alexametrics
25 C
Pontianak
Friday, May 20, 2022

PETI Ancam Kelestarian Hutan Gunung Bawang

Setiap tanggal 21 Maret, diperingati sebagai Hari Hutan Internasinal (International Day of Forests). Peringatan ini bertujuan untuk mendorong kepedulian masyarakat terhadap kelestarian hutan. Namun faktanya tidak sedikit hutan di Indonesia, termasuk Kalimantan Barat, rusak akibat aktivitas illegal maupun alih fungsi kawasan.

Catatan: Arief Nugroho

BICARA tentang hutan, tidak hanya soal pohon yang ada di dalamnya, tapi juga soal bermacam keanekaragaman hayati, ekosistem, juga soal bermacam manfaat dari hutan itu sendiri. Hutan memiliki peran penting bagi kehidupan. Setiap ekosistem yang ada di dalamnya saling menopang satu sama lain dan memberikan berjuta manfaat.

Jika merujuk pada pedoman perundang-undangan negeri ini yakni Undang Undang (UU) RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan diartikan sebagai suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati, yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

UU tersebut menyatakan tiga fungsi hutan, yakni fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi. Berdasarkan fungsinya itu pula, pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokok menjadi hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi.

Faktanya, luasan hutan terus tergerus oleh aktivitas ilegal, seperti perambahan, pertambangan hingga alih fungsi hutan menjadi perkebunan, yang mengakibatkan deforestasi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Angka Deforestasi Netto Indonesia tahun 2019/2020,  mencapai 115.459,8 hektare. Angka tersebut cenderung menurun jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2014/2015 misalnya, total deforestasi di Indonesia mencapai 1.092.181,5 hektare, sedangkan tahun 2015/2016, turun menjadi 629.176,9 hektare.

Angka deforestasi sempat mengalami kenaikan di tahun 2018/2019, dengan total deforestasi 462.458,5 hektare, namun di tahun 2019/2020, kembali turun menjadi 115.459,8 hektare.

Sedangkan angka deforestasi di Kalimantan Barat pada tahun 2019/2020 mencapai 16.334,5 hektare, terdiri dari 6.546,6 hektare  kawasan hutan dan 9.787,9 hektare di Areal Penggunaan Lain (APL) atau bukan kawasan hutan.

Berbagai LSM peduli lingkungan mengungkapkan kerusakan hutan mencapai 1.600.000 – 2.000.000 hektare pertahun dan lebih tinggi lagi data yang diungkapkan oleh Greenpeace, bahwa kerusakan hutan di Indonesia mencapai 3.800.000 hektare pertahun yang sebagian besar adalah penebangan liar atau illegal logging. Sedangkan ada ahli kehutanan yang mengungkapkan laju kerusakan hutan di Indonesia adalah 1.080.000 hektare per tahun.

Belasan Hektare Hutan Lindung Gunung Bawang Rusak

Lebih dari 18 hektare kawasan Hutan Lindung Gunung Bawang di Kabupaten Bengkayang, rusak akibat pembalakan liat dan pertambangan emas tanpa izin (PETI). Hutan lindung Gunung Bawang, merupakan kawasan hutan melingkupi tiga kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkayang, di antaranya Kecamatan Sungai Betung, Kecamatan Lembah Bawang, dan Kecamatan Lumar, dengan luas areal kurang lebih 11.990 hektare. Kawasan ini selain memiliki keanekaragaman hayati berupa flora dan fauna, juga menjadi sumber mata air bagi masyarakat di sekitarnya.

Baca Juga :  Aktivitas PETI Kembali Tertibkan

Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Bengkayang Henry Octavius mengatakan, dari total 11.990 hektare luas kawasan hutan lindung tersebut, 11 hektare di antaranya terdampak pembalakan liar.

Berdasarkan penelusuran yang mereka lakukan, 11 hektare tersebut tersebar di tiga lokasi, yakni Dusun Sengkabang dan Desa Suka Bangun, Kecamatan Sungai Betung, seluas 5 hektare; Desa Sakataru, Kecamatan Lembah Bawang, seluas 4 hektare; dan Desa Desa Seret Ayon, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, seluas 2 hektare.

“Kami dari KPH Wilayah Bengkayang telah melakukan kegiatan sosialisasi, penyuluhan, patroli rutin dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melestarikan keberadaan kawasan,” ucap Henry saat dihubungi Pontianak Post, Rabu (16/3). Namun demikian, lanjut Henry, upaya yang telah dilakukan tersebut tidak efektif, pembalakan liar masih terjadi dan bahkan semakin marak.

Salah satu kendala yang dihadapi mereka yakni tidak memiliki personel Polisi Kehutanan (Polhut) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sehingga penegakkan hukum tidak dapat dilakukan.

