Mantan Gubernur Kalbar Dukung Kereta Api Lintas Kalimantan, Minta Kelayakan Dikaji Matang
PONTIANAK POST – Rencana pembangunan jaringan kereta api di Pulau Kalimantan yang kembali masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) mendapat dukungan dari mantan Gubernur Kalimantan Barat periode 2018-2023, Sutarmidji.
Namun, ia mengingatkan agar pemerintah tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, melainkan juga memastikan proyek tersebut layak secara ekonomi dan mampu memberikan manfaat jangka panjang.
Menurut Sutarmidji, pembangunan kereta api lintas Kalimantan harus didasarkan pada perencanaan yang komprehensif. Seluruh aspek investasi, potensi pendapatan, hingga waktu pengembalian modal atau break even point (BEP) perlu dihitung secara rinci sebelum proyek dijalankan.
“Harus direncanakan secara komprehensif, termasuk break even point-nya kapan, berapa tahun. Dilihat investasinya berapa besar, pengembalian investasi itu berapa lama. Jangan sampai nanti seperti kereta cepat. Kita sih suka saja dan berharap bisa terwujud, tetapi setelah terwujud jangan malah menjadi masalah,” kata Sutarmidji saat diwawancarai, Selasa (2/6).
Jangan Sampai Bernasib Seperti Proyek yang Sulit Mengembalikan Investasi
Sutarmidji menilai proyek infrastruktur berskala besar tidak cukup hanya didorong oleh semangat pembangunan. Pemerintah juga harus memastikan proyek tersebut memiliki dasar ekonomi yang kuat agar tidak menjadi beban keuangan negara pada masa mendatang.
Menurut dia, keberhasilan sebuah proyek tidak hanya diukur dari berhasil dibangun atau tidak, tetapi juga dari kemampuannya memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan.
Catatan Sutarmidji mengenai pentingnya menghitung kelayakan investasi juga sejalan dengan tantangan yang dihadapi sejumlah rencana pembangunan kereta api di Kalimantan. Pontianak Post sebelumnya melaporkan proyek kereta api lintas Kalimantan Tengah yang hingga kini belum terealisasi meski blueprint dan dokumen perencanaan telah tersedia.
Salah satu kendala utamanya adalah belum adanya investor yang bersedia membiayai proyek tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek pendanaan dan kelayakan ekonomi menjadi faktor krusial dalam pembangunan jaringan kereta api di Pulau Kalimantan.
Di sisi lain, pemerintah pusat terus menempatkan pembangunan jaringan kereta api Kalimantan sebagai salah satu agenda prioritas. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), bahkan telah melaporkan perkembangan proyek tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto. Hal ini menunjukkan bahwa proyek kereta api Kalimantan tidak hanya dipandang sebagai infrastruktur transportasi, tetapi juga sebagai pengungkit konektivitas dan pertumbuhan ekonomi kawasan.
Sejumlah daerah di Kalimantan juga mulai bergerak mencari skema pembiayaan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, misalnya, membuka peluang pembangunan jaringan kereta api melalui investasi swasta senilai Rp20 triliun hingga Rp25 triliun tanpa menggunakan APBN maupun APBD. Skema tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan proyek kereta api di Kalimantan sangat bergantung pada kepastian investasi dan prospek manfaat ekonomi yang dapat dihasilkan.
