alexametrics
25.6 C
Pontianak
Friday, May 20, 2022

Hanya Bisa Pasrah, Korban Banjir Berharap Ada Uluran Tangan

SINTANG – Warga korban banjir di Sintang tak bisa lagi menyembunyikan kesedihannya setelah rumah mereka terendam banjir, lebih dari tiga pekan. Harta benda yang dikumpulkan bertahun-tahun, pun rusak, tak terselamatkan. Pasrah dan berharap ada uluran tangan.

Desa Mungguk Bantok salah satunya. Letaknya yang berada di pesisir Sungai Melawi ini menjadikan desa ini, salah satu yang terparah dilanda banjir. Daratannya nyaris hilang, tergenang.

Banjir besar yang terjadi sejak akhir Oktober 2021 lalu tidak saja menenggelamkan ratusan rumah penduduk, tetapi juga mata pencaharian mereka, seiring tenggelamnya lahan pertanian dan perkebunan di sana.

Kesedihan itu, salah satunya dirasakan Puji Astuti. Wanita parohbaya itu sehari-hari bekerja sebagai penoreh getah. Sejak banjir menerjang desanya tiga pecan lalu, ia pun terpaksa harus berhenti menoreh.

BERTAHAN DI RUMAH: Warga Desa Mungguk Bantok, Kecamatan Sintang bertahan di rumah mereka meskipun banjir telah menenggelamkan sebagian bangunan rumah. ARIEF NUGROHO/PONTIANAK POST

“Sudah dua minggu banjir. Tak bisa kerja. Kami semua di sini hanya bisa terdiam,” kata Puji Astuti ditemui Pontianak Post, di lokasi pengungsian belum lama ini.

Ia mengaku, meski upahnya sebagai penoreh getah tidak seberapa, tetapi itu menjadi satu-satunya tumpuan hidupnya bersama anak dan dua orang cucunya.

“Satu kilogram getah diupah Rp8 ribu. Sehari biasanya dapat 5 kg. Itu pun masih dibagi dua dengan pemilik lahan. Uangnya dipakai untuk keperluan cucu sekolah, karena ayahnya, belum lama mati, jadi saya yang harus menanggungnya,” keluhnya.

Selama tinggal di pengungsian, ia hanya bisa pasrah dan berharap dari uluran tangan orang lain. Meskipun, ia mengaku telah beberapa kali mendapat bantuan. Tetapi hanya cukup untuk bertahan beberapa hari saja.

“Kemarin dapat bantuan besar 6,5kg dan satu dus mie instan. Sekarang persediaan sudah menipis. Berasnya tinggal 1 kilogram saja. Mau utang ke toke, tak ada kerja, jadi hanya bisa berharap bantuan saja,” katanya.

Puji Astuti tidak sendirian, lebih dari 631 jiwa di desa itu juga mengalami hal serupa. Rumahnya terendam banjir. Namun tidak sedikit warga yang masih bertahan di rumah, meskipun banjir telah menenggelamkan sebagian bangunan rumah mereka.

Kendati demikian, ada juga yang memilih membangun tenda darurat di dalam hutan. Memanfaatkan sisa daratan yang ada. Rustina adalah salah satunya. Ia bersama suami dan dua orang anaknya yang masih balita mendiami tenda darurat berdinding dan beratap dari terpal.

Rustina bersama keluarga kecilnya, sudah sepekan berdiam di dalam tenda itu. Di sana pula ia membawa serta perabotan rumah tangga. “Kami sudah sepekan di sini,” kata Rustina.

Alasannya enggan mengungsi ke tempat yang lebih layak, karena ia ingin tetap bisa dekat dengan anggota keluarga yang lain, sekaligus dekat dengan rumahnya, yang perlahan hampir tenggelam akibat banjir.

Selama dalam pengungsian, ia mulai mengeluhkan sulitnya mencari bahan makanan, dan kebutuhan bayinya, seperti susu, popok dan kebutuhan lainnya.

“Sekarang sudah mulai susah. Harga kebutuhan pokok sudah mulai naik harganya. Kemarin dapat bantuan dari desa, hanya 6 kg beras. Dan sekarang sudah habis,” kata dia.