“Maka dari itu, kami sudah minta kepada Balai Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Seksi Wilayah III Kalimantan Barat melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kalbar untuk melakukan penegakkan hukum,” ucap Henry.

Selain pembalakan liar, kerusakan kawasan hutan lindung Gunung Bawang juga disebabkan oleh pertambangan emas tanpa izin (PETI). Setidaknya, ada 7 hektare kawasan hutan yang rusak akibat aktivitas ilegal tersebut.

Dikatakan Henry, aktivitas tersebut, dapat mengancam keberlangsungan ekosistem dan keanekaragaman hayati hutan.

“Harus ada sinergi antarsemua lini, dari pemerintah pusat, provinsi hingga daerah. Bagaimana pun juga, secara kewenangan, kawasan hutan ada pada pemprov dan pusat,” kata Henry.

Henry menerangkan, akitivitas  pertambangan emas ilegal di Hutan Lindung Gunung Bawang berada di lima lokasi, yakni Dusun Lumar, Desa Tiga Berkat, Kecamatan Lumar, seluas 1 hektare; serta Gunung Serantak, Desa Tiga Berkat, Kecamatan Lumar, seluas 1 hektare. Kemudian, berada di Dusun Molo, Desa Seren Selimbau, Kecamatan Lumar, seluas 2 hektare; Kelurahan Sebalo, Kecamatan Bengkayang, seluas 1 hektare; dan Desa Saka Taru dan Desa Lembah Bawang, Kecamatan Lembah Bawang, seluas 2 hektare.

“Jadi, total luasnya sekitar 7 hektare,” ungkap Henry.

Selain merusak ekositem, aktivitas tambang emas ilegal tersebut, menurut dia, juga mencemari sumber air bersih PDAM Tirta Bengkayang di Intake Riam Madi, Desa Tiga Berkat, Kecamatan Lumar. Terkait hal tersebut, Henry memastikan telah melakukan kegiatan sosialisasi, penyuluhan, patroli rutin untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Namun, menurut Henry, masih tidak efektif dan kegiatan tambang ilegal masih tetap terjadi dan malah semakin marak. Untuk itu, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan pemda setempat serta Balai Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Seksi Wilayah III Kalimantan Barat melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kalbar melakukan penegakan hukum.

Baca Juga :  Ketua DPRD Berang, PETI Beroperasi Lagi

“Yang terpenting adalah semua unsur pemerintah, dari pusat hingga daerah bersinergi. Bagaimana pun juga secara kewenangan kawasan hutan ada pada pemprov dan pusat,” ungkap Henry.

Diberitakan, sumber air bersih PDAM Tirta Bengkayang di Intake Riam Madi, Desa Tiga Berkat, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang, tercemar limbah aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI). Akibatnya, sedikitnya 35 ribu pelanggan terancam terdampak merkuri.

Menurutnya, berbagai upaya penanganan serta pencegahan untuk menghentikan aktivitas ilegal tersebut telah dilakukan. Mulai dari dialog dengan warga setempat, hingga digelar upacara adat, namun aktitivas penambangan masih dilakukan. Bahkan, tim gabungan yang rutin menggelar patroli dalam dua pekan terakhir, hanya kucing-kucingan dengan para pelaku.

“Lokasi aktivitas tambang memang sulit dijangkau. Dari Intake Madi, sekitar 2 jam jalan kaki. Jalannya melewati hutan, berbukit dan terjal. Selain itu, banyak jalan tikus dan para pelaku lebih mengerti lokasi,” katanya.

Terpisah, Ketua Komunitas Pencinta Alam Tana’k Panyanggar Kalbar, Hatari atau yang akrab disapa Hata mencurahkan kekhawatirannya aktivitas ilegal di kawasan hutan lindung Gunung Bawang tersebut. Menurutnya, sudah beberapa kali aparat penegak hukum mengadakan razia terkait dengan ilegal logging di kawan Gunung Bawang, namun hal tersebut tidak dapat menuntas permasalahan yang ada di lapangan.

“Ada baiknya, selain dengan cara penegakkan hukum juga dibarengi dengan penyadaran dan pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan penyangga hutan lindung Gunung bawang,” kemarin.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah menghilangkan kewenangan pengelolaan hutan tersebut di tingkat kabupaten/kota. Menurut Undang-undang ini, kewenangan pengelolaan hutan kini dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi. Hal ini tentu membuat keresahan tersendiri bagi kabupaten/kota dalam pengelolaan kawasan hutan.

