alexametrics
31 C
Pontianak
Sunday, June 26, 2022

Pengakuan dan Perlindungan untuk Masyarakat Adat Kampung Ansok

Tempunak – Masyarakat Kampung Ansok, Desa Benua Kencana, Kecamatan Tempunak, berhasil mendapat Surat Keputusan (SK) Bupati Sintang terkait pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat (MHA). Harapannya, usai mendapatkan SK tersebut, masyarakat dapat leluasa memanfaatkan sumber ekonomi di wilayah adat secara arif sesuai adat istiadat untuk memperoleh kesejahteraan ekonomi.

Kepala Dusun (Kadus) Ansok, Desa Benua Kencana, Idris menceritakan bahwa perjuangan masyarakat adat Dayak Seberuang yang didampingi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) yang ada di sana untuk mendapat pengakuan dan perlindungan pemerintah sudah dimulai sejak tahun 2017. “Pemetaan partisipatif untuk mendata wilayah adat dilakukan pada tahun 2017, sehingga sampailah keluarnya SK MHA pada saat ini,” ujarnya, Minggu (28/3).

Luas wilayah adat masyarakat Dayak Seberuang di Kampung Ansok, Desa Benua Kencana adalah 1.173,82 hektare. Terkait batas wilayah, Idris mengatakan batasnya merupakan kesepakatan yang diambil oleh orang tua dan pendiri kampung. Sehingga dapat dipetakan menjadi satu-kesatuan wilayah adat.

Di dalam wilayah adat ini sudah ada dua titik pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH), satu titik air bersih, hutan adat, pemukiman, sawah, dan ladang. Khusus hutan adat, setelah mendapatkan SK MHA ini, masyarakat akan mendorong pengajuan hutan adat kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). “Mari sama-sama kita menjaga hukum adat kita, menggali adat istiadat kita, mempertahankan hutan kita yang selama ini masih kita nikmati,” ujarnya.

Baca Juga :  Ditemukan Kerangka Manusia di Kelam Permai

Sementara itu, Ketua BPH PW Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalimantan Barat Dominikus Uyub mengatakan, Kalimantan Barat menjadi salah satu barometer perjuangan pengakuan masyarakat adat. “Penetapan masyarakat hukum adat melalui SK Bupati adalah bentuk kehadiran negara kepada masyarakat adat. Dimana masyarakat adat sudah diberikan kewenangan penuh atas wilayah adatnya,” ujarnya.

Ia pun meminta masyarakat adat untuk tidak terlena dan menganggap perjuangan terhadap pengakuan masyarakat adat sudah usai setelah diterbitkannya SK MHA. Namun harus paham pengelolaan sekaligus pelestarian wilayah adat, agar dapat memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Senada, Ketua BPH PD AMAN Sintang, Antonius Antong mengatakan, untuk Kampung Ansok pihaknya sudah membuat serangkaian rencana agar masyarakat dapat memanfaatkan sumber ekonomi dari wilayah adatnya. Di masyarakat juga dibentuk Badan Usaha Masyarakat Adat (BUMA) dan Kelompok Usaha Masyarakat Adat (KUMA),  yang akan dikolaborasikan dengan gerakan AMAN. Lalu ada KUMA yang merupakan kelompok usaha masyarakat berdasarkan produk.

Baca Juga :  Perintahkan Gerak Cepat Tangani Hotspot

“Misalnya kopi, jengkol, jahe, dan padi bagaimana kita olah agar petani bisa lebih sejahtera secara ekonomi. Kita berharap dengan begitu masyarakat bisa mandiri secara ekonomi, bermartabat secara budaya, dan berdaulat secara politik,” ujarnya.

Bupati Sintang Jarot Winarno saat menyerahkan SK Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dayak Seberuang Kampung Ansok mengatakan, hal ini merupakan upaya pemerataan kesejahteraan di Kabupaten Sintang. “Pembangunan ini harus inklusif. Agar kesejahteraan bisa merata, maka masyarakat adat harus kita lindungi dan diakui hak-haknya,” kata Jarot.

“Hari ini yang kita serahkan adalah pengakuan dan perlindungan wilayah adat. Wilayah seluas 1.173,82 hektare ini akan menjadi sumber kesejahteraan masyarakat Ansok,” tambahnya. Tahap kedua nantinya akan diajukan skema hutan desa kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Sedangkan tahap ketiga berkaitan dengan skema perhutanan sosial dengan serangkaian programnya.

