Kratom Makin Sulit Dikirim, Pengusaha Kalbar Keluhkan Proses Birokrasi Berbelit

PONTIANAK POST – Kebijakan baru pemerintah terkait tata kelola ekspor kratom mulai menuai respons dari pelaku usaha.

Perubahan aturan yang membatasi masa berlaku status Eksportir Terdaftar (ET) menjadi tiga tahun dinilai cukup rasional, namun masih menyisakan persoalan teknis di lapangan.

Sekretaris Jenderal DPP Perkumpulan Pengusaha Kratom Indonesia (Perkrindo), Andri Satria Putra, menyebut pembatasan masa berlaku ET dari sebelumnya seumur hidup menjadi tiga tahun tidak menjadi persoalan bagi pelaku usaha.

“Dari kami (Perkrindo), aturan masa berlaku ET tiga tahun masih logis dan tidak menjadi masalah,” ujarnya.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 5 Tahun 2026 dan Nomor 6 Tahun 2026 yang diundangkan pada 26 Maret 2026 dan mulai berlaku efektif 1 April 2026.

Baca Juga: Menteri Budi Santoso Umumkan Pembatasan Eksportir Kratom untuk Perbaiki Tata Kelola Ekspor Nasional

Regulasi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menyederhanakan proses ekspor sekaligus meningkatkan kemudahan berusaha.

Meski demikian, Andri menyoroti persoalan uji petik dan proses birokrasi yang dinilai masih menjadi hambatan utama bagi eksportir kratom, khususnya di Kalimantan Barat.

Ia mengungkapkan, berdasarkan informasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kalbar, uji petik dilakukan minimal satu kali dalam setahun.