alexametrics
31.7 C
Pontianak
Wednesday, August 10, 2022

Sinergi BPJS Kesehatan dan Kejari Sintang bersama Stakeholder

SINTANG – Sebagai wujud dari upaya menegakkan kepatuhan badan usaha di wilayah Kabupaten Sintang dan Kabupaten Melawi dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional, BPJS Kesehatan Cabang Sintang kembali bersinergi dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Sintang. Hal ini terwujud dalam pelaksanaan Forum Koordinasi Pemeriksaan dan Pengawasan Kepatuhan sekaligus penandatangan Perjanjian Kerjasama antara BPJS Kesehatan dan Kejaksaan Negeri Sintang.

Turut hadir dalam kegiatan  tersebut Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sintang beserta jajaran, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Sintang beserta jajaran dan disaksikan secara daring oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang dan Melawi dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sintang dan Melawi, Pengawas Ketenagakerjaan Kabupaten Sintang dan Melawi serta Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha kecil menengah Kabupaten Sintang dan Melawi.

Dalam sambutannya, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sintang, Eka Susilamijaya kegiatan Forum Koordinasi Pemeriksaan dan Pengawasan Kepatuhan ini merupakan sarana komunikasi bagi para pemangku kepentingan utama terkait pelaksanaan Program JKN-KIS.

Baca Juga :  Bangun Posko Baru di Sungai Tebelian
DOKUMEN: Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sintang Eka Susilamijaya dan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Sintang Porman Patuan Radot saat menunjukkan dokumen perjanjian kerjasama, Rabu (28/4). BPJS KESEHATAN SINTANG/PONTIANAK POST

“Kegiatan ini merupakan langkah tercapainya pemahaman yang sama dalam dukungan perluasan, penegakan regulasi sebagai wujud komitmen mencapai universal coverage dan menjaga kesinambungan program JKN-KIS,” ungkap Eka.

Eka menjelaskan implementasi program JKN-KIS harus berjalan optimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan khususnya pendaftaran pada segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) dalam mendaftarkan pekerja dan melakukan pembayaran iuran secara benar.

“Hingga saat ini cakupan peserta untuk wilayah Kabupaten Sintang sebesar 86.50 persen dan wilayah Kabupaten Melawi sebesar 67.06 persen. Cakupan ini perlu kita tingkatkan khususnya pada segmen PPU yang mana masih banyak Badan Usaha Kecil dan Mikro yang belum patuh mendaftarkan karyawannya menjadi peserta Program JKN-KIS,” jelas Eka.

Baca Juga :  Peserta Asal Sintang ini Percayakan JKN-KIS Jamin Kesehatannya

Pada kesempatan yang sama Kepala Kejaksaan Negeri Sintang, Porman Patuan Radot menyampaikan dukungannya terkait sinergi antar seluruh anggota forum kepatuhan berkomitmen melaksanakan perannya masing-masing dalam melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan Jaminan Sosial guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sintang dan Kabupaten Melawi.

“Penegakan hukum bagi pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajibannya serta dukungan regulasi serta kebijakan dari stakeholder dalam penegakan kepatuhan program JKN-KIS merupakan merupakan tekad dan usaha kita bersama melalui sinergi antar pemangku kepentingan,” ungkap Porman.

Dalam forum tersebut sekaligus dilaksanakannya penandatanganan lembar komitmen dari seluruh anggota forum untuk melaksanakan peran dan fungsi masing-masing dalam melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan Jaminan Sosial. Melalui dukungan tersebut diharapkan terwujudnya cakupan peserta, penegakan regulasi dan peningkatan kualitas pelayanan dalam Program JKN-KIS. (dn/oo/ris)

SINTANG – Sebagai wujud dari upaya menegakkan kepatuhan badan usaha di wilayah Kabupaten Sintang dan Kabupaten Melawi dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional, BPJS Kesehatan Cabang Sintang kembali bersinergi dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Sintang. Hal ini terwujud dalam pelaksanaan Forum Koordinasi Pemeriksaan dan Pengawasan Kepatuhan sekaligus penandatangan Perjanjian Kerjasama antara BPJS Kesehatan dan Kejaksaan Negeri Sintang.

Turut hadir dalam kegiatan  tersebut Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sintang beserta jajaran, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Sintang beserta jajaran dan disaksikan secara daring oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang dan Melawi dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sintang dan Melawi, Pengawas Ketenagakerjaan Kabupaten Sintang dan Melawi serta Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha kecil menengah Kabupaten Sintang dan Melawi.

Dalam sambutannya, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sintang, Eka Susilamijaya kegiatan Forum Koordinasi Pemeriksaan dan Pengawasan Kepatuhan ini merupakan sarana komunikasi bagi para pemangku kepentingan utama terkait pelaksanaan Program JKN-KIS.

Baca Juga :  JKN-KIS Jaring Pengaman Kesehatan Keluarga
DOKUMEN: Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sintang Eka Susilamijaya dan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Sintang Porman Patuan Radot saat menunjukkan dokumen perjanjian kerjasama, Rabu (28/4). BPJS KESEHATAN SINTANG/PONTIANAK POST

“Kegiatan ini merupakan langkah tercapainya pemahaman yang sama dalam dukungan perluasan, penegakan regulasi sebagai wujud komitmen mencapai universal coverage dan menjaga kesinambungan program JKN-KIS,” ungkap Eka.

Eka menjelaskan implementasi program JKN-KIS harus berjalan optimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan khususnya pendaftaran pada segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) dalam mendaftarkan pekerja dan melakukan pembayaran iuran secara benar.

“Hingga saat ini cakupan peserta untuk wilayah Kabupaten Sintang sebesar 86.50 persen dan wilayah Kabupaten Melawi sebesar 67.06 persen. Cakupan ini perlu kita tingkatkan khususnya pada segmen PPU yang mana masih banyak Badan Usaha Kecil dan Mikro yang belum patuh mendaftarkan karyawannya menjadi peserta Program JKN-KIS,” jelas Eka.

Baca Juga :  Pengobatan Diabetes Norberta Terbantu Oleh Program JKN-KIS

Pada kesempatan yang sama Kepala Kejaksaan Negeri Sintang, Porman Patuan Radot menyampaikan dukungannya terkait sinergi antar seluruh anggota forum kepatuhan berkomitmen melaksanakan perannya masing-masing dalam melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan Jaminan Sosial guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sintang dan Kabupaten Melawi.

“Penegakan hukum bagi pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajibannya serta dukungan regulasi serta kebijakan dari stakeholder dalam penegakan kepatuhan program JKN-KIS merupakan merupakan tekad dan usaha kita bersama melalui sinergi antar pemangku kepentingan,” ungkap Porman.

Dalam forum tersebut sekaligus dilaksanakannya penandatanganan lembar komitmen dari seluruh anggota forum untuk melaksanakan peran dan fungsi masing-masing dalam melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan Jaminan Sosial. Melalui dukungan tersebut diharapkan terwujudnya cakupan peserta, penegakan regulasi dan peningkatan kualitas pelayanan dalam Program JKN-KIS. (dn/oo/ris)

Most Read

Artikel Terbaru

/