Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

BPSDM Kalbar Gandeng KPK Edukasi Antikorupsi: Perempuan jadi Garda Utama Keluarga Berintegritas

I
Penulis: Idil Aqsa Akbary❯

 


Advertisement

 

BERSAMA : Narasumber dari KPK, komunitas penyuluh anti korupsi, dan peserta kegiatan berfoto bersama usai edukasi bertajuk “Dharma Wanita sebagai Penggerak Keluarga Berintegritas” di BPSDM Kalbar.
BERSAMA : Narasumber dari KPK, komunitas penyuluh anti korupsi, dan peserta kegiatan berfoto bersama usai edukasi bertajuk “Dharma Wanita sebagai Penggerak Keluarga Berintegritas” di BPSDM Kalbar.

Penguatan budaya antikorupsi terus digalakkan di Kalbar. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kalbar menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi serta komunitas Tanjak Kalbar dalam upaya memperluas edukasi anti korupsi hingga ke lingkungan keluarga.

IDIL AQSA AKBARY, Pontianak

Advertisement

Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui kegiatan bertajuk, Dharma Wanita sebagai Penggerak Keluarga Berintegritas yang digelar belum lama ini. 

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya integritas, transparansi, dan akuntabilitas, baik di lingkungan keluarga, birokrasi, maupun masyarakat.

Kepala BPSDM Kalbar, Windy Prihastari mengatakan kolaborasi antara pemerintah daerah, komunitas masyarakat, dan lembaga negara merupakan langkah penting dalam memperkuat budaya antikorupsi di daerah. 

Advertisement

Menurutnya, sinergi antara BPSDM Kalbar, KPK, serta Tanjak sebagai Komunitas Penyuluh Antikorupsi Khatulistiwa menjadi contoh bagaimana gerakan pendidikan antikorupsi dapat diperluas hingga ke lingkungan masyarakat.

“Penguatan budaya anti korupsi tidak bisa hanya dilakukan melalui pendekatan regulasi atau penegakan hukum saja. Yang jauh lebih penting adalah membangun kesadaran kolektif masyarakat, dimulai dari lingkungan paling mendasar yaitu keluarga,” ujarnya.

Windy menegaskan, keluarga merupakan fondasi utama dalam pembentukan karakter seseorang. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan integritas, menurutnya, pertama kali ditanamkan di lingkungan keluarga sebelum seseorang berinteraksi lebih luas di masyarakat maupun dalam dunia kerja.

“Keluarga adalah sekolah pertama bagi setiap individu. Ketika nilai integritas ditanamkan sejak dini di lingkungan keluarga, maka akan lahir generasi yang memiliki karakter kuat, dan mampu menjaga integritas dalam berbagai peran, baik di masyarakat maupun dalam birokrasi,” jelasnya.

Ia juga menilai perempuan memiliki peran strategis sebagai penggerak dalam membangun keluarga berintegritas. Melalui peran sebagai ibu sekaligus pendidik pertama bagi anak-anak, perempuan dapat menjadi teladan dalam menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, serta sikap antikorupsi sejak dini.

“Kami berharap melalui kolaborasi ini nilai-nilai integritas tidak hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar diinternalisasi dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika keluarga kuat dalam nilai integritas, maka masyarakat yang jujur, transparan, dan bertanggung jawab akan lebih mudah terwujud,” pungkasnya.

Kegiatan tersebut juga menghadirkan Ersa Tri Fitriasari, Ketua Komunitas Penyuluh Antikorupsi Khatulistiwa Kalbar yang juga Widyaiswara BPSDM Kalbar. Untuk memperkaya materi, turut hadir narasumber dari KPK, yakni Sugiharto selaku Ketua Satuan Tugas Sertifikasi dan Pemberdayaan KPK yang memaparkan strategi membangun budaya integritas di tengah masyarakat.

Sementara itu, Taufaun Untung W dari Perkumpulan Anti Korupsi Indonesia (PAKSI) Kalbar turut memberikan perspektif mengenai pentingnya peran keluarga dalam menanamkan nilai kejujuran serta membangun karakter masyarakat yang berintegritas. 

Melalui kolaborasi ini diharapkan nilai-nilai kejujuran, dan keteladanan tidak hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai fondasi penting pembangunan karakter bangsa.(*)

Advertisement

Artikel Terkait

Menakar Moralitas Birokrasi: Menolak Normalisasi Korupsi di Tengah Tekanan Rupiah

Menakar Moralitas Birokrasi: Menolak Normalisasi Korupsi di Tengah Tekanan Rupiah

Kasus korupsi pengadaan motor listrik Badan Gizi Nasional cermin pelemahan sosial rupiah akibat penyalahgunaan kekuasaan

Forum Konsultasi Publik Jadi Langkah Sekretariat DPRD Kota Pontianak Tingkatkan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat

Forum Konsultasi Publik Jadi Langkah Sekretariat DPRD Kota Pontianak Tingkatkan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat

Sekretariat DPRD Pontianak gelar Forum Konsultasi Publik guna meningkatkan kualitas pelayanan dan memangkas birokrasi.

Harisson Dorong Birokrasi Kalbar yang Agile dan Berorientasi Hasil Lewat Sinergi dengan KemenPAN-RB

Harisson Dorong Birokrasi Kalbar yang Agile dan Berorientasi Hasil Lewat Sinergi dengan KemenPAN-RB

Harisson dorong birokrasi Kalbar yang agile, adaptif, dan berorientasi hasil melalui sinergi dengan KemenPAN-RB.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer