PONTIANAK POST - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menilai kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak bisa semata-mata dikaitkan dengan keberadaan perkebunan sawit. Organisasi tersebut menekankan pentingnya melihat penyebab dan penanganan karhutla secara proporsional serta berbasis fakta di lapangan.
Ketua Umum GAPKI Eddy Martono dan Anggota Dewan Pakar Hukum GAPKI Sadino menyampaikan pandangan tersebut dalam diskusi podcast bersama Radio Elshinta pada Rabu, 26 Agustus 2026.
Baca Juga: Kabut Asap Selimuti Kapuas Hulu, Dinas Pertanian Sebut Tidak Ada Lahan Perusahaan Sawit Terbakar
Anggota GAPKI Bantu Padamkan Api di Luar Konsesi
Eddy Martono menceritakan pengalamannya meninjau kondisi di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Menurut dia, anggota GAPKI turut membantu memadamkan kebakaran di sekitar bandara agar tidak mengganggu penerbangan.
Di Kalimantan Tengah, kata Eddy, anggota GAPKI bahkan mengirimkan dua unit helikopter untuk membantu pemadaman di luar area konsesi mereka.
“Kalau dikatakan kebakaran itu disebabkan oleh sawit, rasanya tidak masuk akal,” ujar Eddy.
Ia mengatakan kecil kemungkinan perusahaan maupun masyarakat sengaja membakar lahan yang telah ditanami sawit karena tindakan tersebut berarti membakar aset dan sumber penghasilan sendiri.
Menurut Eddy, api juga dapat berasal dari luar konsesi, termasuk akibat kelalaian seperti puntung rokok yang dibuang sembarangan.
Eddy mengingatkan konsekuensi hukum yang dapat dihadapi perusahaan apabila terjadi kebakaran di dalam wilayah konsesinya. Ia merujuk Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang mengatur tanggung jawab mutlak atau strict liability.
“Menjual kebunnya saja belum tentu bisa menutup denda tersebut,” katanya.