“Sebagai sebuah komunitas, kami selalu berusaha memberi informasi dan sosialisasi kepada masyarakat lewat tatap muka langsung dan media sosial, bahwa betapa pentingnya menjaga kelestarian ekosistem. Apalagi di area kawasan hutan lindung, yang tentu ada aturan yang membatasi pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan,” katanya. (*)

Setiap tanggal 21 Maret, diperingati sebagai Hari Hutan Internasinal (International Day of Forests). Peringatan ini bertujuan untuk mendorong kepedulian masyarakat terhadap kelestarian hutan. Namun faktanya tidak sedikit hutan di Indonesia, termasuk Kalimantan Barat, rusak akibat aktivitas illegal maupun alih fungsi kawasan.

Catatan: Arief Nugroho

BICARA tentang hutan, tidak hanya soal pohon yang ada di dalamnya, tapi juga soal bermacam keanekaragaman hayati, ekosistem, juga soal bermacam manfaat dari hutan itu sendiri. Hutan memiliki peran penting bagi kehidupan. Setiap ekosistem yang ada di dalamnya saling menopang satu sama lain dan memberikan berjuta manfaat.

Jika merujuk pada pedoman perundang-undangan negeri ini yakni Undang Undang (UU) RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan diartikan sebagai suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati, yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

UU tersebut menyatakan tiga fungsi hutan, yakni fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi. Berdasarkan fungsinya itu pula, pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokok menjadi hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi.

Faktanya, luasan hutan terus tergerus oleh aktivitas ilegal, seperti perambahan, pertambangan hingga alih fungsi hutan menjadi perkebunan, yang mengakibatkan deforestasi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Angka Deforestasi Netto Indonesia tahun 2019/2020,  mencapai 115.459,8 hektare. Angka tersebut cenderung menurun jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2014/2015 misalnya, total deforestasi di Indonesia mencapai 1.092.181,5 hektare, sedangkan tahun 2015/2016, turun menjadi 629.176,9 hektare.

Angka deforestasi sempat mengalami kenaikan di tahun 2018/2019, dengan total deforestasi 462.458,5 hektare, namun di tahun 2019/2020, kembali turun menjadi 115.459,8 hektare.

Sedangkan angka deforestasi di Kalimantan Barat pada tahun 2019/2020 mencapai 16.334,5 hektare, terdiri dari 6.546,6 hektare  kawasan hutan dan 9.787,9 hektare di Areal Penggunaan Lain (APL) atau bukan kawasan hutan.

Berbagai LSM peduli lingkungan mengungkapkan kerusakan hutan mencapai 1.600.000 – 2.000.000 hektare pertahun dan lebih tinggi lagi data yang diungkapkan oleh Greenpeace, bahwa kerusakan hutan di Indonesia mencapai 3.800.000 hektare pertahun yang sebagian besar adalah penebangan liar atau illegal logging. Sedangkan ada ahli kehutanan yang mengungkapkan laju kerusakan hutan di Indonesia adalah 1.080.000 hektare per tahun.

Belasan Hektare Hutan Lindung Gunung Bawang Rusak

Lebih dari 18 hektare kawasan Hutan Lindung Gunung Bawang di Kabupaten Bengkayang, rusak akibat pembalakan liat dan pertambangan emas tanpa izin (PETI). Hutan lindung Gunung Bawang, merupakan kawasan hutan melingkupi tiga kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkayang, di antaranya Kecamatan Sungai Betung, Kecamatan Lembah Bawang, dan Kecamatan Lumar, dengan luas areal kurang lebih 11.990 hektare. Kawasan ini selain memiliki keanekaragaman hayati berupa flora dan fauna, juga menjadi sumber mata air bagi masyarakat di sekitarnya.

Baca Juga :  Ratusan Anak Tertular Hepatitis Misterius, Bagaimana dengan Orang Dewasa?

Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Bengkayang Henry Octavius mengatakan, dari total 11.990 hektare luas kawasan hutan lindung tersebut, 11 hektare di antaranya terdampak pembalakan liar.

Berdasarkan penelusuran yang mereka lakukan, 11 hektare tersebut tersebar di tiga lokasi, yakni Dusun Sengkabang dan Desa Suka Bangun, Kecamatan Sungai Betung, seluas 5 hektare; Desa Sakataru, Kecamatan Lembah Bawang, seluas 4 hektare; dan Desa Desa Seret Ayon, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, seluas 2 hektare.

“Kami dari KPH Wilayah Bengkayang telah melakukan kegiatan sosialisasi, penyuluhan, patroli rutin dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melestarikan keberadaan kawasan,” ucap Henry saat dihubungi Pontianak Post, Rabu (16/3). Namun demikian, lanjut Henry, upaya yang telah dilakukan tersebut tidak efektif, pembalakan liar masih terjadi dan bahkan semakin marak.

Salah satu kendala yang dihadapi mereka yakni tidak memiliki personel Polisi Kehutanan (Polhut) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sehingga penegakkan hukum tidak dapat dilakukan.

