alexametrics
25 C
Pontianak
Saturday, June 25, 2022

Pemkab Bahas Tiga Perda

SINTANG-Tiga Peraturan Daerah Provinsi Kalbar disosialisasikan dihadapan pejabat lingkungan Pemkab Sintang, kemarin. Adapun Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang dibahas ada tiga Perda, yakni Perda nomor 7 Tahun 2019 mengatur tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat, Perda nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kehutanan, dan Perda nomor 9 tahun 2019 mengatur tentang pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Wakil Bupati Sintang, Askiman mengatakan bahwa kegiatan sosialisasi tiga Perda Provinsi Kalbar ini penting. Menurut Askiman, walaupun Perda ini merupakan konsideran dan kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, diharapkan Pemkab Sintang dapat mengetahui tugas-tugasnya.

“Aturan ini walaupun menjadi kewenangan Pemprov dan Pemerintah Pusat, tetapi daerah perlu mengetahui apa saja tugas-tugasnya, paling tidak seperti tugas administratif, rekomendasi, yang berkaitan degnan monitoring, pengendalian, pengawasan, dan tanggungjawab di wilayah Kabupaten Sintang,” ucap Askiman.

Baca Juga :  Salat Id di Tiga Lapangan

Selain Pemerintah, sambung Askiman, dengan adanya Perda baru ini selain Pemerintah, masyarakat juga perlu mengetahui adanya Perda ini. Askiman melanjutkan, seluruh masyarakat perlu mengetahui ketentuan dan aturan yang ditetapkan, sehingga didalam penerapan dan pelaksanaannya tidak ada lagi yang bingung bahkan jangan sampai ada masyarakat yang tidak mengetahui aturan ini.

“Termasuk juga para pelaku usaha yang berada di bidang kehutanan, lingkungan, dan pertambangan agar dapat mematuhi ketentuan Perda baru ini, agar kedepannya perjalanan, pelaksanaan, rangkaian kegiatan tugas dan tanggung jawab mereka dibidang usahanya masing-masing,” pesan Askiman.

Secara terpisah, menurut Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, yang juga Wakil Komisi IV membidangi Pertambangan, Lingkungan Hidup dan Infrastruktur, Yohanes Rumpak menjelaskan bahwa tiga Perda ini sangat penting untuk mendorong perekonomian di Kalbar. “Ini sangat baik, karena untuk mendorong tumbuhnya pusat perekonomian baru dan tumbuhnya ekonomi kreatif, terutama pada Perda kehutanan,” kata Yohanes.

Baca Juga :  6 Pengunjung-Pengelola Warkop Reaktif Antigen

Yohanes menambahkan bahwa fungsi dari ketiga Perda itu saling berkaitan. Ia berujar, untuk Perda kehutanan, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengelola hutan secara terbuka lebar, tinggal didorong masyarakatnya untuk menetapkan hutan adat maupun hutan desa.

Kedua, Perda lingkungan hidup dimana rencana pengelola dan perlindungan lingkungan hidup agar bisa dikelola dengan baik agar tidak terjadi kerusakan lingkungan. “Ketiga Perda tentang pertambangan, di dalamnya mengatur bahwa pertambangan yang sembarangan maka akan menimbulkan kerusakan lingkungan maka dari itu perlu adanya Perda tentang pertambangan, dengan demikian, ketiga Perda tersebut saling berkaitan,” pungkasnya. (fds)

SINTANG-Tiga Peraturan Daerah Provinsi Kalbar disosialisasikan dihadapan pejabat lingkungan Pemkab Sintang, kemarin. Adapun Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang dibahas ada tiga Perda, yakni Perda nomor 7 Tahun 2019 mengatur tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat, Perda nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kehutanan, dan Perda nomor 9 tahun 2019 mengatur tentang pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Wakil Bupati Sintang, Askiman mengatakan bahwa kegiatan sosialisasi tiga Perda Provinsi Kalbar ini penting. Menurut Askiman, walaupun Perda ini merupakan konsideran dan kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, diharapkan Pemkab Sintang dapat mengetahui tugas-tugasnya.

“Aturan ini walaupun menjadi kewenangan Pemprov dan Pemerintah Pusat, tetapi daerah perlu mengetahui apa saja tugas-tugasnya, paling tidak seperti tugas administratif, rekomendasi, yang berkaitan degnan monitoring, pengendalian, pengawasan, dan tanggungjawab di wilayah Kabupaten Sintang,” ucap Askiman.

Baca Juga :  Joss C1000 Peduli Daya Tahan Tubuh Bantu Korban Banjir

Selain Pemerintah, sambung Askiman, dengan adanya Perda baru ini selain Pemerintah, masyarakat juga perlu mengetahui adanya Perda ini. Askiman melanjutkan, seluruh masyarakat perlu mengetahui ketentuan dan aturan yang ditetapkan, sehingga didalam penerapan dan pelaksanaannya tidak ada lagi yang bingung bahkan jangan sampai ada masyarakat yang tidak mengetahui aturan ini.

“Termasuk juga para pelaku usaha yang berada di bidang kehutanan, lingkungan, dan pertambangan agar dapat mematuhi ketentuan Perda baru ini, agar kedepannya perjalanan, pelaksanaan, rangkaian kegiatan tugas dan tanggung jawab mereka dibidang usahanya masing-masing,” pesan Askiman.

Secara terpisah, menurut Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, yang juga Wakil Komisi IV membidangi Pertambangan, Lingkungan Hidup dan Infrastruktur, Yohanes Rumpak menjelaskan bahwa tiga Perda ini sangat penting untuk mendorong perekonomian di Kalbar. “Ini sangat baik, karena untuk mendorong tumbuhnya pusat perekonomian baru dan tumbuhnya ekonomi kreatif, terutama pada Perda kehutanan,” kata Yohanes.

Baca Juga :  Mudahkan Masyarakat Dapatkan Pelayanan

Yohanes menambahkan bahwa fungsi dari ketiga Perda itu saling berkaitan. Ia berujar, untuk Perda kehutanan, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengelola hutan secara terbuka lebar, tinggal didorong masyarakatnya untuk menetapkan hutan adat maupun hutan desa.

Kedua, Perda lingkungan hidup dimana rencana pengelola dan perlindungan lingkungan hidup agar bisa dikelola dengan baik agar tidak terjadi kerusakan lingkungan. “Ketiga Perda tentang pertambangan, di dalamnya mengatur bahwa pertambangan yang sembarangan maka akan menimbulkan kerusakan lingkungan maka dari itu perlu adanya Perda tentang pertambangan, dengan demikian, ketiga Perda tersebut saling berkaitan,” pungkasnya. (fds)

Most Read

Artikel Terbaru

/