PONTIANAK POST - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meminta kepolisian membongkar dugaan jaringan mafia beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) hingga ke akar. Permintaan itu menyusul temuan dugaan pengoplosan beras bersubsidi menjadi beras premium.
Amran menegaskan, pengusutan perkara tidak boleh berhenti pada pelaku yang telah diamankan apabila penyelidikan masih menemukan keterlibatan pihak lain dalam distribusi maupun pengemasan beras bersubsidi tersebut.
"Kalau bisa dibongkar sampai akar-akarnya. Kami sebagai Menteri Pertanian, kami memohon kepada Pak Kapolres, kepolisian, ini dibongkar sampai akar-akarnya," kata Amran di sela inspeksi mendadak di Toko/Rumah Beras Kayumanis, Jalan Kayumanis X No. 46A, RT 07 RW 01, Pisangan Baru, Matraman, Jakarta Timur, Rabu (28/10).
Menurut Amran, aparat penegak hukum perlu menelusuri seluruh rantai distribusi, mulai dari asal beras, lokasi pengemasan, jalur pemasaran, hingga pihak yang memperoleh keuntungan dari praktik tersebut.
Ia menilai pengungkapan jaringan tersebut penting untuk memastikan program stabilisasi pasokan dan harga pangan memberikan manfaat kepada masyarakat yang membutuhkan.
Amran menegaskan pemerintah tidak akan memberikan toleransi kepada pihak yang terbukti menyalahgunakan beras bersubsidi. Menurutnya, tindakan tersebut merugikan masyarakat sekaligus mengganggu tata niaga pangan nasional.
Ia mengatakan informasi awal mengenai asal beras mengarah pada gudang Bulog di Kelapa Gading. Namun, informasi tersebut masih memerlukan pendalaman melalui proses penyidikan kepolisian.
Amran juga memastikan tindakan pemberhentian dan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku akan dilakukan apabila ditemukan pegawai Kementerian Pertanian atau pihak lain yang terbukti terlibat.
Ia mengapresiasi langkah Polres Jakarta Timur bersama jajaran Intelkam dalam mengungkap dugaan penyalahgunaan beras SPHP.