Saat ini, lanjut Rustina, yang ia perlukan adalah keperluan bayi, seperti obat-obatan dan susu. Selain Rustina, warga lain yang menggungsi di tenda darurat adalah Tari. Ia bersama delapan anggota keluarganya sudah tiga hari mengungsi di lokasi itu.

Baca Juga :  Banjir di Melawi, Dua Warga Tewas

Menurutnya, rumahnya terendam banjir dengan ketinggian 1,5 meter. Banjir yang merendam Kabupaten Sintang sejak dua pekan lalu dinilai bukan sekadar akibat pengaruh cuaca. Tetapi akibat dari tingginya deforestasi dan degradasi lingungan.

Koalisi Masyarakat Kalbar Hijau, Ireng Maulana mengatakan, tingginya deforestasi dan degradasi hutan, berdampak panjang dan menjadi penyebab buruknya tata kelola pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup di Kalbar dan Kabupatan Sintang pada khususnya.

Selain itu pengaruh kebencanaan seperti asap yang timbul dimusim kemarau, banjir di musim penghujan juga berujung pada masalah lain seperti indikasi suap perizinan alih fungsi lahan, konflik di wilayah tapak antara masyarakat dengan korporasi yang disebabkan tata ruang wilayah yang tidak memperhatikan ruang hak bagi masyarakat dan tumbuhnya ekonomi masyarakat lokal.

Padahal, kata Ireng, sumber daya alam bisa dimanfaatkan sebagai ruang masyarakat dalam pembangunan ekonomi mereka dan perbaikan kualitas hidup.

Dilihat dari masalah kebakaran hutan dan lahan, keberpihakan anggaran daerah, upaya tanggap darurat kebencanaan, ketahanan pangan, pencegahan dan pengendalian pencemaran sungai, dan konflik sumber daya alam merupakan permasalahan yang seharusnya mendapatkan prioritas.

Menurutnya, masalah krusial tersebut menjadi poin utama pengujian publik mengukur komitmen kepala daerah untuk fokus terhadap perbaikan, penyelamatan sumber daya alam serta pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup yang berwawasan lestari.

Kabupaten Sintang, menurut Ireng, merupakan daerah yang menjadi agenda penting untuk dikawal, karena tingginya ancaman eksploitasi hutan dan lahan. Kabupaten ini memiliki tutupan hutan cukup besar di provinsi Kalimantan Barat, yakni 953,789 hektar.

Namun, dari total luasan tutupan hutan yang ada, 172,828 ha di antaranya, sudah terbebani industri berbasis hutan lahan.

Selain itu, jika dibandingkan luas tutupan hutan dengan penggunaan lahan, maka situasi terkini adalah terbagi pada tutupan lahan industeri barbasis hutan dan lahan, izin sawit, IUPHHK – HA dan IUPHHK –HT dengan total rincian perizinan untuk sawit sekitar 737,725 ha, unuk izin IUPHHK – HA sekitar 363,275 dan izin IUPHK – HT sekitar 240,755 ha.

“Beban izin tersebut diatas memberikan gambaran bahwa narasi Sintang sebagai “Kabupaten lestari” menghadapi ancaman serius ketika dihadapkan dengan konteks ekspansi industri hutan dan lahan berbasis eksistensi tutupan hutan,” katanya.

Komitmen kepala daerah sangat diperlukan untuk menahan laju ekspansi deforestasi dan degradasi hutan dan lahan. Terlebih kewenangan daerah untuk sektor kehutanan sudah diambil alih oleh pemerintah provinsi, yang dalam hal ini sangat tergantung kepada kebijakan Gubernur Kalimantan Barat.

Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan di daerahnya. Terlebih Sintang sudah di narasikan secara legal sebagai Kabupaten Lestari.

“Perizinan perkebunan sawit (55%) mendapatkan porsi yang sangat besar jika di bandingkan dengan izin pemanfaatan hasil hutan kayu di hutan alam (27%) dan hutan tanaman (18%). Dari 85% hutan yang ada, sudah 15% dibebani industry berbasis hutan dan lahan,” kata dia.

Ekspansi ini akan mengalami peningkatan di masa lima atau sepuluh tahun mendatang, dan jika prediksi ini terjadi maka Sintang Kabupaten Lestari menghadapi ancaman ekstra serius.

