alexametrics
27.8 C
Pontianak
Tuesday, July 5, 2022

Pemerintah Terbantu Komunitas Masyarakat Sipil  

SINTANG – Di Kabupaten Sintang terdapat Komunitas Masyarakat Sipil yang aktif membantu pemerintah setempat. “Wujud akhir dari keterbukaan informasi publik adalah partisipasi aktif masyarakat, itu benang merahnya,” papar Bupati Sintang Jarot Winarno saat menerima kedatangan Komisi Informasi Provinsi (KIP) Kalimantan Barat, Rabu (17/3) di Pendopo Bupati Sintang.

“Di Sintang, keterlibatan masyarakat sipil sangat kuat dan membawa dampak baik. Di Kabupaten Sintang, kami tidak hanya melaporkan secara rutin soal keterbukaan informasi publik, tetapi praktik di lapangan juga riil dan ada upaya kami yang nyata untuk memperkuat keterlibatan masyarakat,” papar Bupati.

Peraturan Bupati tentang Keterbukaan Informasi Publik yang diterbitkan tahun 2016 lalu ia anggap menjadi bukti keseriusan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sintang dalam hal tersebut. Media massa menurutnya dapat menjadi rekan dalam menyebarluaskan dan membuka informasi daerah. “Media massa di Sintang sangat independen dan biasa memberikan kritik yang membangun serta selalu meminta konfirmasi kepada kami,” paparnya.

Baca Juga :  Perhatikan Instalasi Listrik

Pemkab ditegaskan Jarot, sangat mendukung keterbukaan informasi publik. Ia yakin, keterbukaan informasi publik akan menciptakan demokrasi yang berkualitas, pembangunan yang merata, aturan yang ditegakkan, dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Bupati sebelumnya menjelaskan bahwa keterbukaan informasi publik akan diukur dengan adanya payung hukum seperti Peraturan Bupati Sintang tentang keterbukaan informasi publik, penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pembantu di setiap badan publik, serta sudah adanya Standar Operasional Prosedur dalam memberikan pelayanan informasi.

“Semua itu sudah Pemkab Sintang lakukan. Sudah dijalankan dengan baik. Bahkan kami pernah mengalami sengketa informasi, sampai ke persidangan Komisi Informasi Kalbar. Semua indikator keterbukaan informasi publik, sudah dijalankan oleh Pemkab Sintang,” tegas Bupati.

Jarot menganggap Pemkab sudah menjalankan open government. Ia meyakini dengan hal tersebut dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Seperti, dimisalkan dia, berkaitan dengan aturan yang ditegakan, pertumbuhan yang inklusif, dan partisipasi publik.

Kedatangan KIP ke Bumi Senentang sendiri untuk melakukan pengukuran Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) di Sintang. Kedatangan mereka sekaligus meminta tanggapan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sintang berkaitan dengan sengketa informasi. Koordinator Bidang Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga Komisi Informasi Provinsi (KIP) Kalbar, Syarif  Muhammad Heri menjelaskan bahwa salah satu Indeks Keterbukaan Informasi Publik adalah kebebasan pers. “Kalbar juga kebebasan pers di Kalbar sangat baik, dan urgen untuk dinilai khusus di Kabupaten Sintang. Media massa saat ini memang sudah mendapatkan kebebasan pers dengan dibentengi etika pers yang sudah ada. Ujungnya memang memberikan dampak yang positif. Jika kita bisa transparan, maka masyarakat dengan nyaman ikut berpartisipasi dalam membangun daerah,” ujar mantan Ketua Komisi Penyiaran Daerah Kalbar tersebut.

