NANGA PINOH – Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji melanjutkan Kunjungan Kerja (Kunker) dengan membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Melawi Tahun 2024, Selasa (14/3).
Dalam kesempatan itu, Gubernur menyampaikan beberapa catatan yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Melawi. “Angka kemiskinan (Melawi) masih (tinggi), di atas (rata-rata) nasional. Angka stunting (Melawi) pun paling tinggi di Kalbar,” ungkapnya pada acara yang digelar di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Melawi.
Untuk menurunkan prevalensi stunting, Midji-sapaan karibnya mengatakan perlu ada sinergitas yang baik antara Pemkab dengan masyarakat. Karena seperti diketahui, dari data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) angka prevalensi stunting Kabupaten Melawi sebesar 37,2 di tahun 2021, naik menjadi 44,1 di tahun 2022.
Midji menyarankan agar Melawi bisa belajar dari daerah tetangganya, yakni Kabupaten Sintang. Karena dari data yang sama, angka prevalensi stunting Kabupaten Sintang yang sebesar 38,2 di tahun 2021, berhasil diturunkan menjadi 18,7 di tahun 2022. “Jadi Melawi hendaknya bisa mengikuti Sintang, bagaimana bisa turun (drastis) stuntingnya,” pesannya.
Selain itu, Midji menyebutkan dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Melawi dirinya juga akan mempersiapkan bantuan USG portabel. Alat tersebut nantinya bisa dipergunakan untuk memantau perkembangan kandungan para ibu hamil. USG portabel tersebut kata dia, bisa dipergunakan di daerah yang padat penduduk dan jauh dari fasilitas kesehatan. “Kami akan bantu USG potabel tapi saya minta digunakan untuk desa yang padat penduduknya tapi jauh dari Puskesmas,” ucapnya.
Ia pun menekankan dalam upaya percepatan penurunan stunting perlu kerja sama semua pihak. Salah satunya setiap daerah harus memiliki data lengkap hingga by name by address. Jika sudah memiliki data lengkap akan lebih mudah dalam upaya percepatan penurunan stunting ini. “Jika data lengkap bisa didapat hingga tataran desa. Maka persoalan ini akan mudah diselesaikan,” pungkasnya.(bar)
NANGA PINOH – Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji melanjutkan Kunjungan Kerja (Kunker) dengan membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Melawi Tahun 2024, Selasa (14/3).
Dalam kesempatan itu, Gubernur menyampaikan beberapa catatan yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Melawi. “Angka kemiskinan (Melawi) masih (tinggi), di atas (rata-rata) nasional. Angka stunting (Melawi) pun paling tinggi di Kalbar,” ungkapnya pada acara yang digelar di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Melawi.
Untuk menurunkan prevalensi stunting, Midji-sapaan karibnya mengatakan perlu ada sinergitas yang baik antara Pemkab dengan masyarakat. Karena seperti diketahui, dari data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) angka prevalensi stunting Kabupaten Melawi sebesar 37,2 di tahun 2021, naik menjadi 44,1 di tahun 2022.
Midji menyarankan agar Melawi bisa belajar dari daerah tetangganya, yakni Kabupaten Sintang. Karena dari data yang sama, angka prevalensi stunting Kabupaten Sintang yang sebesar 38,2 di tahun 2021, berhasil diturunkan menjadi 18,7 di tahun 2022. “Jadi Melawi hendaknya bisa mengikuti Sintang, bagaimana bisa turun (drastis) stuntingnya,” pesannya.
Selain itu, Midji menyebutkan dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Melawi dirinya juga akan mempersiapkan bantuan USG portabel. Alat tersebut nantinya bisa dipergunakan untuk memantau perkembangan kandungan para ibu hamil. USG portabel tersebut kata dia, bisa dipergunakan di daerah yang padat penduduk dan jauh dari fasilitas kesehatan. “Kami akan bantu USG potabel tapi saya minta digunakan untuk desa yang padat penduduknya tapi jauh dari Puskesmas,” ucapnya.
Ia pun menekankan dalam upaya percepatan penurunan stunting perlu kerja sama semua pihak. Salah satunya setiap daerah harus memiliki data lengkap hingga by name by address. Jika sudah memiliki data lengkap akan lebih mudah dalam upaya percepatan penurunan stunting ini. “Jika data lengkap bisa didapat hingga tataran desa. Maka persoalan ini akan mudah diselesaikan,” pungkasnya.(bar)
