PONTIANAK POST - Kejatuhan tajam Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang memicu trading halt dua hari berturut-turut memaksa otoritas pasar modal bergerak cepat. Di tengah tekanan global dan aksi rebalancing investor, pemerintah menyerahkan proposal perbaikan tata kelola bursa kepada Morgan Stanley Capital International (MSCI) untuk menjawab catatan serius soal transparansi dan likuiditas.
IHSG pada perdagangan Senin (2/2) ditutup anjlok 4,88 persen ke level 7.922,73. Koreksi ini memperpanjang volatilitas pasar sejak pekan lalu, ketika indeks sempat dihentikan sementara perdagangannya. Namun, di balik tekanan tersebut, otoritas mencatat satu perkembangan yang dinilai penting: setelah empat hari berturut-turut mencatatkan aksi jual, investor asing justru membukukan net buy sebesar Rp654,9 miliar.
Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi meminta penurunan indeks tidak dilihat secara parsial. Menurut dia, pelemahan terjadi hampir di seluruh kawasan Asia. “Secara regional, indeks-indeks juga minus. Kospi Korea turun lebih dari 5 persen, sekitar 5,4 persen. Hong Kong, India, Singapura, dan Tiongkok juga melemah. Bahkan harga emas juga turun hari ini,” kata Friderica di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta.
Ia menilai tekanan IHSG lebih dipengaruhi faktor global dan aksi penyesuaian portofolio investor. Saham-saham yang terkoreksi, kata dia, mayoritas merupakan saham yang sebelumnya telah mengalami kenaikan signifikan. Sebaliknya, emiten dengan fundamental kuat relatif bertahan, bahkan sebagian mencatatkan penguatan tipis. “Kalau kita lihat hari ini saham-saham yang turun adalah saham-saham yang selama ini memang harganya sudah tinggi. Jadi ini wajar ketika investor melakukan rebalancing portofolio,” ujarnya.Di saat yang sama, OJK menekankan bahwa fundamental ekonomi domestik tetap solid. Karena itu, Friderica mengimbau investor tidak panik dan tetap berorientasi jangka panjang. OJK bersama seluruh Self Regulatory Organization (SRO) juga memastikan perdagangan berjalan secara teratur, wajar, dan efisien.
Proposal ke MSCI
Tekanan pasar tak bisa dilepaskan dari rekomendasi MSCI yang menyoroti rendahnya transparansi kepemilikan saham dan likuiditas di bursa Indonesia. Catatan lembaga penyedia indeks global itu memicu kekhawatiran potensi penurunan peringkat saham Indonesia dalam indeks global, yang berisiko mendorong arus keluar dana asing.
Merespons hal tersebut, OJK, BEI, dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) menggelar pertemuan virtual dengan MSCI pada Senin sore. Pejabat Sementara Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi menyebut diskusi berlangsung konstruktif dan fokus pada dua isu utama: transparansi kepemilikan dan likuiditas pasar.
“OJK bersama Bursa dan KSEI telah mengajukan proposal solusi yang pada prinsipnya menjawab keseluruhan concern dan isu yang terkait dua hal utama tadi. Kami sudah memiliki rencana untuk melakukan pemenuhan atas semua isu tersebut,” ujar Hasan.
Dalam proposal itu, otoritas mengusulkan pengungkapan ultimate beneficial ownership (UBO) atau penerima manfaat akhir dari kepemilikan saham. Selain itu, keterbukaan kepemilikan saham akan diperluas, tidak hanya pada porsi di atas 5 persen, tetapi juga pada rentang di bawah 5 persen hingga 1 persen. OJK dan BEI juga akan merinci klasifikasi investor dari sebelumnya sembilan menjadi 27 sub-tipe, sehingga struktur kepemilikan dapat ditelusuri lebih jelas.
Langkah lain yang diajukan adalah rencana kenaikan free float minimum saham dari 7,5 persen menjadi 15 persen secara bertahap. Hasan menambahkan, MSCI juga memberikan panduan metodologi penghitungan saham serta meminta pembaruan berkala atas progres reformasi yang dijanjikan otoritas Indonesia. “Kami akan melakukan regular update kepada publik terkait dengan progres apa yang kami komitkan untuk disediakan sebagai bagian dari menghadirkan transparansi dimaksud,” katanya.
