alexametrics
24.4 C
Pontianak
Tuesday, August 9, 2022

Perjuangkan Nasib Guru Honor dan Kontrak

Sinkronkan Data, Bawa ke Pusat

PUTUSSIBAU – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Razali meminta agar semua data yang dibutuhkan mengenai kebutuhan serta ketersediaan tenaga guru di kabupaten ini dikumpulkan, untuk kemudian dibawa ke pusat. Hal tersebut diungkapkan dia saat menghadiri Rapat Kerja Bersama Komisi A DPRD Kabupaten Kapuas Hulu dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kapuas Hulu di Ruang Rapat Gedung DPRD setempat, kemarin.

“Jika semua data yang dibutuhkan sudah lengkap dan sinkron, maka kita akan datangi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat dan Kementerian Pendidikan Pusat,” ujarnya. Data yang dimaksud legislator Partai Persatuan Pembangunan tersebut yakni antara Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) maupun Disdikbud yang kadang tidak sinkron.

Pertemuan itu sendiri digelar mereka sebagai upaya mencari solusi, dalam memperjuangkan nasib para tenaga guru honorer dan tenaga kontrak di kabupaten ini. Itulah sebabnya, pertemuan bersama yang digelar Komisi A DPRD Kabupaten Kapuas Hulu tersebut tak hanya dihadiri Disdikbud, tapi juga para pengurus PGRI dan perwakilan guru honorer. Rapat kerja tersebut dipimpin Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Antonius Manyu, dengan dihadiri sejumlah anggota Komisi A lainnya. Hadir pula Kepala Disdikbud Petrus Kusnadi, Sekretaris Disdikbud Jumran, dan sejumlah kepala bidang di Disdikbud. Rapat kerja tersebut juga dihadiri Ketua PGRI Kabupaten Kapuas Hulu, Ketua PGRI Kecamatan Putussibau Selatan dan Utara, serta beberapa tamu undangan lainnya.

Baca Juga :  Anak Tuna Dikembalikan Pada Keluarga

Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, Antonius Manyu menyatakan, rapat kerja tersebut dilangsungkan mereka untuk mencari solusi secara bersama-sama. Mereka ingin mendapatkan titik temu sebagaimana yang diharapkan, terutama dalam membangun dunia pendidikan di Kabupaten Kapuas Hulu.

“Mari kita inventarisasi dulu naskah dengan dilengkapi data. Lalu kita menghadap Dinas Provinsi dan Kementerian Pendidikan. Setelah sampai di sana nanti, minimal kita bertemu dengan Dirjen. Karena Dewan (DPRD, Red) bukanlah bawahan maupun atasan mereka,” lanjutnya.

Manyu berharap agar semuanya sepakat dalam mensinkronisasikan data. “Saya yakin, Dinas (Disdikbud, Red) punya data valid tentang hal ini. Mari kita lengkapi data yang ringkas. Semoga dengan niat baik ini kita dapat diakomodir oleh pihak terkait,” harapnya.

Baca Juga :  Komitmen Benahi Aset

Pada kesempatan yang sama, Kepala Disdikbud Kabupaten Kapuas Hulu Petrus Kusnadi mengatakan, berdasarkan undang-undang, seorang guru haruslah berpendidikan strata 1 (S1) pendidikan (linier) dan bersertifikat pendidikan. Namun, kondisi yang ada saat ini diakui dia tidaklah demikian, dikarenakan keadaaan.

“Kami sudah mendata cukup banyak tenaga honor kita. Kita juga punya sistem aplikasi yaitu dapodik. Kita sepakat menyelesaikan dan memperjuangkan yang tidak linier tersebut,” tegas Kusnadi.

Kusnadi menjelaskan, jumlah guru yang tidak linier di Kapuas Hulu sebanyak 133 orang. Meski tidak linier, diakui dia jika para guru tersebut sangat membantu negara, baik Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, khususnya, maupun pemerintah Indonesia pada umumnya.

