alexametrics
31.7 C
Pontianak
Monday, August 8, 2022

Ramai, Kantor Pajak Diserbu Bendahara Instansi

SINGKAWANG – Sejak awal Juli 2020, seluruh instansi pemerintah wajib menggunakan NPWP baru yang diterbitkan secara jabatan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Terkait hal ini, bendahara instansi pemerintah di wilayah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singkawang berbondong-bondong datang ke kantor pajak untuk menyerahkan berkas permohonan perubahan data serta aktivasi EFIN.

Sebelumnya, DJP melalui KPP telah menyurati dan mengimbau seluruh instansi pemerintah untuk menyerahkan berkas permohonan melalui pos atau jasa ekspedisi maupun datang langsung ke kantor pajak. Selain itu, KPP Singkawang juga memiliki cara sendiri untuk segera menyelesaikan administrasi NPWP baru instansi dengan menjemput langsung berkas instansi pemerintah desa.

Meski beberapa upaya termasuk turun ke lapangan sudah dilakukan, beberapa instansi pemerintah masih ada yang belum menyerahkan berkas permohonan maupun kelengkapan seperti KTP, NPWP, serta Surat Keputusan pengangkatan kepala instansi dan bendahara.

Baca Juga :  Angin Puting Beliung Hantam Singkawang Timur

“Beberapa bendahara hari ini datang untuk menyerahkan berkas permohonan. Kebanyakan dari mereka baru menyerahkan karena kepala instansi belum memiliki NPWP dan baru saja mendaftarkan diri,” kata Vanny Alviyana Petugas Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) KPP Pratama Singkawang.

Ia menambahkan, sejauh ini ada sekitar 42 instansi pemerintah desa yang belum menyerahkan berkas permohonan. “Dalam prosesnya, yang menjadi hambatan adalah apabila kepala instansi atau bendahara tidak memiliki NPWP atau status NPWP non-efektif dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) nya tidak dapat divalidasi karena tidak terdaftar disistem dukcapil,” katanya.

Beberapa bendahara juga mengungkapkan bahwa masih banyak rekan mereka yang akan datang ke kantor pajak untuk menyerahkan berkas secara langsung. “Namun, saya menjelaskan jika memang jarak KPP Singkawang terlalu jauh, berkas dapat dikirim melalui pos lalu mengonfirmasi dengan mengirim foto resi ke WhatsApp Layanan KPP atau diserahkan saja ke KP2KP terdekat,” tutur Vanny.

Baca Juga :  Lapor Pajak melalui E-Filling itu Mudah 

Dalam hal pencapaian target administrasi NPWP instansi, Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Singkawang,  Setia Trisaputra memaparkan, pihaknya akan berkoordinasi dengan KP2KP untuk menghubungi instansi yang belum menyerahkan berkas atau berkasnya tidak lengkap. Ia berharap proses administrasi NPWP baru instansi pemerintah ini akan berlangsung lancar sesuai timeline SE-12/PJ/2020.(*)

 

SINGKAWANG – Sejak awal Juli 2020, seluruh instansi pemerintah wajib menggunakan NPWP baru yang diterbitkan secara jabatan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Terkait hal ini, bendahara instansi pemerintah di wilayah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singkawang berbondong-bondong datang ke kantor pajak untuk menyerahkan berkas permohonan perubahan data serta aktivasi EFIN.

Sebelumnya, DJP melalui KPP telah menyurati dan mengimbau seluruh instansi pemerintah untuk menyerahkan berkas permohonan melalui pos atau jasa ekspedisi maupun datang langsung ke kantor pajak. Selain itu, KPP Singkawang juga memiliki cara sendiri untuk segera menyelesaikan administrasi NPWP baru instansi dengan menjemput langsung berkas instansi pemerintah desa.

Meski beberapa upaya termasuk turun ke lapangan sudah dilakukan, beberapa instansi pemerintah masih ada yang belum menyerahkan berkas permohonan maupun kelengkapan seperti KTP, NPWP, serta Surat Keputusan pengangkatan kepala instansi dan bendahara.

Baca Juga :  1.442 Obor Hiasai Singkawang

“Beberapa bendahara hari ini datang untuk menyerahkan berkas permohonan. Kebanyakan dari mereka baru menyerahkan karena kepala instansi belum memiliki NPWP dan baru saja mendaftarkan diri,” kata Vanny Alviyana Petugas Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) KPP Pratama Singkawang.

Ia menambahkan, sejauh ini ada sekitar 42 instansi pemerintah desa yang belum menyerahkan berkas permohonan. “Dalam prosesnya, yang menjadi hambatan adalah apabila kepala instansi atau bendahara tidak memiliki NPWP atau status NPWP non-efektif dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) nya tidak dapat divalidasi karena tidak terdaftar disistem dukcapil,” katanya.

Beberapa bendahara juga mengungkapkan bahwa masih banyak rekan mereka yang akan datang ke kantor pajak untuk menyerahkan berkas secara langsung. “Namun, saya menjelaskan jika memang jarak KPP Singkawang terlalu jauh, berkas dapat dikirim melalui pos lalu mengonfirmasi dengan mengirim foto resi ke WhatsApp Layanan KPP atau diserahkan saja ke KP2KP terdekat,” tutur Vanny.

Baca Juga :  TPPD Kota Pontianak Copot Sejumlah Reklame yang Mangkir Pajak

Dalam hal pencapaian target administrasi NPWP instansi, Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Singkawang,  Setia Trisaputra memaparkan, pihaknya akan berkoordinasi dengan KP2KP untuk menghubungi instansi yang belum menyerahkan berkas atau berkasnya tidak lengkap. Ia berharap proses administrasi NPWP baru instansi pemerintah ini akan berlangsung lancar sesuai timeline SE-12/PJ/2020.(*)

 

Most Read

Artikel Terbaru

/