Sementara itu, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Barat menyebut, bencana banjir yang terjadi di sejumlah daerah di Kalimantan Barat adalah bagian dari krisis iklim.

Baca Juga :  Adu Banteng Dua Sepmot, Tiga Korban Luka Berat

Kepala Divisi dan Kampanye Walhi Kalbar Hendrikus Adam mengatakan, bencana ekologis banjir yang terjadi, mengkonfirmasi terjadinya krisis iklim. Di mana, kata Adam, hal itu ditandai dengan anomaly cuaca ekstrim yang terjadi, khususnya di wilayah Kalbar.

“Kalau kita melihat bencana banjir ini tidak terjadi secara ujug-ujug. Tapi ada persolan mendasar yang lebih besar. Yakni rusaknya daerah peyangga atau bentang alam. Sehingga kemampuan daya tampung air terganggu,” kata Adam.

“Artinya, hujan di sini hanya sebagai pemantik. Melainkan, ada persoalan yang lebih besar,” sambung Adam.

Dikatakan Adam, upaya ektrasi sumber daya alam yang berlebihan, melalui pemberian izin konsesi dengan skala yang besar, baik itu di sektor perkebunan, pertambangan maupun sektor kehutanan, juga menjadi salah satu penyebab kerusakan daerah penyangga tersebut.

Dalam konteks yang lain, lanjutnya, selain izin konsesi dan praktik eksploitasi, pengelolaan wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS), melalui pengerukan sekitar badan sungai, berpotensi menyebabkan pendangkalan. Sehingga debit air yang besar, sangat memungkinan meluap.

“Bentang alam di aliran itu biasanya ada cekungan, sehingga akan menambah luapan air yang datang sampai kepemukiman masyarakat, khusunya yang ada di pinggiran sungai,” kata dia.

Terpisah, Dosen Teknik Lingkungan Universitas Tanjungpura Pontianak, Kiki Prio Utomo mengatakan, bencana banjir yang terjadi di Kalbar saat ini diakibatkan oleh beberapa hal, yaitu intensitas hujan yang meningkat dan daya dukung lingkungan yang tidak memadai.

Namun demikian, kata Kiki, lebih tepat jika disebut perubahan pada rezim hidrologi akibat perubahan pada permukaan lahan. “Kita harus melihat bencana sebagai sesuatu yang memiliki peluang yang mungkin terjadi, serta risiko. Untuk itu yang diperlukan dalam menghadapi dan menyikapi bencana adalah kesadaran akan risiko dan peluang terjadinya bencana itu sendiri,” ujarnya.

Maka itu, perlu pengumpulan data dan analisis, agar ke depannya bisa diprediksi. Selain itu, lanjut Kiki, bersiap untuk kejadian bencana, yakni dengan cara menghindari, mengurangi atau menghilangkan penyebab terjadinya bencana dan adaptasi.

Selain itu, kata Kiki, bencana hidrometorologi bisa terjadi karena rusaknya daya dukung, akibat perubahan penggunaan atau pemanfaatan ruang dan tata guna lahan serta pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi.

Daya dukung sendiri bisa dihitung dan selama perubahan tidak menyebabkan kemampuan alam mendukung segala aktivitas di muka bumi. Maka, kita bisa beranggapan risiko bencana akan rendah tapi akan sebaliknya bila daya dukung terlewati.

Lantas, bagaimana mensiasatinya? Kiki mengatakan, perlu ada mitigasi, meskipun mitigasi tersebut mempunyai banyak bentuk. “Yang perlu dilakukan saat ini adalah, melihat dengan cermat (semua data) secara lengkap dan utuh untuk memahami tentang bencana (banjir) yang terjadi. Kenapa dan bagaimana bisa terjadi?” katanya.

Setelah itu, lanjut Kiki, menetapkan rencana pengelolaannya. Artinya dikelola bukan dihilangkan atau dikendalikan, karena ini tidak sepenuhnya bisa dilakukan. Sebab banjir adalah peristiwa alam yang selalu akan terjadi.

