alexametrics
22.8 C
Pontianak
Sunday, August 14, 2022

Nasib Pilu Pekerja PT SRM, Urusan Gaji Mandek Merembet ke Rumah Tangga

“Tolong lah kami pak” kalimat itu tak henti-hentinya terucap dari bibir para pekerja tambang emas PT. Sultan Rafli Mandiri (SRM), di Desa Nanga Kelampai, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang. Lebih dari tiga bulan lamanya, para pekerja belum menerima upah. Lantas bagaimana nasib mereka?

Arief Nugroho, Tumbang Titi

Desa Nanga Kelampai, Kecamatan Tumbang Titi, sejak dulu terkenal kaya akan sumber daya alam. Terutama logam mulia atau emas.

Berdasarkan informasi, bahkan, jauh sebelum ada perusahaan tambang, desa ini sudah menjadi lokasi penambangan emas secara tradisional. Tidak hanya oleh masyarakat setempat, tetapi juga dari luar Kalbar.

Tidak heran jika lokasi penambangan ini kerap menjadi rebutan, terlebih saat lokasi itu dikuasai PT. Sultan Rafli Mandiri (SRM). Mulai dari sengketa lahan, legalitas hingga persoalan ketenagakerjaan.

Selama ini perusahaan dengan Penanaman Modal Asing (PMA) itu kerap merekrut warga asing atau Tenaga Kerja Asing (TKA) sebagai tenaga ahli. Sementara hanya sebagian kecil warga lokal dan warga pendatang yang direkrut sebagai pekerja.

Tugas dan peran mereka pun berbeda. Untuk warga lokal atau pendatang, mereka direkrut sebagai buruh di luar pengoprasian tambang dengan gaji atau upah harian. Seperti membuat bangunan penginapan atau Mess karyawan, pagar pembatas, bagian logistik, transporter (sopir) dan lainnya.

Setiap bulan mereka menerima gaji antara Rp. 3,5 juta hingga Rp.5 juta. Tergantung posisi pekerjaannya. Tukang bangunan misalnya, dibayar harian. Sehari mereka digaji antara Rp100 ribu hingga 150 ribu. Sedangkan pengawas Rp4,5 juta per bulan. Sedangkan sopir digaji Rp3 juta ditambah uang operasional.

Sementara tenaga kerja asing (TKA) direkrut sebagai pekerja khusus di bagian pabrik dan penggalian tambang. Gajinya dibayar langsung ke rekening penyalur di China.

Saat ini lebih dari 100 orang TKA yang dipekerjakan di perusahaan tambang emas itu. Sedangkan untuk karyawan di luar pabrik ada sekitar 50 an orang yang berasal dari berbagai daerah. Mulai dari NTT, Jawa Tengah, Jawa Timur dan daerah lain di Indonesia.

SRM kini sedang menghadapi masalah. Aktivitas pertambangan tidak bisa beroperasi lantaran disegel polisi. Akibatnya pun berimbas pada seluruh karyawan. Sudah lebih dari tiga bulan mereka tidak menerima gaji.

Martinus Lawe adalah satu diantaranya. Pria asal Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT) itu belum menerima gaji selama tiga bulan. “Kami sudah tiga bulan belum terima gaji. Alasan perusahaan karena pabrik tidak bisa beroperasi karena telah disegel polisi,” kata pria yang sudah bekerja sejak tahun 2019 itu.

Menurutnya, pabrik sempat dibuka selama enam hari. Hanya saja, polisi kembali datang dan melakukan penyegelan. “Kemarin sempat dibuka selama enam hari. Terus datang lagi polisi. Terus disegel lagi. Kami tanya ke perushaaan, kenapa ini disegel? Bilangnya tidak tahu. Padahal dari SDM sudah ada surat pembukaan segel. Kalau disegel begini, kami mau makan apa pak? Sedangkan bos bilang, tunggu buka. Terus kapan mau dibuka? Kasian kami ini pak. Disuruh makan di kantin, tapi beras datang 2-3 karung. Kami, manusia di sini tidak sedikit. Banyak, ada ratusan,” beber Martinus.

