alexametrics
31 C
Pontianak
Friday, July 1, 2022

KPI Bahas Polemik Sinetron Suara Hati Istri :Zahra

PONTIANAK- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat turut menyoroti polemik Sinetron Suara Hati Istri :Zahra yang ditayangkan salah satu televisi swasta nasional.

Sinetron yang tayang belum lama ini ramai diperbincangkan karena menghadirkan pemeran utama Zahra yang merupakan istri ketiga dari karakter Pak Tirta.

Artis yang memerankan Zahra masih berusia 15 tahun. Sedangkan banyak adegan dalam sinetron, yang dinilai tidak pantas diperankan artis yang masih di bawah umur itu.

Nuning Rodiyah, Komisioner KPI Pusat  mengatakan polemik sinetron Zahra ini karena sentimen negatifnya tinggi.  Sikap yang diambil KPI meminta pihak televisi dan pihak terkait untuk mengevaluasi secara menyeluruh.
Menurut Nuning, jika bicara konten muatannya, tidak mengandung muatan normalisasi pedofilia. Sebab penggambaran cerita seorang wanita bernama Zahra yang lulus SMA hendak masuk ke kampus kedokteran, lalu dinikahi Pak Tirta. Namun, yang menjadi konsentrasi KPI yakni menyelamatkan pemeran Zahra, yakni Lea  yang  masih berusia 15 tahun.

Banyak adegan yang diperankan tidak sesuai kapasitasnya sebagai seorang anak. “Ini fatal bagi rumah produksi yang melakukan casting,” paparnya saat ditemui di Pontianak, Sabtu (5/6) di acara FGD Informan Riset Indeks Kualitas Program Siaran Televisi tahun 2021.

Casting bukan wilayahnya KPI, bahkan kata Nuning saat pihaknya memanggil pihak televisi juga tidak tahu. “Yang menjadi konsentrasi KPI selamatkan anak dulu , jangan sampai di eksploitasi,” jelasnya.

Baca Juga :  Sah dengan Satu Tarikan Napas

Saat anak memerankan lagi hamil, jadi istri ke tiga, dimarah-marahi maka kata Nuning akan berdampak pada psikologis anak. Negara, lanjut Nuning harus hadir menjamin hak-hak anak.
Menghentikan anak bermain sinetron, kata dia bukan solusi, tapi langkah pertama yang dilakuman, bagaimana menyelamatkan anak.

KPI juga meminta pihak televisi dan rumah produksi untuk mengevaluasi alur cerita dan mengganti peran zahra. “Untuk sementara sinetronnya dihentikan, dan meminta untuk mengevaluasi menyeluruh,” jelasnya.

Dalam kesempatan ini, KPI bekerja sama dengan Untan dan beberapa perguruan tinggi lainnya mengadakan Riset Indeks Kualitas Program Siaran Televisi Tahun 2021. Riset yang memasuki tahun ke tujuh ini didasarkan pada kebutuhan KPI Pusat untuk melihat secara berkelanjutan kualitas program siaran di Indonesia.

Berdasarkan data hasil riset tahun 2020, secara umum nilai indeks kategori program yang diteliti mengalami kenaikan cukup signifikan dibanding hasil riset sebelumnya.  Namun, ada tiga kategori program acara yang belum mampu mencapai nilai indeks kualitas program.  Diantaranya, kategori program acara sinetron, kategori program acara variety show, dan kategori program acara infotainment . “Tapi nilai indeksnya naik dari tahun lalu,” katanya.

Baca Juga :  Usai Bebas, Mau Ziarah

Adapun enam kategori program acara yang sudah mencapai nilai indeks yang ditentukan KPI yakni program religi, program anak, program talkshow berita, program talkshow non berita, program wisata budaya dan program berita.

Martoyo, Koordinator Area yang juga Dekan FISIP Untan ini mengatakan KPI dan Untan sudah bekerjasama sejak lama dalam melakukan riset ini. Dia berharap riset ini mampu meningkatkan kualitas siaran di Indonesia.

“Harapan kita siaran televisi semakin berkualitas, dan mengedukasi masyarakat,”paparnya.

Sementara itu, M.Y.I.Deddy Malik,Koordinator Bidang Kelembagaan KPID Provinsi Kalbar mengatakan riset ini dilakukan untuk menganalisa kualitas program siaran menurut pandangan ahli. Manfaatnya, kata dia bisa menjadi petunjuk atau acuan masyarakat dalam memilih siaran yang sehat dan berkualitas.
“Bagi Kami sebagai regulator, bisa dijadikan sebagai bahan kebijakan terkait aturan penyiaran,” katanya.

Bagi akademisi, dapat menjadi acuan menganalisa kondisi penyiaran di Indonesia. Sedangkan Lembaga Penyiaran  dapat menjadikan hasil riset ini sebagai bahan evaluasi kualitas program siaran yang mereka buat. “Itulah penilaian riil yang dilakukan di 12 provinsi. Sehingga jadi bahan evaluasi dan meningkatkan mutu,” paparnya.
Hasil penelitan ini diharapkan dapat menjadi fungsi pemberdayaan agar program acara tetevisi bisa lebih baik.(mrd)

PONTIANAK- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat turut menyoroti polemik Sinetron Suara Hati Istri :Zahra yang ditayangkan salah satu televisi swasta nasional.

