PONTIANAK – Akademisi dari Universitas Tanjungpura Kiki P Utomo mengatakan pemerintah daerah mesti melakukan kajian yang komprehensif terkait banjir yang terjadi. Data lengkap terkait dengan sebab terjadinya banjir juga perlu dikumpulkan guna dijadikan acuan dalam merumuskan kebijakan penanggulangan.
“Ini yang kemudian perlu disadari, bahwa tidak ada data yang lengkap mengenai banjir, apakah karena (lingkungan) rusak atau ada perubahan lainnya terkait bencana banjir,” kata Kiki di Pontianak, kemarin.
Semua data yang dimaksud mencakup kapan, di mana, dan berapa kedalaman banjir yang terjadi. Termasuk data curah hujan dan kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS). “Pasti ada hubungan dengan DAS. Logikanya jumlah air hujan yang mengalir di permukaan tanah bertambah banyak, sebab yang paling mungkin karena (kondisi) DAS berubah,” imbuh Kiki.
Ia juga mengatakan, bisa saja sudah ada kajian terkait data banjir yang dibutuhkan. Hanya saja, sifatnya masih parsial, misalnya cuma di kabupaten tertentu. “Sungai Kapuas melewati banyak tempat, semestinya kajian itu kompleks. Jadi tidak terlihat sepotong-potong,” jelas dia.
Data itu pun, lanjut Kiki, hendaknya tidak hanya dalam satu atau dua tahun terakhir. Misalnya melihat bencana banjir di tahun 1990-an. “Artinya tidak hanya melihat peristiwa, tapi dilihat juga kapan, di mana dan kedalaman berapa, sehingga bisa terlihat jika ada perubahan,” terangnya.
Kiki menambahkan, data itulah yang kemudian dijadikan acuan dalam mengambil kebijakan pemerintah daerah untuk penanggulangan banjir. “Setelah tahu sebabnya, ada tidak pada tata guna lahan, maka perlu konsisten pada tata guna lahan karena pasti akan berubah dari satu periode ke periode lainnya,” jelas dia.
Kiki melanjutkan, respon yang diberikan pemerintah terkait banjir tidak hanya perlu cepat. Pemerintah juga perlu konsisten. “Setelah banjir surut, jangan lupa. Cari sebab agar tak terulang karena mencari solusi itu idealnya ketika persoalan itu belum di depan pintu,” jelasnya.
Aktivis lingkungan, Demanhuri Gustira mengatakan banjir yang terjadi bisa saja karena hamparan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang sudah rusak. “(Kerusakan) itu di daratan dan tentu berdampak ke sungai karena mengalami erosi yang cukup besar sehingga sungai pun mengalami sedimentasi yang cukup tinggi,” kata Deman.
Menurutnya, kondisi sungai tidak pernah diukur oleh pemerintah daerah. “Berapa sedimentasi Sungai Kapuas yang setiap tahun mengalami pendangkalan. Kemampuan Sungai Kapuas menampung air itu bisa diketahui,” ujarnya.
Deman melihat, selama ini sungai menjadi anak tiri pembangunan. Dalam rencana pembangunan jangka menengah atau panjang di pemerintah daerah, sungai hendaknya ikut menjadi prioritas. Apalagi jika berkaca pada sejarah, kota-kota besar di Kalbar itu awalnya dari tepian sungai yang kemudian menjadi kota modern.
Deman menambahkan, pembukaan daratan semestinya tidak dilakukan berlebihan. Oleh karena itu, pemerintah daerah hendaknya menghitung daya dukung lingkungan. “Dari penghitungan ketika hujan dan berapa yang bisa diserap vegetasi, dan berapa yang masuk ke tanah bisa diketahui. Kalau pembukaan sembarangan dan tidak dihitung maka bencana akan terjadi terus,” kata Deman.
Keberadaan sungai pun dinilai harus menjadi perhatian. Mulai dari sisi pencemaran hingga sedimentasi. “Karena tidak punya data menghitung sedimentasi di sungai, tutupan lahan di daratan dan curah hujan tahunan berapa, tidak pernah dikompilasi untuk memecahkan masalah banjir,” pungkasnya. (mse)