Baca Juga :  Menyusuri Tambang Emas PT SRM yang Disegel, Tiga Bulan Karyawan Tak Bergaji

“Kalau pun mau tutup ya tutup saja. Biar kan kami cari pekerjaan lain. Gara-gara belum dibayarkan gaji ini, saya harus pisah dengan istri. Istri saya pulang ke Jawa,” sambungnya seraya mengeluh.

Selain Martinus, nasib serupa juga dialami Sumiran. Asal Jawa Tengah. Ia sudah bekerja selama empat tahun. Saat ini ia dipercaya sebagai pengawas.

Dalam sebulan, Sumiran mestinya mendapat upah atau gaji sebesar Rp4,5 juta. Namun, sudah tiga bulan terakhir, ia belum juga menerima haknya. Padahal ia harus memenuhi kebutuhan keluarga.

“Tolong lah kami pak. Mohon buka garis polisi yang ada di sini. Supaya perusahaan bisa kembali beroperasi dan upah segera dibayarkan. Karena kalau perusahaan tidak segera beroperasi maka nasib kami semakin sulit dan terkatung- katung,”katanya.

Ia berharap, garis polisi segera dibuka dan perusahaan bisa kembali beropersional seperti biasanya.

Hal senada diungkapkan Antonius. Antonius sudah bekerja lebih lama dari karyawan lainnya. Saat ini ia dipercaya sebagai humas perusahaan.

Namun sejak empat bulan terakhir, ia belum menerima upah, karena terkendala mandeknya operasional perusahaan. “Kami bersama ratusan karyawan belum terima upah. Padahal utang sudah menumpuk,” katanya.

“Kami sudah sampaikan ke pihak perusahaan. Mereka bilang sabar dulu. Tapi bagaimana kami bisa sabar, sementara kami dirugikan. Kami keluar dari tempat kerja kami yang lama, pindah ke sini. Tapi ternyata di sini ada masalah dan belum digaji,” bebernya.

Antonius khawatir persoalan ini bisa merembet ke urusan rumah tangga. Maklum saja, menurut dia, tidak sedikit dari pekerja sudah memiliki keluarga. Bahkan, setiap bulan harus kirim kepada keluarga.

“Nah, kalau begini bagaimana. Kalau keluarga jauh sih saya takut bisa terjadi pertikaian. Karena mereka mengira sudah gajian tapi tidak dikirim. Nyatanya memang belum gajian. Kalau istri saya sudah saya beri pengertian,” jelasnya.

Tidak beropesionalnya pabrik tambang emas itu juga berdampak pada tenaga kerja asing (TKA). Setidaknya ada 25 orang TKA asal Cina terlantar. Mereka kemudian mengadu ke Pemerintah Kabupaten Ketapang, Jumat (7/1) agar dapat segera dipulangkan ke negara asal mereka.

25 TKA asal Cina itu meninggalkan PT SRM sejak 28 Desember 2021 setelah tempat mereka bekerja mengalami masalah hukum.

Baca Juga :  Gunawan Pasien Kanker Usus; Lubang Buatan di Perut akan Ditutup, Gunawan Terkendala Biaya

Sebelum mengadu ke pemerintah kabupaten Ketapang, mereka juga telah mengadu ke Imigrasi, Depnaker dan Polres Ketapang.

Terkait kondisi tersebut, Kepala Teknis Tambang (KTT) PT. SRM Syaiful Situmorang mengatakan, pihaknya sedang berusaha untuk berkomunikasi dengan Bareskrim. Minimal, kata Syaiful, membuka rekening perusahaan, sehingga bisa membayar upah atau gaji karyawan.

“Kami sedang usahakan. Setidaknya rekening perusahaan dibuka kembali agar bisa membayar gaji karyawan,” kata dia.

Dikatakan Syaiful, perusahaan berhenti beroperasi sejak September 2021, setelah dilakukan penyegelan oleh Bareskrim Polri.  “Ada beberapa titik yang disegel. Mesin genset, kompresor, pabrik pengolahan dan pemurinian, lori, bahan baku dan dua mulut terowongan bawah tanah,” jelasnya.

Untuk itu, ia berharap Bareskrim segera melepas garis polisi.  Terutama di bagian mulut terowongan dan pabrik pengolahan dan pemurnian, agar bisa dilakukan perawatan.

“Harapan kami garis polisi segera dibuka, karena beradasarkan surat Kementerian ESDM, pabrik dan terowongan tidak termasuk yang disita,” tegasnya.

