Bertanam Cabai dan Mengolah Produk Turunan Berupa Saos dan Rangkie

Upaya Perempuan dan Generasi Muda Tingkatkan Kesejahteraan Melalui Perhutanan Sosial
Pada 2019, Desa Sungai Sintang mendapatkan persetujuan/izin pengelolaan perhutanan sosial (Perhutsos) seluas 964 hektare. Di atas lahan perhutsos tersebut, perempuan dan generasi muda (PGM) menanam cabai. Saat panen raya, produksi cabai mencapai satu ton per hari. Jika cabai tak laku dijual, tentu akan menyebabkan kerugian. Melalui Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Imbun Jaya dan Imbun Benua Maju Bersatu, warga mengolah cabai menjadi produk turunan untuk peningkatan pendapatan.
Mirza Ahmad Muin, Sungai Sintang
DESA Sungai Sintang, Kecamatan Kayan Hilir, Kabupaten Sintang yang berbatasan dengan Kabupaten Kapuas Hulu di Provinsi Kalimantan Barat didiami oleh masyarakat sub-suku Dayak Inggar Silat.
Lokasinya hanya dapat dicapai dengan kendaraan roda dua. Dari Kota Sintang, dibutuhkan waktu tiga jam untuk sampai ke desa ini, jika tidak hujan. Sementara kalau hujan, waktu tempuh mencapai enam jam.
Jalan yang sempit tidak memungkinkan roda empat untuk masuk ke lokasi. Di desa ini, mayoritas pekerjaan masyarakatnya adalah petani padi dengan sistem ladang bergilir. Sejak sepuluh tahun lalu, mereka mulai menanam cabai untuk menambah penghasilan di samping padi.
Yulia Banda, salah satu warga, mengatakan bahwa saat ini masyarakat menanam cabai di hutan Bukit Bang, Bukit Royong, dan Bukit Imbun karena tanahnya subur.
“Berdasarkan legenda nenek moyang, Bukit Bang adalah tempat bersemayam Raja Melayu beserta putrinya dengan bekal banyak emas yang ikut dikuburkan di sana,” katanya, mencoba menjelaskan hubungan lampau antara Bukit Bang dengan penanaman cabai.
Awalnya, cara menanam cabai sangatlah mudah. Biji pilihan dari bibit unggul ditebar begitu saja di atas tanah. Tak perlu dipupuk karena tanah Bukit Bang sangat subur. Saat panen raya, produksi bisa mencapai satu ton per hari dan hasilnya dijual ke Kota Sintang.
Laki-laki dan perempuan berbagi peran. Laki-laki ke kota menjual hasil panen, sementara perempuan kebanyakan memetik cabai di ladang. Motor-motor pengangkut hilir mudik membawa 50-80 kg muatan panen.
“Sekitar 20 motor para petani menuju Sintang setiap harinya,” kenang Yulia.
Namun, seiring bertambah tahun, kesuburan tanah pun menurun sehingga hasil panen turun drastis. Totalnya hanya 300 kilogram per hari. Meski harga masih tetap Rp.70.000 per kilogramnya, namun penurunan panen 70 persen ini menghantam penghidupan masyarakat Sungai Sintang.
Kondisi ini membuat masyarakat mulai mencari lahan baru yang lebih subur untuk menanam cabai, yaitu dengan membuka bagian lain Bukit Bang, Bukit Royong, dan Bukit Imbun.
“Tapi lahan baru ini membuat jarak yang ditempuh petani jadi makin jauh,” tutur Akuiyanto, pengguna lahan di Bukit Bang yang memerlukan dua jam berjalan kaki ke atas bukit karena lahannya lebih subur.
Pemupukan tidak dilakukan masyarakat karena tingginya harga pupuk di desa, akibat dari biaya angkut yang mahal. Sebetulnya hamparan bukit tersebut merupakan kawasan hutan lindung dan hutan produksi.
Namun, dengan adanya program perhutanan sosial, kelompok tani hutan di hamparan bukit tadi mendapatkan izin (persetujuan) pengelolaan Hutan Desa dari Kementeriaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan nomor surat SK.4537/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/5/2019.
