alexametrics
31 C
Pontianak
Sunday, May 22, 2022

Pemkab Belum Putuskan Kelanjutan Penyegelan Masjid Ahmadiyah

NANGA TEMPUNAK –  Penyegelan Masjid Miftahul Huda yang dibangun Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Dusun Harapan Jaya, Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak beberapa waktu lalu masih menyisakan polemik di masyarakat.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Sintang, Kusnidar mengatakan, aksi yang dilakukan perwakilan Kesbangpol pada Sabtu (14/8) lalu itu bukan sebagai penyegelan, tetapi menonaktifkan Masjid tersebut. “Sebenarnya bukan penyegelan. Tapi menonaktifkan rumah ibadah ini agar tidak digunakan untuk sementara,” katanya.

Kusnidar juga mengatakan bahwa hal itu dilakukan atas inisiatif Kesbangpol Sintang. Untuk meredam gejolak di tengah masyarakat terkait aktivitas Ahmadiyah. “Kami bergerak bukan karena tuntutan. Tapi kami melihat runut penolakan dari warga setempat. Jadi itu inisiatif Pemerintah Kabupaten Sintang untuk menonaktifkan, agar masyarakat setempat tidak bergejolak dan resah,” katanya.

Kata Kusnidar, Pemkab Sintang saat ini tengah mencari solusi terbaik terkait persoalan Ahmadiyah. Karena ia menyadari bahwa Jamaah Ahmadiyah yang ada di Sintang merupakan warga negara yang perlu dilindungi dan dijamin keselamatannya.

Kusnidar melanjutkan, Kesbangpol Kabupaten Sintang bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Sintang dan pihak-pihak terkait masih melakukan serangkaian rapat. “Kita masih melakukan beberapa rapat. Jadi belum ada keputusan final kelanjutan rumah ibadah ini,” ujarnya.

Baca Juga :  Sukses Jadi Agen BRILink di Yogyakarta dari Garasi Rumah

Sementara menunggu keputusan selanjutnya, ia mengatakan terus mengantisipasi konflik di tengah masyarakat. Agar jangan sampai konflik tersebut berkepanjangan dan menyebabkan kerugian.

“Kami memonitor dari luar. Karena ranah pembinaannya ini kan kawan-kawan dari MUI dan Kementerian Agama. Karena bagaimanapun mereka (Jemaah Ahmadiyah) adalah warga negara yang harus dilindungi,” ucapnya.

Di tengah itu, ia pun mengimbau masyarakat agar jangan terprovokasi dengan berita-berita hoaks di media. Kusnidar juga meminta agar semua pihak mempercayakan penyelesaian konflik ini pada Pemkab, serta tidak bertindak sendiri-sendiri.

“Jangan percaya pada hoaks di media yang memprovokasi. Percayakan kepada Pemerintah Daerah yang mengayomi semua. Jangan bertindak sendiri-sendiri yang bisa melanggar HAM. Jangan sampai ada konflik sosial. Itu yang harus kita jaga,” pintanya.

Sementara itu, Mubaligh Ahmadiyah Sintang, Anom Tulus Manembah mengatakan, bahwa pihaknya menolak penyegelan masjid tersebut. Ia pun menilai sikap Pemkab Sintang menutup masjid tersebut adalah bentuk intoleransi. “Dari awal sikap kami jelas di hadapan Pemkab Sintang bahwa kami menolak penutupan Masjid walaupun sementara. Langkah Pemkab adalah bentuk melawan hukum dan intoleran,” katanya.

Baca Juga :  Pembangunan Gedung Paroki Bina Remaja Dimulai

Penyegelan Masjid yang terjadi tiga hari sebelum peringatan kemerdekaan Indonesia ke-76 menurutnya juga menunjukkan bahwa belum semua anak bangsa merasakan kemerdekaan. Termasuk dalam beragama. “Kita sudah merdeka. Tapi kami tidak bisa merasakan itu. Hak Asasi Manusia yang paling dasar telah direnggut dari kami,” pungkasnya.

Menanggapi penyegelan sementara Masjid yang dikelola jemaat Ahmadiyah di Sintang, Ketua Umum MUI Kalbar, M Basri HAR mengatakan bahwa  MUI tetap berpegang pada Fatwa MUI dan SKB Menteri Agama, Mendagri dan Jaksa Agung tentang Ahmadiyah.

“Sore ini (Senin, red) Ketua Komisi Fatwa bersama Kepala Kanwil Agama berangkat ke Sintang untuk melakukan pembinaan, yang jelas rumah ibadah Ahmadiyah yang disegel itu tidak memenuhi syarat pendirian. Nanti, kalau tim pulang kita jelaskan lagi,” katanya saat dihubungi Pontianak Post, Senin (23/8).