Konflik Kepentingan

Persoalan yang dihadapi PT. SRM disinyalir sarat akan kepentingan. Hal itu diungkapkan Rudi, mantan karyawan PT. SRM.  Meski tak lagi bekerja di PT. SRM, Rudi sedikit banyak tahu persoalan yang dihadapi perusahaan tambang emas tersebut.

“Saya dulu bekerja di bagian logistik. Saya juga yang mengantar jemput tamu yang datang, termasuk para pekerja asing,” beber Rudi saat ditemui di rumahnya di Desa Segar Wangi, Kecamatan Tumbang Titi.

Selain dirinya, ada beberapa warga Desa Segar Wangi yang bekerja di perusahaan itu.

Menurut dia, persoalan yang dihadapi PT. SRM sarat akan kepentingan. Di mana, PT. SRM saat ini dilaporkan Bareskrim Polri oleh PT. Bukit Belawan Tujuh (BBT) karena aktivitas penggalian terowongan melampaui batas IUP dan masuk ke IUP PT. BBT.

“Mereka ini sama-sama orang kuat. Pemilik PT. BBT sendiri adalah salah satu orang yang berpengaruh di Ketapang. Sedangkan suaminya adalah WNA yang dulunya pernah bekerja di SRM,” kata dia.

Hanya saja, kata dia, IUP PT. BBT telah dicabut oleh Presiden. Terlepas dari konflik kepentigan antara PT. SRM dengan PT. BBT, kata Rudi, PT. SRM adalah perusahaan yang sangat memperhatikan kondisi masyarakat sekitar. Misalnya, kata Rudi, pembangunan jalan, jembatan, rumah Pendidikan dan ibadah, serta listrik. “CSRnya bagus,” katanya.

Meski tak lagi bekerja sebagai karyawan PT. SRM, dirinya berharap perusahaan itu kembali beroperasi, sehingga warga yang menggantungkan hidup dari perusahaan tambang tersebut bisa kembali bekerja. “Kasian mereka. Sekarang mengganggur,” pungkasnya. (*)

 

“Tolong lah kami pak” kalimat itu tak henti-hentinya terucap dari bibir para pekerja tambang emas PT. Sultan Rafli Mandiri (SRM), di Desa Nanga Kelampai, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang. Lebih dari tiga bulan lamanya, para pekerja belum menerima upah. Lantas bagaimana nasib mereka?

Arief Nugroho, Tumbang Titi

Desa Nanga Kelampai, Kecamatan Tumbang Titi, sejak dulu terkenal kaya akan sumber daya alam. Terutama logam mulia atau emas.

Berdasarkan informasi, bahkan, jauh sebelum ada perusahaan tambang, desa ini sudah menjadi lokasi penambangan emas secara tradisional. Tidak hanya oleh masyarakat setempat, tetapi juga dari luar Kalbar.

Tidak heran jika lokasi penambangan ini kerap menjadi rebutan, terlebih saat lokasi itu dikuasai PT. Sultan Rafli Mandiri (SRM). Mulai dari sengketa lahan, legalitas hingga persoalan ketenagakerjaan.

Selama ini perusahaan dengan Penanaman Modal Asing (PMA) itu kerap merekrut warga asing atau Tenaga Kerja Asing (TKA) sebagai tenaga ahli. Sementara hanya sebagian kecil warga lokal dan warga pendatang yang direkrut sebagai pekerja.

Tugas dan peran mereka pun berbeda. Untuk warga lokal atau pendatang, mereka direkrut sebagai buruh di luar pengoprasian tambang dengan gaji atau upah harian. Seperti membuat bangunan penginapan atau Mess karyawan, pagar pembatas, bagian logistik, transporter (sopir) dan lainnya.

Setiap bulan mereka menerima gaji antara Rp. 3,5 juta hingga Rp.5 juta. Tergantung posisi pekerjaannya. Tukang bangunan misalnya, dibayar harian. Sehari mereka digaji antara Rp100 ribu hingga 150 ribu. Sedangkan pengawas Rp4,5 juta per bulan. Sedangkan sopir digaji Rp3 juta ditambah uang operasional.