Status ini memperkuat legalitas kelompok masyarakat dalam aktivitas pertanian, baik cabai maupun padi. Sebagai turunan dari pemberian izin tersebut, maka dibangunlah Lembaga Desa Pengelola Hutan (LDPH).
LDPH melakukan kegiatan-kegiatan produktif dalam mengelola lahan seluas 964 hektare tersebut untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, terutama di saat paceklik melalui KUPS.
Namun, KUPS tak pernah terbentuk dan LDPH tak memiliki program sehingga masyarakat tetap melanjutkan kegiatan bertani seperti biasa. Bahkan harga cabai pernah anjlok ke harga Rp 50.000,- per kilogram karena hanya berharap dijual segar, tanpa ada upaya pengolahan.
Program Perhutsos sesungguhnya membuka kesempatan kepada masyarakat desa untuk meningkatkan kesejahteraan dalam mengelola hutan, termasuk kelompok perempuan dan generasi muda. Selama ini mereka jarang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan untuk mengelola aset lahan/hutan. Hal itu terjadi juga di LDPH Sungai Sintang. Sebelumnya, anggota LDPH yang berjumlah 18 orang, seluruhnya laki-laki. Perempuan sama sekali tak dilibatkan.
Pada tahun 2022, The Asia Foundation (TAF) bekerja sama dengan Perkumpulan untuk Peningkatan Usaha Kecil (PUPUK Surabaya) melalui program Perhutanan Sosial bagi Perempuan dan Generasi Muda (PSPGM) mulai memfasilitasi keterlibatan kelompok PGM dalam Hutan Desa Sungai Sintang.
Melalui assessment awal, Tim PUPUK Surabaya mendapatkan informasi pendukung dalam melakukan penguatan LDPH untuk melaksanakan fungsi kelola lembaga, kelola wilayah dan kelola usaha, termasuk membangun KUPS Imbun Jaya di Dusun Lubuk Besar dan KUPS Imbun Benua Maju Bersatu di Dusun Lubuk Leban. Kedua dusun tersebut terpisah jauh dan memiliki kondisi jalan yang buruk.
Sesuai dengan inisiatif program, PUPUK mendorong keterlibatan PGM sehingga saat ini ada empat anggota LDPH dari unsur PGM. Kedua KUPS pun diketuai perempuan dengan total anggota 41 PGM. Guna memastikan bahwa kepemimpinan PGM dalam mengelola LDPH dan KUPS menghasilkan perubahan signifikan maka TAF dan PUPUK telah memfasilitasi penguatan kapasitas.
“Ini agar PGM fasih melakukan pemetaan tapal batas dan inventarisasi potensi hutan desa, maka difasilitasi pelatihan pemetaan partisipatif berbasis teknologi solutif. Jadi, PGM dapat menggunakan Global Positioning System (GPS) dan aplikasi Avenza untuk mencari titik peta, cukup dengan handphone (HP) saja,” jelas Juliarti, pendamping di Sungai Sintang. Kemudian, agar PGM memiliki dokumen resmi pengelolaan perhutsos, maka difasilitasi pula penyusunan rencana kelola perhutanan sosial (RKPS) dan rencana kerja tahunan (RKT) yang mengakomodir input dan keterlibatan PGM.
RKPS dan RKT berisi rencana kegiatan dan pengembangan usaha dengan melibatkan PGM berikut partisipasi dan kontribusi pihak-pihak terkait, seperti Pemerintah Desa Sungai Sintang. RKPS dan RKT wajib disahkan oleh Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Regional Kalimantan dan kini ketiga dokumen tersebut sudah resmi berlaku.
Agar masyarakat tidak membuka lahan baru di kawasan hutan untuk bertanam cabai, maka difasilitasi juga pelatihan pembuatan pupuk organik yang ramah lingkungan dan murah. Pelatihan dilaksanakan bekerja sama dengan biara milik Sarikat Maria Montfortan (SMM), Sintang yang memiliki pengetahuan luas dalam pembuatan dan usaha pupuk organik. Empat perempuan Sungai Sintang berlatih pembuatan pupuk organik bersama Bruder Nikolaus, SMM pada Februari 2023 lalu. Pupuk organik yang dibuat dari sisa-sisa tanaman seperti dedaunan dan ranting tentunya sangat membantu petani PGM untuk menyuburkan tanaman cabai mereka.