Sinetron yang tayang belum lama ini ramai diperbincangkan karena menghadirkan pemeran utama Zahra yang merupakan istri ketiga dari karakter Pak Tirta.

Artis yang memerankan Zahra masih berusia 15 tahun. Sedangkan banyak adegan dalam sinetron, yang dinilai tidak pantas diperankan artis yang masih di bawah umur itu.

Nuning Rodiyah, Komisioner KPI Pusat  mengatakan polemik sinetron Zahra ini karena sentimen negatifnya tinggi.  Sikap yang diambil KPI meminta pihak televisi dan pihak terkait untuk mengevaluasi secara menyeluruh.
Menurut Nuning, jika bicara konten muatannya, tidak mengandung muatan normalisasi pedofilia. Sebab penggambaran cerita seorang wanita bernama Zahra yang lulus SMA hendak masuk ke kampus kedokteran, lalu dinikahi Pak Tirta. Namun, yang menjadi konsentrasi KPI yakni menyelamatkan pemeran Zahra, yakni Lea  yang  masih berusia 15 tahun.

Banyak adegan yang diperankan tidak sesuai kapasitasnya sebagai seorang anak. “Ini fatal bagi rumah produksi yang melakukan casting,” paparnya saat ditemui di Pontianak, Sabtu (5/6) di acara FGD Informan Riset Indeks Kualitas Program Siaran Televisi tahun 2021.

Casting bukan wilayahnya KPI, bahkan kata Nuning saat pihaknya memanggil pihak televisi juga tidak tahu. “Yang menjadi konsentrasi KPI selamatkan anak dulu , jangan sampai di eksploitasi,” jelasnya.

Baca Juga :  Modifikator Motor Kalbar Borong Piala di Ajang Terbesar Nasional

Saat anak memerankan lagi hamil, jadi istri ke tiga, dimarah-marahi maka kata Nuning akan berdampak pada psikologis anak. Negara, lanjut Nuning harus hadir menjamin hak-hak anak.
Menghentikan anak bermain sinetron, kata dia bukan solusi, tapi langkah pertama yang dilakuman, bagaimana menyelamatkan anak.

KPI juga meminta pihak televisi dan rumah produksi untuk mengevaluasi alur cerita dan mengganti peran zahra. “Untuk sementara sinetronnya dihentikan, dan meminta untuk mengevaluasi menyeluruh,” jelasnya.

Dalam kesempatan ini, KPI bekerja sama dengan Untan dan beberapa perguruan tinggi lainnya mengadakan Riset Indeks Kualitas Program Siaran Televisi Tahun 2021. Riset yang memasuki tahun ke tujuh ini didasarkan pada kebutuhan KPI Pusat untuk melihat secara berkelanjutan kualitas program siaran di Indonesia.

Berdasarkan data hasil riset tahun 2020, secara umum nilai indeks kategori program yang diteliti mengalami kenaikan cukup signifikan dibanding hasil riset sebelumnya.  Namun, ada tiga kategori program acara yang belum mampu mencapai nilai indeks kualitas program.  Diantaranya, kategori program acara sinetron, kategori program acara variety show, dan kategori program acara infotainment . “Tapi nilai indeksnya naik dari tahun lalu,” katanya.

Baca Juga :  Cara Titiek Puspa Jaga Fisik-Psikis di Tengah Pandemi Corona

Adapun enam kategori program acara yang sudah mencapai nilai indeks yang ditentukan KPI yakni program religi, program anak, program talkshow berita, program talkshow non berita, program wisata budaya dan program berita.

Martoyo, Koordinator Area yang juga Dekan FISIP Untan ini mengatakan KPI dan Untan sudah bekerjasama sejak lama dalam melakukan riset ini. Dia berharap riset ini mampu meningkatkan kualitas siaran di Indonesia.

“Harapan kita siaran televisi semakin berkualitas, dan mengedukasi masyarakat,”paparnya.

Sementara itu, M.Y.I.Deddy Malik,Koordinator Bidang Kelembagaan KPID Provinsi Kalbar mengatakan riset ini dilakukan untuk menganalisa kualitas program siaran menurut pandangan ahli. Manfaatnya, kata dia bisa menjadi petunjuk atau acuan masyarakat dalam memilih siaran yang sehat dan berkualitas.
“Bagi Kami sebagai regulator, bisa dijadikan sebagai bahan kebijakan terkait aturan penyiaran,” katanya.

Bagi akademisi, dapat menjadi acuan menganalisa kondisi penyiaran di Indonesia. Sedangkan Lembaga Penyiaran  dapat menjadikan hasil riset ini sebagai bahan evaluasi kualitas program siaran yang mereka buat. “Itulah penilaian riil yang dilakukan di 12 provinsi. Sehingga jadi bahan evaluasi dan meningkatkan mutu,” paparnya.
Hasil penelitan ini diharapkan dapat menjadi fungsi pemberdayaan agar program acara tetevisi bisa lebih baik.(mrd)

Most Read

Artikel Terbaru

/