Sementara tenaga kerja asing (TKA) direkrut sebagai pekerja khusus di bagian pabrik dan penggalian tambang. Gajinya dibayar langsung ke rekening penyalur di China.

Saat ini lebih dari 100 orang TKA yang dipekerjakan di perusahaan tambang emas itu. Sedangkan untuk karyawan di luar pabrik ada sekitar 50 an orang yang berasal dari berbagai daerah. Mulai dari NTT, Jawa Tengah, Jawa Timur dan daerah lain di Indonesia.

SRM kini sedang menghadapi masalah. Aktivitas pertambangan tidak bisa beroperasi lantaran disegel polisi. Akibatnya pun berimbas pada seluruh karyawan. Sudah lebih dari tiga bulan mereka tidak menerima gaji.

Martinus Lawe adalah satu diantaranya. Pria asal Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT) itu belum menerima gaji selama tiga bulan. “Kami sudah tiga bulan belum terima gaji. Alasan perusahaan karena pabrik tidak bisa beroperasi karena telah disegel polisi,” kata pria yang sudah bekerja sejak tahun 2019 itu.

Menurutnya, pabrik sempat dibuka selama enam hari. Hanya saja, polisi kembali datang dan melakukan penyegelan. “Kemarin sempat dibuka selama enam hari. Terus datang lagi polisi. Terus disegel lagi. Kami tanya ke perushaaan, kenapa ini disegel? Bilangnya tidak tahu. Padahal dari SDM sudah ada surat pembukaan segel. Kalau disegel begini, kami mau makan apa pak? Sedangkan bos bilang, tunggu buka. Terus kapan mau dibuka? Kasian kami ini pak. Disuruh makan di kantin, tapi beras datang 2-3 karung. Kami, manusia di sini tidak sedikit. Banyak, ada ratusan,” beber Martinus.

Baca Juga :  Merawat Ritual Balala', Cara Orang Kanayatn Melawan Wabah Penyakit 

“Kalau pun mau tutup ya tutup saja. Biar kan kami cari pekerjaan lain. Gara-gara belum dibayarkan gaji ini, saya harus pisah dengan istri. Istri saya pulang ke Jawa,” sambungnya seraya mengeluh.

Selain Martinus, nasib serupa juga dialami Sumiran. Asal Jawa Tengah. Ia sudah bekerja selama empat tahun. Saat ini ia dipercaya sebagai pengawas.

Dalam sebulan, Sumiran mestinya mendapat upah atau gaji sebesar Rp4,5 juta. Namun, sudah tiga bulan terakhir, ia belum juga menerima haknya. Padahal ia harus memenuhi kebutuhan keluarga.

“Tolong lah kami pak. Mohon buka garis polisi yang ada di sini. Supaya perusahaan bisa kembali beroperasi dan upah segera dibayarkan. Karena kalau perusahaan tidak segera beroperasi maka nasib kami semakin sulit dan terkatung- katung,”katanya.

Ia berharap, garis polisi segera dibuka dan perusahaan bisa kembali beropersional seperti biasanya.

Hal senada diungkapkan Antonius. Antonius sudah bekerja lebih lama dari karyawan lainnya. Saat ini ia dipercaya sebagai humas perusahaan.

Namun sejak empat bulan terakhir, ia belum menerima upah, karena terkendala mandeknya operasional perusahaan. “Kami bersama ratusan karyawan belum terima upah. Padahal utang sudah menumpuk,” katanya.

“Kami sudah sampaikan ke pihak perusahaan. Mereka bilang sabar dulu. Tapi bagaimana kami bisa sabar, sementara kami dirugikan. Kami keluar dari tempat kerja kami yang lama, pindah ke sini. Tapi ternyata di sini ada masalah dan belum digaji,” bebernya.

Antonius khawatir persoalan ini bisa merembet ke urusan rumah tangga. Maklum saja, menurut dia, tidak sedikit dari pekerja sudah memiliki keluarga. Bahkan, setiap bulan harus kirim kepada keluarga.

“Nah, kalau begini bagaimana. Kalau keluarga jauh sih saya takut bisa terjadi pertikaian. Karena mereka mengira sudah gajian tapi tidak dikirim. Nyatanya memang belum gajian. Kalau istri saya sudah saya beri pengertian,” jelasnya.