Terakhir akan disusun rencana detail tata ruang terkait rencana pengelolaan dan pembangunan. Seperti revitalisasi wilayah adat dan pencetakan sawah. (ris)

Tempunak – Masyarakat Kampung Ansok, Desa Benua Kencana, Kecamatan Tempunak, berhasil mendapat Surat Keputusan (SK) Bupati Sintang terkait pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat (MHA). Harapannya, usai mendapatkan SK tersebut, masyarakat dapat leluasa memanfaatkan sumber ekonomi di wilayah adat secara arif sesuai adat istiadat untuk memperoleh kesejahteraan ekonomi.

Kepala Dusun (Kadus) Ansok, Desa Benua Kencana, Idris menceritakan bahwa perjuangan masyarakat adat Dayak Seberuang yang didampingi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) yang ada di sana untuk mendapat pengakuan dan perlindungan pemerintah sudah dimulai sejak tahun 2017. “Pemetaan partisipatif untuk mendata wilayah adat dilakukan pada tahun 2017, sehingga sampailah keluarnya SK MHA pada saat ini,” ujarnya, Minggu (28/3).

Luas wilayah adat masyarakat Dayak Seberuang di Kampung Ansok, Desa Benua Kencana adalah 1.173,82 hektare. Terkait batas wilayah, Idris mengatakan batasnya merupakan kesepakatan yang diambil oleh orang tua dan pendiri kampung. Sehingga dapat dipetakan menjadi satu-kesatuan wilayah adat.

Di dalam wilayah adat ini sudah ada dua titik pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH), satu titik air bersih, hutan adat, pemukiman, sawah, dan ladang. Khusus hutan adat, setelah mendapatkan SK MHA ini, masyarakat akan mendorong pengajuan hutan adat kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). “Mari sama-sama kita menjaga hukum adat kita, menggali adat istiadat kita, mempertahankan hutan kita yang selama ini masih kita nikmati,” ujarnya.

Baca Juga :  Galang Dana Untuk Korban Kebakaran Sungai Segak

Sementara itu, Ketua BPH PW Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalimantan Barat Dominikus Uyub mengatakan, Kalimantan Barat menjadi salah satu barometer perjuangan pengakuan masyarakat adat. “Penetapan masyarakat hukum adat melalui SK Bupati adalah bentuk kehadiran negara kepada masyarakat adat. Dimana masyarakat adat sudah diberikan kewenangan penuh atas wilayah adatnya,” ujarnya.

Ia pun meminta masyarakat adat untuk tidak terlena dan menganggap perjuangan terhadap pengakuan masyarakat adat sudah usai setelah diterbitkannya SK MHA. Namun harus paham pengelolaan sekaligus pelestarian wilayah adat, agar dapat memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Senada, Ketua BPH PD AMAN Sintang, Antonius Antong mengatakan, untuk Kampung Ansok pihaknya sudah membuat serangkaian rencana agar masyarakat dapat memanfaatkan sumber ekonomi dari wilayah adatnya. Di masyarakat juga dibentuk Badan Usaha Masyarakat Adat (BUMA) dan Kelompok Usaha Masyarakat Adat (KUMA),  yang akan dikolaborasikan dengan gerakan AMAN. Lalu ada KUMA yang merupakan kelompok usaha masyarakat berdasarkan produk.

Baca Juga :  Perintahkan Gerak Cepat Tangani Hotspot

“Misalnya kopi, jengkol, jahe, dan padi bagaimana kita olah agar petani bisa lebih sejahtera secara ekonomi. Kita berharap dengan begitu masyarakat bisa mandiri secara ekonomi, bermartabat secara budaya, dan berdaulat secara politik,” ujarnya.

Bupati Sintang Jarot Winarno saat menyerahkan SK Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dayak Seberuang Kampung Ansok mengatakan, hal ini merupakan upaya pemerataan kesejahteraan di Kabupaten Sintang. “Pembangunan ini harus inklusif. Agar kesejahteraan bisa merata, maka masyarakat adat harus kita lindungi dan diakui hak-haknya,” kata Jarot.

“Hari ini yang kita serahkan adalah pengakuan dan perlindungan wilayah adat. Wilayah seluas 1.173,82 hektare ini akan menjadi sumber kesejahteraan masyarakat Ansok,” tambahnya. Tahap kedua nantinya akan diajukan skema hutan desa kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Sedangkan tahap ketiga berkaitan dengan skema perhutanan sosial dengan serangkaian programnya.

Terakhir akan disusun rencana detail tata ruang terkait rencana pengelolaan dan pembangunan. Seperti revitalisasi wilayah adat dan pencetakan sawah. (ris)

Most Read

Artikel Terbaru

/