Chief Investment Officer Danantara Pandu Sjahrir menilai proses dialog dengan MSCI berjalan cepat dan progresif. Ia menyebut langkah-langkah regulator dan pelaku pasar sebagai sinyal positif bagi penguatan pasar modal nasional. “Ini memang soal detail, tapi progresnya sangat encouraging. Ini rebalancing, dan menurut saya sesuatu yang nantinya akan baik. Yang penting adalah progres yang kita lakukan day by day,” ujarnya.
Kejar Tenggat Mei
Dari parlemen, tekanan agar reformasi pasar modal segera dijalankan menguat. Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PKB Anna Mu’awanah menyatakan gejolak pasar pasca-rekomendasi MSCI harus dijadikan evaluasi serius oleh pemerintah. Menurut dia, pemerintah tidak boleh menunda kebijakan yang telah dijanjikan kepada lembaga pemeringkat global tersebut.
“Reformasi ini penting untuk memperbaiki integritas pasar, meningkatkan transparansi, dan menciptakan iklim investasi yang lebih sehat,” kata Anna. Ia mengingatkan adanya tenggat waktu yang ditetapkan MSCI, yakni paling lambat Mei tahun ini, untuk melihat implementasi nyata kebijakan free float minimum 15 persen.
Anna menilai kegagalan memenuhi tenggat itu berisiko menurunkan kepercayaan investor internasional dan membuka peluang eksklusi saham-saham Indonesia dari indeks global MSCI. “Kegagalan tersebut akan membangun persepsi bahwa pasar modal Indonesia tidak transparan dan berisiko tinggi,” ujarnya.
Ia juga menyoroti persoalan konsentrasi kepemilikan saham yang dinilai rawan menimbulkan praktik merugikan investor, terutama investor ritel yang jumlahnya terus meningkat. Menurut dia, kebijakan free float dan keterbukaan informasi bukan sekadar teknis pasar, melainkan pembuktian bahwa tata kelola bursa semakin adil dan berintegritas.
Pasar Respon Ketidakpastian Kepemimpinan OJK
Di tengah volatilitas pasar, isu pergantian pimpinan OJK turut menjadi perhatian. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui prediksinya bahwa IHSG akan menguat meleset karena pasar masih menunggu kepastian soal Ketua OJK yang baru. Sejumlah pejabat tinggi OJK mengundurkan diri akhir pekan lalu setelah pasar mengalami tekanan hebat.
“Pergantian Ketua OJK-nya, mungkin market masih menunggu. Ini kan masih sementara, siapa Ketua OJK-nya, mungkin masih menunggu ketidakpastian itu,” ujar Purbaya usai Rakornas Kepala Daerah di Bogor.
Ia menyebut pemerintah tengah memulai persiapan panitia seleksi untuk memilih pimpinan OJK secara terbuka. Meski demikian, Purbaya menegaskan bahwa pondasi ekonomi Indonesia tetap kuat dan pelemahan saham justru dapat menjadi momentum bagi investor untuk masuk di harga rendah.
Bayang-bayang Penegakan Hukum
Volatilitas pasar juga membuka ruang bagi dugaan praktik manipulasi. Bareskrim Polri menyatakan akan menyelidiki dugaan aksi goreng saham di balik anjloknya IHSG pada 28–29 Januari, ketika indeks sempat memicu trading halt. Pejabat Sementara Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Hasan Fawzi menyatakan menghormati langkah aparat penegak hukum tersebut, meski belum menerima laporan resmi.
“Kami berharap tentu dilakukan secara proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku,” ujarnya. BEI melalui Direktur Pengembangan Jeffrey Hendrik menyatakan dukungan terhadap setiap proses hukum untuk memberantas manipulasi pasar, karena praktik tersebut merupakan pelanggaran di sektor pasar modal.
Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak menyebut penyelidikan dilakukan sejalan dengan sejumlah perkara serupa yang sedang ditangani, termasuk kasus yang melibatkan emiten dan pihak internal bursa. (jpc)
Editor : Hanif