Menurutnya, rencana ini harus melibatkan para pihak, dan juga harus mempunyai alat ukur capaian dan keberhasilan/kegagalan yang jelas. (arf)

SINTANG – Warga korban banjir di Sintang tak bisa lagi menyembunyikan kesedihannya setelah rumah mereka terendam banjir, lebih dari tiga pekan. Harta benda yang dikumpulkan bertahun-tahun, pun rusak, tak terselamatkan. Pasrah dan berharap ada uluran tangan.

Desa Mungguk Bantok salah satunya. Letaknya yang berada di pesisir Sungai Melawi ini menjadikan desa ini, salah satu yang terparah dilanda banjir. Daratannya nyaris hilang, tergenang.

Banjir besar yang terjadi sejak akhir Oktober 2021 lalu tidak saja menenggelamkan ratusan rumah penduduk, tetapi juga mata pencaharian mereka, seiring tenggelamnya lahan pertanian dan perkebunan di sana.

Kesedihan itu, salah satunya dirasakan Puji Astuti. Wanita parohbaya itu sehari-hari bekerja sebagai penoreh getah. Sejak banjir menerjang desanya tiga pecan lalu, ia pun terpaksa harus berhenti menoreh.

BERTAHAN DI RUMAH: Warga Desa Mungguk Bantok, Kecamatan Sintang bertahan di rumah mereka meskipun banjir telah menenggelamkan sebagian bangunan rumah. ARIEF NUGROHO/PONTIANAK POST

“Sudah dua minggu banjir. Tak bisa kerja. Kami semua di sini hanya bisa terdiam,” kata Puji Astuti ditemui Pontianak Post, di lokasi pengungsian belum lama ini.

Ia mengaku, meski upahnya sebagai penoreh getah tidak seberapa, tetapi itu menjadi satu-satunya tumpuan hidupnya bersama anak dan dua orang cucunya.

“Satu kilogram getah diupah Rp8 ribu. Sehari biasanya dapat 5 kg. Itu pun masih dibagi dua dengan pemilik lahan. Uangnya dipakai untuk keperluan cucu sekolah, karena ayahnya, belum lama mati, jadi saya yang harus menanggungnya,” keluhnya.

Selama tinggal di pengungsian, ia hanya bisa pasrah dan berharap dari uluran tangan orang lain. Meskipun, ia mengaku telah beberapa kali mendapat bantuan. Tetapi hanya cukup untuk bertahan beberapa hari saja.

“Kemarin dapat bantuan besar 6,5kg dan satu dus mie instan. Sekarang persediaan sudah menipis. Berasnya tinggal 1 kilogram saja. Mau utang ke toke, tak ada kerja, jadi hanya bisa berharap bantuan saja,” katanya.

Puji Astuti tidak sendirian, lebih dari 631 jiwa di desa itu juga mengalami hal serupa. Rumahnya terendam banjir. Namun tidak sedikit warga yang masih bertahan di rumah, meskipun banjir telah menenggelamkan sebagian bangunan rumah mereka.

Kendati demikian, ada juga yang memilih membangun tenda darurat di dalam hutan. Memanfaatkan sisa daratan yang ada. Rustina adalah salah satunya. Ia bersama suami dan dua orang anaknya yang masih balita mendiami tenda darurat berdinding dan beratap dari terpal.

Rustina bersama keluarga kecilnya, sudah sepekan berdiam di dalam tenda itu. Di sana pula ia membawa serta perabotan rumah tangga. “Kami sudah sepekan di sini,” kata Rustina.

Alasannya enggan mengungsi ke tempat yang lebih layak, karena ia ingin tetap bisa dekat dengan anggota keluarga yang lain, sekaligus dekat dengan rumahnya, yang perlahan hampir tenggelam akibat banjir.

Selama dalam pengungsian, ia mulai mengeluhkan sulitnya mencari bahan makanan, dan kebutuhan bayinya, seperti susu, popok dan kebutuhan lainnya.

“Sekarang sudah mulai susah. Harga kebutuhan pokok sudah mulai naik harganya. Kemarin dapat bantuan dari desa, hanya 6 kg beras. Dan sekarang sudah habis,” kata dia.