“Mereka itu sangat berjasa besar bagi negara meskipun tidak linier. Karena semangat dan pengabdian mereka kepada bangsa ini sangat besar. Seharusnya kita mengapresiasi mereka,” pungkasnya. (arf)

Sinkronkan Data, Bawa ke Pusat

PUTUSSIBAU – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Razali meminta agar semua data yang dibutuhkan mengenai kebutuhan serta ketersediaan tenaga guru di kabupaten ini dikumpulkan, untuk kemudian dibawa ke pusat. Hal tersebut diungkapkan dia saat menghadiri Rapat Kerja Bersama Komisi A DPRD Kabupaten Kapuas Hulu dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kapuas Hulu di Ruang Rapat Gedung DPRD setempat, kemarin.

“Jika semua data yang dibutuhkan sudah lengkap dan sinkron, maka kita akan datangi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat dan Kementerian Pendidikan Pusat,” ujarnya. Data yang dimaksud legislator Partai Persatuan Pembangunan tersebut yakni antara Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) maupun Disdikbud yang kadang tidak sinkron.

Pertemuan itu sendiri digelar mereka sebagai upaya mencari solusi, dalam memperjuangkan nasib para tenaga guru honorer dan tenaga kontrak di kabupaten ini. Itulah sebabnya, pertemuan bersama yang digelar Komisi A DPRD Kabupaten Kapuas Hulu tersebut tak hanya dihadiri Disdikbud, tapi juga para pengurus PGRI dan perwakilan guru honorer. Rapat kerja tersebut dipimpin Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Antonius Manyu, dengan dihadiri sejumlah anggota Komisi A lainnya. Hadir pula Kepala Disdikbud Petrus Kusnadi, Sekretaris Disdikbud Jumran, dan sejumlah kepala bidang di Disdikbud. Rapat kerja tersebut juga dihadiri Ketua PGRI Kabupaten Kapuas Hulu, Ketua PGRI Kecamatan Putussibau Selatan dan Utara, serta beberapa tamu undangan lainnya.

Baca Juga :  KPU Tandatangani MoU Pemeriksaan Kesehatan Paslon

Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, Antonius Manyu menyatakan, rapat kerja tersebut dilangsungkan mereka untuk mencari solusi secara bersama-sama. Mereka ingin mendapatkan titik temu sebagaimana yang diharapkan, terutama dalam membangun dunia pendidikan di Kabupaten Kapuas Hulu.

“Mari kita inventarisasi dulu naskah dengan dilengkapi data. Lalu kita menghadap Dinas Provinsi dan Kementerian Pendidikan. Setelah sampai di sana nanti, minimal kita bertemu dengan Dirjen. Karena Dewan (DPRD, Red) bukanlah bawahan maupun atasan mereka,” lanjutnya.

Manyu berharap agar semuanya sepakat dalam mensinkronisasikan data. “Saya yakin, Dinas (Disdikbud, Red) punya data valid tentang hal ini. Mari kita lengkapi data yang ringkas. Semoga dengan niat baik ini kita dapat diakomodir oleh pihak terkait,” harapnya.

Baca Juga :  Ketidaksadaran Masyarakat Sintang jadi Biang Lonjakan Kematian Covid-19

Pada kesempatan yang sama, Kepala Disdikbud Kabupaten Kapuas Hulu Petrus Kusnadi mengatakan, berdasarkan undang-undang, seorang guru haruslah berpendidikan strata 1 (S1) pendidikan (linier) dan bersertifikat pendidikan. Namun, kondisi yang ada saat ini diakui dia tidaklah demikian, dikarenakan keadaaan.

“Kami sudah mendata cukup banyak tenaga honor kita. Kita juga punya sistem aplikasi yaitu dapodik. Kita sepakat menyelesaikan dan memperjuangkan yang tidak linier tersebut,” tegas Kusnadi.

Kusnadi menjelaskan, jumlah guru yang tidak linier di Kapuas Hulu sebanyak 133 orang. Meski tidak linier, diakui dia jika para guru tersebut sangat membantu negara, baik Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, khususnya, maupun pemerintah Indonesia pada umumnya.

“Mereka itu sangat berjasa besar bagi negara meskipun tidak linier. Karena semangat dan pengabdian mereka kepada bangsa ini sangat besar. Seharusnya kita mengapresiasi mereka,” pungkasnya. (arf)

Most Read

Artikel Terbaru

/