alexametrics
25.6 C
Pontianak
Thursday, May 19, 2022

Pertanyakan Kuota Ke Gubernur Kalbar

ANGGOTA DPRD Singkawang Anewan mempertanyakan kuota rekruitmen CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) Provinsi Kalimantan Barat khusus untuk guru agama bagi SMK dan SMA se-Kalbar tahun 2021 kepada Gubernur Kalbar Sutarmidji. Pasalnya  hanya formasi guru agama Islam saja yang terkuota sebanyak 31 orang sementara untuk kuota guru agama Katolik, agama Kristen, agama Budha, agama Khonghuchu, agama Hindu nihil.

Dengan melihat kondisi kuota rekruitmen CPNS dan PPPK Provinsi Kalimantan Barat khusus untuk guru agama tingkat provinsi Kalbar, maka ia mempertanyakan Apakah penduduk Kalimantan Barat 100% beragama Islam? Kemudian siapakah yang mengajukan formasi penerimaan CPNS dan PPPK untuk Provinsi Kalimantan Barat?

“Apakah tidak ada siswa-siswi yang bersekolah di SMA dan SMK Negeri di Kalimantan Barat beragama non muslim? Apakah eksistensi agama-agama lain selain Islam di Kalimantan Barat tidak lagi di akui?”

Baca Juga :  Singkawang Masuk 10 Kota Toleransi se Indonesia

Dia juga mempertanyakan apakah para pengambil keputusan di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sudah memprtimbangkan rasa keadilan masyarakat Kalimantan Barat?

“Apakah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan melempar tanggung jawab dengan mengatakan bahwa formasi tersebut ditentukan oleh pemerintah pusat? Apakah juga guru-guru PNS untuk nonmuslim sudah ada semua di setiap sekolah? Apakah SMA dan SMK yang ada di Kalbar ini tidak ada satu pun yang mengajukan akan kebutuhan guru agama non muslim?” tanyanya

Pertanyaan di atas ia sampaikan dan terunggah di laman media sosial Facebooknya. Hal ini ia pertanyakan agar ada jawaban atas pertanyaan sehingga bisa terklarifikasi kepada dirinya maupun masyarakat yang mungkin juga ikut bertanya terkait masalah tersebut.

“Tentunya mengapa kami pertanyakan karena terkait kewenangan SMK dan SMA yang menjadi ranah pemerintah provinsi,” ungkap politisi Partai Nasdem ini, Senin (24/5).

Baca Juga :  Bantuan Kuota Internet Kemenag Demi Anggaran untuk Sekolah Utuh

Yang ia tahu Kalimantan Barat ini merupakan wilayah dengan masyarakat yang berlatarbekang agama, suku, etnis yang majemuk. Tak terkecuali, para siswa yang menempuh pendidikan dan akan menempuh pendidikan di jenjang SMA/SMK berlatar belakang agama yang berbeda.

Oleh sebab itu, ia meminta Gubernur Kalbar agar untuk meninjau ulang formasi kuota rekruitmen CPNS dan PPPK Provinsi Kalimantan Barat khusus untuk guru agama bagi SMK dan SMA se-Kalbar.

“Lakukanlah analisa kebutuhan yang proporsional terkait penyebaran kuota guru agama se-Kalbar karena menurut informasi yang saya terima dari salah satu kepala sekolah SMA negeri yang ada di Kota Singkawang bahwa belum tercukupinya kuota untuk guru agama nonmuslim di beberapa sekolah setingkat SMA dan mereka juga setiap enam bulan sekali selalu membuat laporan dalam bentuk format R10 jadi bisa terpastikan selalu terupdate dan diketahui data datanya,” pintanya. (har)

ANGGOTA DPRD Singkawang Anewan mempertanyakan kuota rekruitmen CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) Provinsi Kalimantan Barat khusus untuk guru agama bagi SMK dan SMA se-Kalbar tahun 2021 kepada Gubernur Kalbar Sutarmidji. Pasalnya  hanya formasi guru agama Islam saja yang terkuota sebanyak 31 orang sementara untuk kuota guru agama Katolik, agama Kristen, agama Budha, agama Khonghuchu, agama Hindu nihil.

Dengan melihat kondisi kuota rekruitmen CPNS dan PPPK Provinsi Kalimantan Barat khusus untuk guru agama tingkat provinsi Kalbar, maka ia mempertanyakan Apakah penduduk Kalimantan Barat 100% beragama Islam? Kemudian siapakah yang mengajukan formasi penerimaan CPNS dan PPPK untuk Provinsi Kalimantan Barat?

“Apakah tidak ada siswa-siswi yang bersekolah di SMA dan SMK Negeri di Kalimantan Barat beragama non muslim? Apakah eksistensi agama-agama lain selain Islam di Kalimantan Barat tidak lagi di akui?”

Baca Juga :  Lansia Ditemukan Tewas Tergantung

Dia juga mempertanyakan apakah para pengambil keputusan di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sudah memprtimbangkan rasa keadilan masyarakat Kalimantan Barat?

“Apakah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan melempar tanggung jawab dengan mengatakan bahwa formasi tersebut ditentukan oleh pemerintah pusat? Apakah juga guru-guru PNS untuk nonmuslim sudah ada semua di setiap sekolah? Apakah SMA dan SMK yang ada di Kalbar ini tidak ada satu pun yang mengajukan akan kebutuhan guru agama non muslim?” tanyanya

Pertanyaan di atas ia sampaikan dan terunggah di laman media sosial Facebooknya. Hal ini ia pertanyakan agar ada jawaban atas pertanyaan sehingga bisa terklarifikasi kepada dirinya maupun masyarakat yang mungkin juga ikut bertanya terkait masalah tersebut.

“Tentunya mengapa kami pertanyakan karena terkait kewenangan SMK dan SMA yang menjadi ranah pemerintah provinsi,” ungkap politisi Partai Nasdem ini, Senin (24/5).

Baca Juga :  1442 Tanglung Hiasi Kota

Yang ia tahu Kalimantan Barat ini merupakan wilayah dengan masyarakat yang berlatarbekang agama, suku, etnis yang majemuk. Tak terkecuali, para siswa yang menempuh pendidikan dan akan menempuh pendidikan di jenjang SMA/SMK berlatar belakang agama yang berbeda.

Oleh sebab itu, ia meminta Gubernur Kalbar agar untuk meninjau ulang formasi kuota rekruitmen CPNS dan PPPK Provinsi Kalimantan Barat khusus untuk guru agama bagi SMK dan SMA se-Kalbar.

“Lakukanlah analisa kebutuhan yang proporsional terkait penyebaran kuota guru agama se-Kalbar karena menurut informasi yang saya terima dari salah satu kepala sekolah SMA negeri yang ada di Kota Singkawang bahwa belum tercukupinya kuota untuk guru agama nonmuslim di beberapa sekolah setingkat SMA dan mereka juga setiap enam bulan sekali selalu membuat laporan dalam bentuk format R10 jadi bisa terpastikan selalu terupdate dan diketahui data datanya,” pintanya. (har)

Most Read

Tuntut Mati Koruptor Dana Covid

Bupati Ingatkan Jabatan adalah Amanah

Suami Jerat Leher Istri Hingga Tewas 

Petrus Kembali Kawinkan Gelar

Temukan Dua Warga Luar Positif

Artikel Terbaru

/