Saat ini, lanjut Rustina, yang ia perlukan adalah keperluan bayi, seperti obat-obatan dan susu. Selain Rustina, warga lain yang menggungsi di tenda darurat adalah Tari. Ia bersama delapan anggota keluarganya sudah tiga hari mengungsi di lokasi itu.

Baca Juga :  Empat RT di Serindang Diterjang Banjir

Menurutnya, rumahnya terendam banjir dengan ketinggian 1,5 meter. Banjir yang merendam Kabupaten Sintang sejak dua pekan lalu dinilai bukan sekadar akibat pengaruh cuaca. Tetapi akibat dari tingginya deforestasi dan degradasi lingungan.

Koalisi Masyarakat Kalbar Hijau, Ireng Maulana mengatakan, tingginya deforestasi dan degradasi hutan, berdampak panjang dan menjadi penyebab buruknya tata kelola pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup di Kalbar dan Kabupatan Sintang pada khususnya.

Selain itu pengaruh kebencanaan seperti asap yang timbul dimusim kemarau, banjir di musim penghujan juga berujung pada masalah lain seperti indikasi suap perizinan alih fungsi lahan, konflik di wilayah tapak antara masyarakat dengan korporasi yang disebabkan tata ruang wilayah yang tidak memperhatikan ruang hak bagi masyarakat dan tumbuhnya ekonomi masyarakat lokal.

Padahal, kata Ireng, sumber daya alam bisa dimanfaatkan sebagai ruang masyarakat dalam pembangunan ekonomi mereka dan perbaikan kualitas hidup.

Dilihat dari masalah kebakaran hutan dan lahan, keberpihakan anggaran daerah, upaya tanggap darurat kebencanaan, ketahanan pangan, pencegahan dan pengendalian pencemaran sungai, dan konflik sumber daya alam merupakan permasalahan yang seharusnya mendapatkan prioritas.

Menurutnya, masalah krusial tersebut menjadi poin utama pengujian publik mengukur komitmen kepala daerah untuk fokus terhadap perbaikan, penyelamatan sumber daya alam serta pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup yang berwawasan lestari.

Kabupaten Sintang, menurut Ireng, merupakan daerah yang menjadi agenda penting untuk dikawal, karena tingginya ancaman eksploitasi hutan dan lahan. Kabupaten ini memiliki tutupan hutan cukup besar di provinsi Kalimantan Barat, yakni 953,789 hektar.

Namun, dari total luasan tutupan hutan yang ada, 172,828 ha di antaranya, sudah terbebani industri berbasis hutan lahan.

Selain itu, jika dibandingkan luas tutupan hutan dengan penggunaan lahan, maka situasi terkini adalah terbagi pada tutupan lahan industeri barbasis hutan dan lahan, izin sawit, IUPHHK – HA dan IUPHHK –HT dengan total rincian perizinan untuk sawit sekitar 737,725 ha, unuk izin IUPHHK – HA sekitar 363,275 dan izin IUPHK – HT sekitar 240,755 ha.

“Beban izin tersebut diatas memberikan gambaran bahwa narasi Sintang sebagai “Kabupaten lestari” menghadapi ancaman serius ketika dihadapkan dengan konteks ekspansi industri hutan dan lahan berbasis eksistensi tutupan hutan,” katanya.

Komitmen kepala daerah sangat diperlukan untuk menahan laju ekspansi deforestasi dan degradasi hutan dan lahan. Terlebih kewenangan daerah untuk sektor kehutanan sudah diambil alih oleh pemerintah provinsi, yang dalam hal ini sangat tergantung kepada kebijakan Gubernur Kalimantan Barat.

Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan di daerahnya. Terlebih Sintang sudah di narasikan secara legal sebagai Kabupaten Lestari.

“Perizinan perkebunan sawit (55%) mendapatkan porsi yang sangat besar jika di bandingkan dengan izin pemanfaatan hasil hutan kayu di hutan alam (27%) dan hutan tanaman (18%). Dari 85% hutan yang ada, sudah 15% dibebani industry berbasis hutan dan lahan,” kata dia.

Ekspansi ini akan mengalami peningkatan di masa lima atau sepuluh tahun mendatang, dan jika prediksi ini terjadi maka Sintang Kabupaten Lestari menghadapi ancaman ekstra serius.