Baca Juga :  Tempat dan Waktu Pelantikan Sudah Dipastikan

Adapun penilaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik yang dilakukan oleh Komisi Informasi Kalimantan Barat ini ialah sebagai persiapan peringatan Hari Keterbukaan Informasi Nasional (KIN) yang akan dilaksanakan pada 30 April 2021 mendatang. (ris)

SINTANG – Di Kabupaten Sintang terdapat Komunitas Masyarakat Sipil yang aktif membantu pemerintah setempat. “Wujud akhir dari keterbukaan informasi publik adalah partisipasi aktif masyarakat, itu benang merahnya,” papar Bupati Sintang Jarot Winarno saat menerima kedatangan Komisi Informasi Provinsi (KIP) Kalimantan Barat, Rabu (17/3) di Pendopo Bupati Sintang.

“Di Sintang, keterlibatan masyarakat sipil sangat kuat dan membawa dampak baik. Di Kabupaten Sintang, kami tidak hanya melaporkan secara rutin soal keterbukaan informasi publik, tetapi praktik di lapangan juga riil dan ada upaya kami yang nyata untuk memperkuat keterlibatan masyarakat,” papar Bupati.

Peraturan Bupati tentang Keterbukaan Informasi Publik yang diterbitkan tahun 2016 lalu ia anggap menjadi bukti keseriusan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sintang dalam hal tersebut. Media massa menurutnya dapat menjadi rekan dalam menyebarluaskan dan membuka informasi daerah. “Media massa di Sintang sangat independen dan biasa memberikan kritik yang membangun serta selalu meminta konfirmasi kepada kami,” paparnya.

Baca Juga :  Masuknya HP  Masih Diselidiki

Pemkab ditegaskan Jarot, sangat mendukung keterbukaan informasi publik. Ia yakin, keterbukaan informasi publik akan menciptakan demokrasi yang berkualitas, pembangunan yang merata, aturan yang ditegakkan, dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Bupati sebelumnya menjelaskan bahwa keterbukaan informasi publik akan diukur dengan adanya payung hukum seperti Peraturan Bupati Sintang tentang keterbukaan informasi publik, penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pembantu di setiap badan publik, serta sudah adanya Standar Operasional Prosedur dalam memberikan pelayanan informasi.

“Semua itu sudah Pemkab Sintang lakukan. Sudah dijalankan dengan baik. Bahkan kami pernah mengalami sengketa informasi, sampai ke persidangan Komisi Informasi Kalbar. Semua indikator keterbukaan informasi publik, sudah dijalankan oleh Pemkab Sintang,” tegas Bupati.

Jarot menganggap Pemkab sudah menjalankan open government. Ia meyakini dengan hal tersebut dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Seperti, dimisalkan dia, berkaitan dengan aturan yang ditegakan, pertumbuhan yang inklusif, dan partisipasi publik.

Kedatangan KIP ke Bumi Senentang sendiri untuk melakukan pengukuran Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) di Sintang. Kedatangan mereka sekaligus meminta tanggapan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sintang berkaitan dengan sengketa informasi. Koordinator Bidang Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga Komisi Informasi Provinsi (KIP) Kalbar, Syarif  Muhammad Heri menjelaskan bahwa salah satu Indeks Keterbukaan Informasi Publik adalah kebebasan pers. “Kalbar juga kebebasan pers di Kalbar sangat baik, dan urgen untuk dinilai khusus di Kabupaten Sintang. Media massa saat ini memang sudah mendapatkan kebebasan pers dengan dibentengi etika pers yang sudah ada. Ujungnya memang memberikan dampak yang positif. Jika kita bisa transparan, maka masyarakat dengan nyaman ikut berpartisipasi dalam membangun daerah,” ujar mantan Ketua Komisi Penyiaran Daerah Kalbar tersebut.

Baca Juga :  Pelanggar Protokol Kesehatan Disanksi

Adapun penilaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik yang dilakukan oleh Komisi Informasi Kalimantan Barat ini ialah sebagai persiapan peringatan Hari Keterbukaan Informasi Nasional (KIN) yang akan dilaksanakan pada 30 April 2021 mendatang. (ris)

Most Read

Artikel Terbaru

/