alexametrics
27 C
Pontianak
Wednesday, June 29, 2022

Dorong Implementasi WPR di Sintang

SINTANG-Pemerhati lingkungan dari Sintang Freshwater Care (SFC) Rayendra menilai aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Sintang menyumbang peran dalam pencemaran sungai di Kabupaten Sintang. Ia menilai  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sintang harus segera mengambil tindakan dalam menangani aktivitas ilegal ini, Kamis (22/4).

Dari serangkaian opsi, ia pun mengajukan skema Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sebagai cara terbaik dalam menangani aktivitas dan dampak buruk PETI di Bumi Senentang. “Solusi yang paling baik dalam masyarakat menambang emas itu adalah WPR. Dengan melalui analisis dampak lingkungan (AMDAL) yang ketat,” ucap Iin, panggilan karib Rayendra.

Dengan skema WPR, Iin menilai aktivitas penambangan emas oleh masyarakat akan lebih mudah diawasi oleh pemerintah. Juga menjadikan aktivitas menambang masyarakat jadi tidak lagi ilegal. Pemerintah Daerah juga mendapatkan pemasukan dari pajak yang akan menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Baca Juga :  FIFGROUP Peduli Bencana Banjir, Beri Bantuan untuk Korban di Sintang dan Melawi

“Sekarang kan liar (ilegal). Tidak ada manfaatnya bagi daerah. Masyarakat jadi sapi perah. Cukong yang dapat keuntungan yang besar,” katanya.

Ia menilai, Pemda hanya perlu menyiapkan peta kawasan yang benar-benar memiliki cadangan emas. Serta menyiapkan sistem administrasi yang baik agar mempermudah penambang dalam mengurus izin WPR.

Iin yang juga tergabung di Tim Penilai AMDAL Kabupaten Sintang ini menilai, AMDAL yang ketat akan meminimalisir dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas penambangan emas. Pajak dari WPR juga dapat digunakan untuk merestorasi kawasan bekas tambang. (ris)

SINTANG-Pemerhati lingkungan dari Sintang Freshwater Care (SFC) Rayendra menilai aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Sintang menyumbang peran dalam pencemaran sungai di Kabupaten Sintang. Ia menilai  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sintang harus segera mengambil tindakan dalam menangani aktivitas ilegal ini, Kamis (22/4).

Dari serangkaian opsi, ia pun mengajukan skema Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sebagai cara terbaik dalam menangani aktivitas dan dampak buruk PETI di Bumi Senentang. “Solusi yang paling baik dalam masyarakat menambang emas itu adalah WPR. Dengan melalui analisis dampak lingkungan (AMDAL) yang ketat,” ucap Iin, panggilan karib Rayendra.

Dengan skema WPR, Iin menilai aktivitas penambangan emas oleh masyarakat akan lebih mudah diawasi oleh pemerintah. Juga menjadikan aktivitas menambang masyarakat jadi tidak lagi ilegal. Pemerintah Daerah juga mendapatkan pemasukan dari pajak yang akan menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Baca Juga :  Capaian PAD Masih Dibawah 25 Persen

“Sekarang kan liar (ilegal). Tidak ada manfaatnya bagi daerah. Masyarakat jadi sapi perah. Cukong yang dapat keuntungan yang besar,” katanya.

Ia menilai, Pemda hanya perlu menyiapkan peta kawasan yang benar-benar memiliki cadangan emas. Serta menyiapkan sistem administrasi yang baik agar mempermudah penambang dalam mengurus izin WPR.

Iin yang juga tergabung di Tim Penilai AMDAL Kabupaten Sintang ini menilai, AMDAL yang ketat akan meminimalisir dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas penambangan emas. Pajak dari WPR juga dapat digunakan untuk merestorasi kawasan bekas tambang. (ris)

Most Read

Artikel Terbaru

/