Sementara itu, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Barat menyebut, bencana banjir yang terjadi di sejumlah daerah di Kalimantan Barat adalah bagian dari krisis iklim.

Baca Juga :  Tersisa 165 Koperasi yang Masih Aktif

Kepala Divisi dan Kampanye Walhi Kalbar Hendrikus Adam mengatakan, bencana ekologis banjir yang terjadi, mengkonfirmasi terjadinya krisis iklim. Di mana, kata Adam, hal itu ditandai dengan anomaly cuaca ekstrim yang terjadi, khususnya di wilayah Kalbar.

“Kalau kita melihat bencana banjir ini tidak terjadi secara ujug-ujug. Tapi ada persolan mendasar yang lebih besar. Yakni rusaknya daerah peyangga atau bentang alam. Sehingga kemampuan daya tampung air terganggu,” kata Adam.

“Artinya, hujan di sini hanya sebagai pemantik. Melainkan, ada persoalan yang lebih besar,” sambung Adam.

Dikatakan Adam, upaya ektrasi sumber daya alam yang berlebihan, melalui pemberian izin konsesi dengan skala yang besar, baik itu di sektor perkebunan, pertambangan maupun sektor kehutanan, juga menjadi salah satu penyebab kerusakan daerah penyangga tersebut.

Dalam konteks yang lain, lanjutnya, selain izin konsesi dan praktik eksploitasi, pengelolaan wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS), melalui pengerukan sekitar badan sungai, berpotensi menyebabkan pendangkalan. Sehingga debit air yang besar, sangat memungkinan meluap.

“Bentang alam di aliran itu biasanya ada cekungan, sehingga akan menambah luapan air yang datang sampai kepemukiman masyarakat, khusunya yang ada di pinggiran sungai,” kata dia.

Terpisah, Dosen Teknik Lingkungan Universitas Tanjungpura Pontianak, Kiki Prio Utomo mengatakan, bencana banjir yang terjadi di Kalbar saat ini diakibatkan oleh beberapa hal, yaitu intensitas hujan yang meningkat dan daya dukung lingkungan yang tidak memadai.

Namun demikian, kata Kiki, lebih tepat jika disebut perubahan pada rezim hidrologi akibat perubahan pada permukaan lahan. “Kita harus melihat bencana sebagai sesuatu yang memiliki peluang yang mungkin terjadi, serta risiko. Untuk itu yang diperlukan dalam menghadapi dan menyikapi bencana adalah kesadaran akan risiko dan peluang terjadinya bencana itu sendiri,” ujarnya.

Maka itu, perlu pengumpulan data dan analisis, agar ke depannya bisa diprediksi. Selain itu, lanjut Kiki, bersiap untuk kejadian bencana, yakni dengan cara menghindari, mengurangi atau menghilangkan penyebab terjadinya bencana dan adaptasi.

Selain itu, kata Kiki, bencana hidrometorologi bisa terjadi karena rusaknya daya dukung, akibat perubahan penggunaan atau pemanfaatan ruang dan tata guna lahan serta pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi.

Daya dukung sendiri bisa dihitung dan selama perubahan tidak menyebabkan kemampuan alam mendukung segala aktivitas di muka bumi. Maka, kita bisa beranggapan risiko bencana akan rendah tapi akan sebaliknya bila daya dukung terlewati.

Lantas, bagaimana mensiasatinya? Kiki mengatakan, perlu ada mitigasi, meskipun mitigasi tersebut mempunyai banyak bentuk. “Yang perlu dilakukan saat ini adalah, melihat dengan cermat (semua data) secara lengkap dan utuh untuk memahami tentang bencana (banjir) yang terjadi. Kenapa dan bagaimana bisa terjadi?” katanya.

Setelah itu, lanjut Kiki, menetapkan rencana pengelolaannya. Artinya dikelola bukan dihilangkan atau dikendalikan, karena ini tidak sepenuhnya bisa dilakukan. Sebab banjir adalah peristiwa alam yang selalu akan terjadi.

Menurutnya, rencana ini harus melibatkan para pihak, dan juga harus mempunyai alat ukur capaian dan keberhasilan/kegagalan yang jelas. (arf)

Most Read

Artikel Terbaru

/