Terkait penyegelan ini, MUI Kalbar mengimbau masyarakat agar tetap mengedepankan kesantunan, tidak melakukan tindakan anarkis. “Yang jelas penyelesaiannya tidak main hakim sendiri, tapi sudah dirembuk bersama dengan pemda dan keamanan. Insyaa Allah sepanjang semua pihak patuh pada aturan, tidam akan ada kekacauan,” pungkasnya. (ris)

NANGA TEMPUNAK –  Penyegelan Masjid Miftahul Huda yang dibangun Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Dusun Harapan Jaya, Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak beberapa waktu lalu masih menyisakan polemik di masyarakat.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Sintang, Kusnidar mengatakan, aksi yang dilakukan perwakilan Kesbangpol pada Sabtu (14/8) lalu itu bukan sebagai penyegelan, tetapi menonaktifkan Masjid tersebut. “Sebenarnya bukan penyegelan. Tapi menonaktifkan rumah ibadah ini agar tidak digunakan untuk sementara,” katanya.

Kusnidar juga mengatakan bahwa hal itu dilakukan atas inisiatif Kesbangpol Sintang. Untuk meredam gejolak di tengah masyarakat terkait aktivitas Ahmadiyah. “Kami bergerak bukan karena tuntutan. Tapi kami melihat runut penolakan dari warga setempat. Jadi itu inisiatif Pemerintah Kabupaten Sintang untuk menonaktifkan, agar masyarakat setempat tidak bergejolak dan resah,” katanya.

Kata Kusnidar, Pemkab Sintang saat ini tengah mencari solusi terbaik terkait persoalan Ahmadiyah. Karena ia menyadari bahwa Jamaah Ahmadiyah yang ada di Sintang merupakan warga negara yang perlu dilindungi dan dijamin keselamatannya.

Kusnidar melanjutkan, Kesbangpol Kabupaten Sintang bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Sintang dan pihak-pihak terkait masih melakukan serangkaian rapat. “Kita masih melakukan beberapa rapat. Jadi belum ada keputusan final kelanjutan rumah ibadah ini,” ujarnya.

Baca Juga :  Pembangunan Gedung Paroki Bina Remaja Dimulai

Sementara menunggu keputusan selanjutnya, ia mengatakan terus mengantisipasi konflik di tengah masyarakat. Agar jangan sampai konflik tersebut berkepanjangan dan menyebabkan kerugian.

“Kami memonitor dari luar. Karena ranah pembinaannya ini kan kawan-kawan dari MUI dan Kementerian Agama. Karena bagaimanapun mereka (Jemaah Ahmadiyah) adalah warga negara yang harus dilindungi,” ucapnya.

Di tengah itu, ia pun mengimbau masyarakat agar jangan terprovokasi dengan berita-berita hoaks di media. Kusnidar juga meminta agar semua pihak mempercayakan penyelesaian konflik ini pada Pemkab, serta tidak bertindak sendiri-sendiri.

“Jangan percaya pada hoaks di media yang memprovokasi. Percayakan kepada Pemerintah Daerah yang mengayomi semua. Jangan bertindak sendiri-sendiri yang bisa melanggar HAM. Jangan sampai ada konflik sosial. Itu yang harus kita jaga,” pintanya.

Sementara itu, Mubaligh Ahmadiyah Sintang, Anom Tulus Manembah mengatakan, bahwa pihaknya menolak penyegelan masjid tersebut. Ia pun menilai sikap Pemkab Sintang menutup masjid tersebut adalah bentuk intoleransi. “Dari awal sikap kami jelas di hadapan Pemkab Sintang bahwa kami menolak penutupan Masjid walaupun sementara. Langkah Pemkab adalah bentuk melawan hukum dan intoleran,” katanya.

Baca Juga :  Serentak Sepuluh Kota di Indonesia, 3000 Mahasiswa di Kalbar Ikuti Vaksinasi Merdeka

Penyegelan Masjid yang terjadi tiga hari sebelum peringatan kemerdekaan Indonesia ke-76 menurutnya juga menunjukkan bahwa belum semua anak bangsa merasakan kemerdekaan. Termasuk dalam beragama. “Kita sudah merdeka. Tapi kami tidak bisa merasakan itu. Hak Asasi Manusia yang paling dasar telah direnggut dari kami,” pungkasnya.

Menanggapi penyegelan sementara Masjid yang dikelola jemaat Ahmadiyah di Sintang, Ketua Umum MUI Kalbar, M Basri HAR mengatakan bahwa  MUI tetap berpegang pada Fatwa MUI dan SKB Menteri Agama, Mendagri dan Jaksa Agung tentang Ahmadiyah.

“Sore ini (Senin, red) Ketua Komisi Fatwa bersama Kepala Kanwil Agama berangkat ke Sintang untuk melakukan pembinaan, yang jelas rumah ibadah Ahmadiyah yang disegel itu tidak memenuhi syarat pendirian. Nanti, kalau tim pulang kita jelaskan lagi,” katanya saat dihubungi Pontianak Post, Senin (23/8).

Terkait penyegelan ini, MUI Kalbar mengimbau masyarakat agar tetap mengedepankan kesantunan, tidak melakukan tindakan anarkis. “Yang jelas penyelesaiannya tidak main hakim sendiri, tapi sudah dirembuk bersama dengan pemda dan keamanan. Insyaa Allah sepanjang semua pihak patuh pada aturan, tidam akan ada kekacauan,” pungkasnya. (ris)

Most Read

Artikel Terbaru

/