Agar produk cabai mendapatkan nilai tambah maka PUPUK Surabaya dan kedua.KUPS juga bereksperimen mengolah cabai menjadi saos cabai dan serbuk cabai atau disebut rangkie dalam bahasa lokal. Cara ini tentunya lebih menguntungkan karena 1 kg cabai basah seharga Rp.30.000 dapat menghasilkan 10-15 botol serbuk cabai.
Per botol 150 gram itu dapat dijual seharga Rp.20.000. Bahan tambahan untuk membuat serbuk cabai juga relatif gampang dicari seperti udang ebi, bawang putih, daun jeruk nipis dan gula pasir. Alat pengolahnya juga sederhana yaitu mesin blender.
“Keuntungan yang didapat masyarakat bisa mencapai tiga kali lipat jika dibandingkan menjual cabai segar,” ujar Sianti (20 tahun) salah satu perempuan muda Sungai Sintang yang mengetuai KUPS Imbun Jaya.
Namun, ikhtiar masyarakat Sungai Sintang untuk terus maju dalam ekonomi rumah tangga terus menemui kendala. Salah satunya karena belum ada listrik PLN, terutama di Dusun Lubuk Besar. Tantangan lain adalah pemasaran produk yang dapat bersaing dengan produk sejenis di pasaran domestik.
Hal ini mendorong Tim PUPUK bersama KUPS berupaya untuk meningkatkan tampilan produk, misalnya dengan mendesain kemasan agar lebih unik dan menarik dengan mendatangkan perlengkapan kemasan dari Kota Pontianak.
Tim PUPUK juga berupaya memasukkan narasi perjuangan PGM Sungai Sintang dalam kemasan sebagai bentuk kampanye untuk mendapatkan dukungan publik/pembeli. Tantangan lain yang dihadapi adalah mendapatkan izin untuk produk olahan makanan seperti NIB dan PIRT.
Namun di sini, PGM Sungai Sintang merasakan betul dukungan penuh Dinas Kesehatan Sintang yang turun langsung ke desa tanpa ada pembiayaan apapun dari desa untuk membantu PIRT serbuk rangkie.
Untuk menumbuhkan rasa percaya diri PGM pengelola KUPS saat pemasaran tersendat, PUPUK juga mendukung promosi serbuk Rangkie untuk dipasarkan di galeri-galeri milik Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Sintang Timur, dan ke galeri hasil hutan di Pontianak milik Pemprov Kalbar. Ada pula promosi kepada beberapa Organisasi Perangkat Daerah hingga Bupati Sintang.
Tidak cuma itu, PUPUK dan KUPS juga menghubungi pihak swasta di Sintang untuk membuka peluang kerja sama. Promosi di tingkat nasional juga dilakukan saat The Asia Foundation (TAF) mengadakan temu nasional KUPS Perempuan dan Generasi Muda di Jakarta pada Maret 2023. Saat itu, peserta dari Sungai Sintang membawa produknya untuk dilihat beberapa kementeriaan serta tamu undangan di Jakarta.
Harapan dari TAF dan PUPUK adalah agar LDPH Sungai Sintang beserta KUPS PGM terus mengupayakan kelestarian hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga desa melalui beberapa kegiatan yang telah dilakukan.
Berdasarkan temuan PUPUK, saat ini yang tinggal di desa kebanyakan adalah kelompok perempuan sedangkan laki-laki banyak bekerja di luar kampung terutama menjadi buruh kebun sawit.
Dengan majunya perekonomian desa melalui pertanian yang subur, maka diharapkan kelompok laki-laki bersedia pulang dan bekerja bersama PGM untuk mengolah lahan cabai yang diyakini akan membawa peningkatan pendapatan. (*)
