alexametrics
27.8 C
Pontianak
Tuesday, July 5, 2022

BAPAN Fasilitasi Pertemuan Antara Warga-BPN

SINTANG-Atas keluhan beberapa masyarakat Desa Marti Guna, Kecamatan Sintang yang tak dapat menerbitkan dokumen legalitas kepemilikan tanah di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sintang, Badan Advokasi Penyelamatan Aset Negara (BAPAN) memfasilitasi mediasi di antara masyarakat dan BPN, Jumat (4/6).

Kepala DPD BAPAN Kalimantan Barat Febyan Babaro mengatakan kehadiran pihaknya sebagai mediator masalah tersebut adalah atas permohonan masyarakat. Untuk mencari solusi atas masalah yang belasan tahun tidak terselesaikan.

“Kita dapat surat permohonan bantuan dari masyarakat. Kita datang, kita kumpulkan alat bukti dan keterangan saksi. Itulah yang menjadi motivasi kita kenapa kita adakan mediasi ini. Untuk klarifikasi dulu,” ujarnya.

Sementara itu, Ermi Suwanto satu di antara masyarakat yang mengeluhkan sulitnya menerbitkan sertifikat tanah, mengatakan bahwa tanah itu sudah dimilikinya sejak tahun 1995. Total tanah tersebut kata Ermi adalah seluas 17,5 hektar. “Kami beli sesuai prosedur, bukan kami merampok atau dapat dari orang lain,” kataya.

Baca Juga :  Kekalahan Luka Lama Membayangi Inggris

Setelah berbagai upaya dilakukan untuk mendapatkan legalitas atas tanahnya dan warga lainnya yang berada di Dusun Keladan Tunggal, Desa Marti Guna, Kecamatan Sintang, sampai saat ini belum ada hasil yang memuaskan.

“Sampai hari ini kita mau mengurus administrasi, pemecahan, dan balik nama kita tidak bisa. Kita mencoba mencari keadilan. Semoga BAPAN bisa menolong kami menyelesaikan masalah ini,” ujarnya.

Sementara itu, Kasi Penetapan Hak dan Pendaftaran, BPN Sintang Arfandi yang hadir dalam mediasi tersebut mengatakan bahwa sebagai pelayan masyarakat, pihaknya pun menghadiri undangan mediasi tersebut. “Hasil mediasi tersebut katanya akan disampaikan ke Kepala BPN Sintang untuk ditindaklanjuti,” ujarnya.

Menurutnya, akar masalahnya ada pada tumpang tindih kepemilikan tanah tersebut sehingga masyarakat Marti Guna tidak dapat menerbitkan. “Permohonan ini ada 3 syarat. Ada subjek, ada objek, ada yudisial. Karena ada indikasi tumpang tindih kepemilikan tanah tersebut, jadi tidak bisa diterbitkan sertifikatnya,” katanya.

Baca Juga :  ASN Diminta Kerja seperti Biasa

Dari hasil mediasi yang disampaikan oleh masyarakat, akan dipertimbangkan solusi terbaik untuk menyikapi permasalahan ini. “Kita lihat perkembangan dari mediasi. Nanti kita memberi solusi yang paling tepat yang tidak memihak satu dan memihak dua,” pungkasnya. (ris)

 

 

 

SINTANG-Atas keluhan beberapa masyarakat Desa Marti Guna, Kecamatan Sintang yang tak dapat menerbitkan dokumen legalitas kepemilikan tanah di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sintang, Badan Advokasi Penyelamatan Aset Negara (BAPAN) memfasilitasi mediasi di antara masyarakat dan BPN, Jumat (4/6).

Kepala DPD BAPAN Kalimantan Barat Febyan Babaro mengatakan kehadiran pihaknya sebagai mediator masalah tersebut adalah atas permohonan masyarakat. Untuk mencari solusi atas masalah yang belasan tahun tidak terselesaikan.

“Kita dapat surat permohonan bantuan dari masyarakat. Kita datang, kita kumpulkan alat bukti dan keterangan saksi. Itulah yang menjadi motivasi kita kenapa kita adakan mediasi ini. Untuk klarifikasi dulu,” ujarnya.

Sementara itu, Ermi Suwanto satu di antara masyarakat yang mengeluhkan sulitnya menerbitkan sertifikat tanah, mengatakan bahwa tanah itu sudah dimilikinya sejak tahun 1995. Total tanah tersebut kata Ermi adalah seluas 17,5 hektar. “Kami beli sesuai prosedur, bukan kami merampok atau dapat dari orang lain,” kataya.

Baca Juga :  Korban Tenggelam Ditemukan

Setelah berbagai upaya dilakukan untuk mendapatkan legalitas atas tanahnya dan warga lainnya yang berada di Dusun Keladan Tunggal, Desa Marti Guna, Kecamatan Sintang, sampai saat ini belum ada hasil yang memuaskan.

“Sampai hari ini kita mau mengurus administrasi, pemecahan, dan balik nama kita tidak bisa. Kita mencoba mencari keadilan. Semoga BAPAN bisa menolong kami menyelesaikan masalah ini,” ujarnya.

Sementara itu, Kasi Penetapan Hak dan Pendaftaran, BPN Sintang Arfandi yang hadir dalam mediasi tersebut mengatakan bahwa sebagai pelayan masyarakat, pihaknya pun menghadiri undangan mediasi tersebut. “Hasil mediasi tersebut katanya akan disampaikan ke Kepala BPN Sintang untuk ditindaklanjuti,” ujarnya.

Menurutnya, akar masalahnya ada pada tumpang tindih kepemilikan tanah tersebut sehingga masyarakat Marti Guna tidak dapat menerbitkan. “Permohonan ini ada 3 syarat. Ada subjek, ada objek, ada yudisial. Karena ada indikasi tumpang tindih kepemilikan tanah tersebut, jadi tidak bisa diterbitkan sertifikatnya,” katanya.

Baca Juga :  Peningkatan Kasus Covid-19 Mengkhawatirkan, RS Soedarso Buka Satu Lantai Tambahan dan Rekrut Relawan

Dari hasil mediasi yang disampaikan oleh masyarakat, akan dipertimbangkan solusi terbaik untuk menyikapi permasalahan ini. “Kita lihat perkembangan dari mediasi. Nanti kita memberi solusi yang paling tepat yang tidak memihak satu dan memihak dua,” pungkasnya. (ris)

 

 

 

Most Read

Artikel Terbaru

/