alexametrics
25.3 C
Pontianak
Friday, August 12, 2022

Pilkades Serentak Lebih Rawan dari Pilkada

SINTANG -Jelang pemilihan kepala desa (Pilkdes) serentak di Kabupaten Sintang pada Oktober mendatang. Bupati Sintang, Jarot Winarno menilai konstelasi pada Pilkades lebih rawan dibandingkan dengan Pilkada.

Menurut orang nomor satu di Senetang ini, perhatian terhadap Pilkades meski lebih besar dari Pilkada untuk calon Bupati dan Wakil Bupati Sintang yang juga akan berlangsung tahun ini. “Pilkades harus diberi porsi lebih karena lebih rawan dari Pilkada,” ujar Jarot.

Mengenai regulasi, Jarot berujar, peraturan mengenai Pilkades meski dipertegas. Sebab, Jarot menilai, jika Pilkades regulasinya tak jelas, justru memicu kisruh di level masyarakat.

“Peraturan yang terutama dipertegas, banyak kisruh di Pilkades nanti ini kita takutkan karena aturan yang tak jelas. Misalnya mengenai ketesebaran dan nyoblos kena dua kali, ini perlu kita pertegas pada regulasinya,” tambahnya.

Baca Juga :  Bantuan ke Warga Terdampak Covid Berlanjut

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang, Herkulanus Roni. Saat dihubungi Pontianak Post mengatakan, pihaknya saat ini sudah merangkum hal tersebut pada Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2019 tentang Pilkades Serentak. “Kita sudah buat Perbup Nomor 91 Tahun 2019 tentang Pilkada Serentak,” ungkapnya saat dihubungi Pontianak Post, Jumat (21/2).

Menurutnya, Perbup itu sudah mengakomodir mekanisme dalam Pilkades serentak mendatang.

Selain itu, pihaknya saat ini tengah menunggu berapa angka pasti untuk jumlah desa yang akan mengikuti konstelasi Pilkades serentak di Kabupaten Sintang. “Jumlahnya kita masih menunggu informasi dari camat,” ucapnya singkat. (fds)

 

SINTANG -Jelang pemilihan kepala desa (Pilkdes) serentak di Kabupaten Sintang pada Oktober mendatang. Bupati Sintang, Jarot Winarno menilai konstelasi pada Pilkades lebih rawan dibandingkan dengan Pilkada.

Menurut orang nomor satu di Senetang ini, perhatian terhadap Pilkades meski lebih besar dari Pilkada untuk calon Bupati dan Wakil Bupati Sintang yang juga akan berlangsung tahun ini. “Pilkades harus diberi porsi lebih karena lebih rawan dari Pilkada,” ujar Jarot.

Mengenai regulasi, Jarot berujar, peraturan mengenai Pilkades meski dipertegas. Sebab, Jarot menilai, jika Pilkades regulasinya tak jelas, justru memicu kisruh di level masyarakat.

“Peraturan yang terutama dipertegas, banyak kisruh di Pilkades nanti ini kita takutkan karena aturan yang tak jelas. Misalnya mengenai ketesebaran dan nyoblos kena dua kali, ini perlu kita pertegas pada regulasinya,” tambahnya.

Baca Juga :  Pernyataan Hutan Adat Sungai Pukat Diserahkan Ke Bappeda

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang, Herkulanus Roni. Saat dihubungi Pontianak Post mengatakan, pihaknya saat ini sudah merangkum hal tersebut pada Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2019 tentang Pilkades Serentak. “Kita sudah buat Perbup Nomor 91 Tahun 2019 tentang Pilkada Serentak,” ungkapnya saat dihubungi Pontianak Post, Jumat (21/2).

Menurutnya, Perbup itu sudah mengakomodir mekanisme dalam Pilkades serentak mendatang.

Selain itu, pihaknya saat ini tengah menunggu berapa angka pasti untuk jumlah desa yang akan mengikuti konstelasi Pilkades serentak di Kabupaten Sintang. “Jumlahnya kita masih menunggu informasi dari camat,” ucapnya singkat. (fds)

 

Most Read

Artikel Terbaru

/