Tidak beropesionalnya pabrik tambang emas itu juga berdampak pada tenaga kerja asing (TKA). Setidaknya ada 25 orang TKA asal Cina terlantar. Mereka kemudian mengadu ke Pemerintah Kabupaten Ketapang, Jumat (7/1) agar dapat segera dipulangkan ke negara asal mereka.

25 TKA asal Cina itu meninggalkan PT SRM sejak 28 Desember 2021 setelah tempat mereka bekerja mengalami masalah hukum.

Baca Juga :  BRG Perkuat Ketahanan Ekonomi Masyarakat Desa Gambut

Sebelum mengadu ke pemerintah kabupaten Ketapang, mereka juga telah mengadu ke Imigrasi, Depnaker dan Polres Ketapang.

Terkait kondisi tersebut, Kepala Teknis Tambang (KTT) PT. SRM Syaiful Situmorang mengatakan, pihaknya sedang berusaha untuk berkomunikasi dengan Bareskrim. Minimal, kata Syaiful, membuka rekening perusahaan, sehingga bisa membayar upah atau gaji karyawan.

“Kami sedang usahakan. Setidaknya rekening perusahaan dibuka kembali agar bisa membayar gaji karyawan,” kata dia.

Dikatakan Syaiful, perusahaan berhenti beroperasi sejak September 2021, setelah dilakukan penyegelan oleh Bareskrim Polri.  “Ada beberapa titik yang disegel. Mesin genset, kompresor, pabrik pengolahan dan pemurinian, lori, bahan baku dan dua mulut terowongan bawah tanah,” jelasnya.

Untuk itu, ia berharap Bareskrim segera melepas garis polisi.  Terutama di bagian mulut terowongan dan pabrik pengolahan dan pemurnian, agar bisa dilakukan perawatan.

“Harapan kami garis polisi segera dibuka, karena beradasarkan surat Kementerian ESDM, pabrik dan terowongan tidak termasuk yang disita,” tegasnya.

Konflik Kepentingan

Persoalan yang dihadapi PT. SRM disinyalir sarat akan kepentingan. Hal itu diungkapkan Rudi, mantan karyawan PT. SRM.  Meski tak lagi bekerja di PT. SRM, Rudi sedikit banyak tahu persoalan yang dihadapi perusahaan tambang emas tersebut.

“Saya dulu bekerja di bagian logistik. Saya juga yang mengantar jemput tamu yang datang, termasuk para pekerja asing,” beber Rudi saat ditemui di rumahnya di Desa Segar Wangi, Kecamatan Tumbang Titi.

Selain dirinya, ada beberapa warga Desa Segar Wangi yang bekerja di perusahaan itu.

Menurut dia, persoalan yang dihadapi PT. SRM sarat akan kepentingan. Di mana, PT. SRM saat ini dilaporkan Bareskrim Polri oleh PT. Bukit Belawan Tujuh (BBT) karena aktivitas penggalian terowongan melampaui batas IUP dan masuk ke IUP PT. BBT.

“Mereka ini sama-sama orang kuat. Pemilik PT. BBT sendiri adalah salah satu orang yang berpengaruh di Ketapang. Sedangkan suaminya adalah WNA yang dulunya pernah bekerja di SRM,” kata dia.

Hanya saja, kata dia, IUP PT. BBT telah dicabut oleh Presiden. Terlepas dari konflik kepentigan antara PT. SRM dengan PT. BBT, kata Rudi, PT. SRM adalah perusahaan yang sangat memperhatikan kondisi masyarakat sekitar. Misalnya, kata Rudi, pembangunan jalan, jembatan, rumah Pendidikan dan ibadah, serta listrik. “CSRnya bagus,” katanya.

Meski tak lagi bekerja sebagai karyawan PT. SRM, dirinya berharap perusahaan itu kembali beroperasi, sehingga warga yang menggantungkan hidup dari perusahaan tambang tersebut bisa kembali bekerja. “Kasian mereka. Sekarang mengganggur,” pungkasnya. (*)

 

Most Read

Klarifikasi Kematian Warganya

Listrik Masuk Dusun Peluntan

Lepas Liarkan Arwana di Danau Siawan

Solusi Pembelajaran di Era Kenormalan Baru

Artikel Terbaru

/