“Maka dari itu, kami sudah minta kepada Balai Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Seksi Wilayah III Kalimantan Barat melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kalbar untuk melakukan penegakkan hukum,” ucap Henry.

Selain pembalakan liar, kerusakan kawasan hutan lindung Gunung Bawang juga disebabkan oleh pertambangan emas tanpa izin (PETI). Setidaknya, ada 7 hektare kawasan hutan yang rusak akibat aktivitas ilegal tersebut.

Dikatakan Henry, aktivitas tersebut, dapat mengancam keberlangsungan ekosistem dan keanekaragaman hayati hutan.

“Harus ada sinergi antarsemua lini, dari pemerintah pusat, provinsi hingga daerah. Bagaimana pun juga, secara kewenangan, kawasan hutan ada pada pemprov dan pusat,” kata Henry.

Henry menerangkan, akitivitas  pertambangan emas ilegal di Hutan Lindung Gunung Bawang berada di lima lokasi, yakni Dusun Lumar, Desa Tiga Berkat, Kecamatan Lumar, seluas 1 hektare; serta Gunung Serantak, Desa Tiga Berkat, Kecamatan Lumar, seluas 1 hektare. Kemudian, berada di Dusun Molo, Desa Seren Selimbau, Kecamatan Lumar, seluas 2 hektare; Kelurahan Sebalo, Kecamatan Bengkayang, seluas 1 hektare; dan Desa Saka Taru dan Desa Lembah Bawang, Kecamatan Lembah Bawang, seluas 2 hektare.

“Jadi, total luasnya sekitar 7 hektare,” ungkap Henry.

Selain merusak ekositem, aktivitas tambang emas ilegal tersebut, menurut dia, juga mencemari sumber air bersih PDAM Tirta Bengkayang di Intake Riam Madi, Desa Tiga Berkat, Kecamatan Lumar. Terkait hal tersebut, Henry memastikan telah melakukan kegiatan sosialisasi, penyuluhan, patroli rutin untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Namun, menurut Henry, masih tidak efektif dan kegiatan tambang ilegal masih tetap terjadi dan malah semakin marak. Untuk itu, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan pemda setempat serta Balai Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Seksi Wilayah III Kalimantan Barat melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kalbar melakukan penegakan hukum.

Baca Juga :  18 Penambang Terjerat Operasi PETI Kapuas

“Yang terpenting adalah semua unsur pemerintah, dari pusat hingga daerah bersinergi. Bagaimana pun juga secara kewenangan kawasan hutan ada pada pemprov dan pusat,” ungkap Henry.

Diberitakan, sumber air bersih PDAM Tirta Bengkayang di Intake Riam Madi, Desa Tiga Berkat, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang, tercemar limbah aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI). Akibatnya, sedikitnya 35 ribu pelanggan terancam terdampak merkuri.

Menurutnya, berbagai upaya penanganan serta pencegahan untuk menghentikan aktivitas ilegal tersebut telah dilakukan. Mulai dari dialog dengan warga setempat, hingga digelar upacara adat, namun aktitivas penambangan masih dilakukan. Bahkan, tim gabungan yang rutin menggelar patroli dalam dua pekan terakhir, hanya kucing-kucingan dengan para pelaku.

“Lokasi aktivitas tambang memang sulit dijangkau. Dari Intake Madi, sekitar 2 jam jalan kaki. Jalannya melewati hutan, berbukit dan terjal. Selain itu, banyak jalan tikus dan para pelaku lebih mengerti lokasi,” katanya.

Terpisah, Ketua Komunitas Pencinta Alam Tana’k Panyanggar Kalbar, Hatari atau yang akrab disapa Hata mencurahkan kekhawatirannya aktivitas ilegal di kawasan hutan lindung Gunung Bawang tersebut. Menurutnya, sudah beberapa kali aparat penegak hukum mengadakan razia terkait dengan ilegal logging di kawan Gunung Bawang, namun hal tersebut tidak dapat menuntas permasalahan yang ada di lapangan.

“Ada baiknya, selain dengan cara penegakkan hukum juga dibarengi dengan penyadaran dan pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan penyangga hutan lindung Gunung bawang,” kemarin.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah menghilangkan kewenangan pengelolaan hutan tersebut di tingkat kabupaten/kota. Menurut Undang-undang ini, kewenangan pengelolaan hutan kini dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi. Hal ini tentu membuat keresahan tersendiri bagi kabupaten/kota dalam pengelolaan kawasan hutan.

“Sebagai sebuah komunitas, kami selalu berusaha memberi informasi dan sosialisasi kepada masyarakat lewat tatap muka langsung dan media sosial, bahwa betapa pentingnya menjaga kelestarian ekosistem. Apalagi di area kawasan hutan lindung, yang tentu ada aturan yang membatasi pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan,” katanya. (*)

Most Read

Artikel Terbaru

/