alexametrics
31.7 C
Pontianak
Monday, August 8, 2022

Bahas Penanganan PETI

SINTANG-Beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sintang dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang ada di Kabupaten Sintang melaksanakan rapat koordinasi (rakor) di Aula BKPM Polres Sintang baru-baru ini. Membahas penanganan Penambang Emas Tanpa Izin (PETI) yang masih marak di Kabupaten Sintang dan berdampak buruk pada lingkungan.

Penanganan PETI memang kompleks karena melibatkan banyak aspek. Baik itu aspek ekonomi, aspek sosial masyarakat, penegakan hukum dan lingkungan hidup. Rakor tersebut dimaksudkan untuk menjaring masukan dan saran dari berbagai instansi terkait dalam menangani PETI di Sintang.

Di dalam paparannya, Kasat Intelkam Polres Sintang AKP Hilman Malaini, aktivitas PETI di Kabupaten Sintang masih marak ditemukan di 6 kecamatan. Yaitu Kecamatan Sintang, Kecamatan Sungai Tebelian, Kecamatan Ketungau Tengah, Kecamatan Serawai, Kecamatan Dedai dan Kecamatan Ketungau Hilir.

Baca Juga :  Ribuan Warga Mengungsi

Ia juga menjelaskan, faktor utama yang membuat sebagian masyarakat masih menggantungkan hidup dari aktivitas ilegal ini adalah karena alasan ekonomi. Juga dapat membantu saat harga karet rendah.

Mayoritas aktivitas PETI dilaksanakan di wilayah perairan. Hal ini dapat mencemari lingkungan akibat aktivitas PETI.

Hilman berharap Pemkab Sintang dapat merumuskan kebijakan untuk mengatasi hal tersebut. Serta meminimalisir konflik dengan para penambang. “Perlunya peran dan kebijakan pemerintah sehingga pada saat penindakan tidak ada benturan dengan masyarakat,” ucapnya.

Sementara itu, Asisten II bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang Yustinus J mengatakan, skema Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) untuk menampung penambang-penambang emas dari berbagai wilayah atau desa agar dilindungi payung hukum dan dapat diawasi aktivitasnya.

Baca Juga :  Polisi Tangkap Bos Besar PETI, Sita 68,9 Kilogram Emas

“Kami akan berkoordinasi dan mengkaji dengan bagian hukum Pemda Kabupaten Sintang. Kita akan buat kebijakan bagaimana mungkin yg disungai kita kurangi dan pembatasan,” katanya.

Sementara itu, Kabag Hukum Sekda Sintang, Ida Suryani mengatakan, regulasi yang baru membuat Pemkab tidak dapat membuat kebijakan terkait dengan pertambangan emas. Karena kewenangannya ada di tingkat kementerian.

“Sangatlah tidak memungkinkan bagi kita membentuk kebijakan baik Perda maupun lainnya, karena tidak adanya kewenangan daerah dalam pertambangan emas. Untuk memperoleh izin sekarang dikeluarkan oleh Menteri,” ucapnya.(ris)

SINTANG-Beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sintang dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang ada di Kabupaten Sintang melaksanakan rapat koordinasi (rakor) di Aula BKPM Polres Sintang baru-baru ini. Membahas penanganan Penambang Emas Tanpa Izin (PETI) yang masih marak di Kabupaten Sintang dan berdampak buruk pada lingkungan.

Penanganan PETI memang kompleks karena melibatkan banyak aspek. Baik itu aspek ekonomi, aspek sosial masyarakat, penegakan hukum dan lingkungan hidup. Rakor tersebut dimaksudkan untuk menjaring masukan dan saran dari berbagai instansi terkait dalam menangani PETI di Sintang.

Di dalam paparannya, Kasat Intelkam Polres Sintang AKP Hilman Malaini, aktivitas PETI di Kabupaten Sintang masih marak ditemukan di 6 kecamatan. Yaitu Kecamatan Sintang, Kecamatan Sungai Tebelian, Kecamatan Ketungau Tengah, Kecamatan Serawai, Kecamatan Dedai dan Kecamatan Ketungau Hilir.

Baca Juga :  Kodim Bersihkan Sejumlah Lokasi

Ia juga menjelaskan, faktor utama yang membuat sebagian masyarakat masih menggantungkan hidup dari aktivitas ilegal ini adalah karena alasan ekonomi. Juga dapat membantu saat harga karet rendah.

Mayoritas aktivitas PETI dilaksanakan di wilayah perairan. Hal ini dapat mencemari lingkungan akibat aktivitas PETI.

Hilman berharap Pemkab Sintang dapat merumuskan kebijakan untuk mengatasi hal tersebut. Serta meminimalisir konflik dengan para penambang. “Perlunya peran dan kebijakan pemerintah sehingga pada saat penindakan tidak ada benturan dengan masyarakat,” ucapnya.

Sementara itu, Asisten II bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang Yustinus J mengatakan, skema Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) untuk menampung penambang-penambang emas dari berbagai wilayah atau desa agar dilindungi payung hukum dan dapat diawasi aktivitasnya.

Baca Juga :  Harapkan Sinergitas PGRI-Pemkab

“Kami akan berkoordinasi dan mengkaji dengan bagian hukum Pemda Kabupaten Sintang. Kita akan buat kebijakan bagaimana mungkin yg disungai kita kurangi dan pembatasan,” katanya.

Sementara itu, Kabag Hukum Sekda Sintang, Ida Suryani mengatakan, regulasi yang baru membuat Pemkab tidak dapat membuat kebijakan terkait dengan pertambangan emas. Karena kewenangannya ada di tingkat kementerian.

“Sangatlah tidak memungkinkan bagi kita membentuk kebijakan baik Perda maupun lainnya, karena tidak adanya kewenangan daerah dalam pertambangan emas. Untuk memperoleh izin sekarang dikeluarkan oleh Menteri,” ucapnya.(ris)

Most Read

Artikel Terbaru

/