Sosialisasi Layanan Pajak Daerah, Ajak Warga Lebih Aktif Bayar Pajak Daerah
Di Aula Kantor Kecamatan Pontianak Tenggara suasana tampak berbeda. Sekitar 140 warga, mulai dari tokoh masyarakat hingga para ketua RT dan RW, duduk berderet, menyimak paparan yang tak sekadar bicara angka, tetapi tentang masa depan kota yang mereka huni.
MIRZA AHMAD MUIN, Pontianak
DI hadapan mereka, Sekretaris Daerah Kota Pontianak, Amirullah, membuka sosialisasi berbagai layanan pajak daerah, mulai dari opsen PKB, opsen BBNKB, PBB-P2 hingga PBJT, yang dikemas melalui layanan Go Kecamatan (Gokatan). Namun lebih dari itu, ia sedang merajut satu pesan penting: pembangunan kota tidak berdiri sendiri, melainkan bertumpu pada partisipasi warganya.
“Sekitar 35 persen pembiayaan pembangunan Kota Pontianak berasal dari pendapatan asli daerah,” ujarnya, menegaskan bahwa kontribusi masyarakat melalui pajak bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan fondasi utama kemajuan kota.
Di balik angka itu, ada jalan-jalan yang diperbaiki, fasilitas kesehatan yang terus melayani, dan ruang-ruang pendidikan yang tetap hidup. Pajak, dalam narasi Amirullah, menjelma menjadi jembatan antara kontribusi warga dan manfaat yang kembali mereka rasakan.
Ia menggambarkan bagaimana setiap rupiah yang dibayarkan masyarakat berputar kembali ke ruang publik—menghidupkan layanan, menjaga infrastruktur, dan memastikan roda pembangunan terus bergerak.
“Kontribusi masyarakat melalui pajak memberikan dampak langsung,” katanya, memberi makna konkret pada sesuatu yang kerap terasa abstrak.
Pontianak, lanjutnya, termasuk daerah dengan capaian Pendapatan Asli Daerah yang cukup tinggi di Kalimantan Barat. Capaian ini, menurut Amirullah, bukan semata hasil kerja pemerintah, tetapi juga cerminan kesadaran kolektif warganya.
Kesadaran itulah yang kini ingin terus dipupuk. Terlebih dengan hadirnya kebijakan opsen pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, yang memungkinkan penerimaan langsung masuk ke kas daerah. Mekanisme ini membuka ruang percepatan, anggaran bisa lebih cepat dialokasikan, program pembangunan lebih lekas dijalankan.
Namun, di tengah berbagai kebijakan dan sistem, Amirullah menekankan satu hal yang tak kalah penting: kemudahan akses dan pemahaman. Melalui layanan seperti Gokatan, pemerintah berupaya mendekatkan layanan pajak ke tengah masyarakat, sekaligus membuka ruang dialog.
