Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Heboh Wacana Larangan Cadar dan Celana Cingkrang

A
Penulis: Ari Aprianz❯
Photo
Photo
Semua Pihak Diminta Dewasa dan Tidak Curiga

Pro dan kontra terhadap adanya larangan cadar dan celana cingkrang terus bergulir. Banyak yang berkomentar, mulai dari presiden, wakil presiden, wakil rakyat, akademisi hingga rakyat jelata. Masing-masing pihak pun menyampaikan argumennya. Polemik ini diharapkan dapat disikapi dengan bijak.

---

WAKIL Menteri Agama, Zainut Tauhid Sa’adi meminta masyarakat menanggapi wacana pelarangan cadar dan celana cingkrang secara dewasa. Dia menjelaskan wacana yang dilontarkan Menag Fachrul Razi itu hanya untuk pegawai di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag).

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu mengatakan wacana soal penggunaan cadar dan celana cingkrang sebatas upaya penertiban dan penegakan disiplin.

’’(Khususnya, Red) Di lingkungan Kementerian Agama,’’ katanya di Jakarta kemarin (2/11).

Untuk itu, Zainut meminta wacana tersebut tidak perlu ditanggapi secara emosional, berlebihan, dan penuh dengan kecurigaan. Menurutnya, langkah penertiban dan penegakan disiplin seragam atau busana tersebut masih wajar dan menjadi bagian dari pembinaan aparatur pemerintahan masing-masing.

Zainut menjelaskan pembinaan itu penting supaya aparatur kembali mematuhi ketentuan yang sudah ditetapkan.

’’(Menanggapi, Red) Tanpa harus mengaitkan dengan hak privasi seseorang. Apalagi memperhadapkan dengan kebebasan dalam melaksanakan ajaran agama,’’ jelasnya.

Politisi PPP itu memastikan penerapan larangan bercadar dan celana cingkrang dalam rangka penegakan disiplin, tidak melanggar ajaran agama dan tidak melanggar hak privasi atau hak asasi seseorang. Zainut menegaskan wacana tersebut masih dalam koridor ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurutnya, ketentuan penggunaan seragam dan tata cara berpakaian untuk ASN, polisi, tentara, semua sudah ada. Aturan tersebut juga mengindahkan nilai-nilai etika, estetika, dan tidak bertentangan dengan ajaran agama.

’’Jadi ketentuan tersebut harus ditaati dan diindahkan oleh semua,’’ jelasnya.

Ketentuan soal seragam di lingkungan Kemenag tertuang dalam Surat Edaran Sekjen Kemenag yang keluar pada 2016 lalu. Ketentuannya adalah pada Senin dan Selasa menggunakan baju putih lengan panjang dan celana gelap. Kemudian Rabu menggunakan PDH warna Khaki. Lalu Kamis mengenakan batik, kain tenun, atau pakaian adat setempat. Terakhir pada hari Jumat menggunakan pakaian bebas rapi.

Setiap tanggal 17, pegawai Kemenag menggunakan seragam atau pakaian Korpri. Di dalam ketentuan tersebut belum diatur secara jelas tentang celana cingkrang. Selain itu, juga belum ada ketentuan soal penggunaan cadar.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Prasetyo Sunaryo memberikan komentar soal polemik larangan cadar dan celana cingkrang di kalangan pegawai pemerintah. Dia mengatakan semua pihak supaya bisa saling merukunkan.

’’Jadi kalau di masjid kita disuruh bicara baik dan menyejukkan, begitu juga yang di luar masjid,’’ katanya.

Prasetyo menjelaskan semua elemen sebaiknya harus bersama-sama bicara yang baik dan menyejukkan. Dia menuturkan di LDII selama ini tidak menggunakan cadar bagi para anggotanya. Sedangkan untuk celana cingkrang atau di atas mata kaki, LDII memang menerapkannya.

Prasetyo kurang sepakat jika orang yang menggunakan celana cingkrang lantas langsung dicap radikal. Dia kembali meminta semua pihak untuk mengeluarkan pernyataan atau gagasan yang menyejukkan.

’’Makanya kita harapkan yang di masjid disuruh menyejukkan. Yang di luar masjid juga menyejukkan,’’ ujarnya.

Jangan sampai pihak-pihak yang di luar masjid justru melempar wacana, gagasan, dan sejenisnya yang tidak menyejukkan.

Dia mengatakan bahwa umat Islam, atau masyarakat pada umumnya bersifat patuh dan taat sehingga pasti bersedia diajak duduk bareng menyelesaikan persoalan.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo ikut mengomentari wacana larangan cadar dan celana cingkrang di instansi pemerintah. Dia menilai, urusan berpakaian merupakan selera setiap orang.

’’Kalau saya, ya yang namanya cara, cara berpakaian, cara berpakaian itu kan sebetulnya pilihan pribadi-pribadi, pilihan personal, atau kebebasan pribadi setiap orang,’’ ujarnya.

Namun, lanjut dia, jika seseorang berada atau bekerja di sebuah instansi, ada kewajiban untuk mengikuti aturan yang ditetapkan di situ.

’’Kalau memang itu ada ketentuan cara berpakaian, ya tentu saja harus dipatuhi,’’ imbuhnya.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin menuturkan, masalah cadar itu mungkin berdasar pada keinginan supaya di instansi pemerintah ada aturannya.

’’Pakaiannya seperti apa. Tentara harus seperti apa. Polisi perempuan, kemudian juga PNS, seperti apa,’’ katanya.

Ma’ruf menyatakan, gagasan Menag itu diutarakan dalam rangka disiplin pegawai saja. Tidak untuk masyarakat secara umum. (wan)

Advertisement
Advertisement

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer