Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

SAKIP Award 2026: Saat Nilai Tinggi Harus Berbuah Pelayanan Nyata

M
Penulis: Mirza Ahmad Muin❯
Para penerima SAKIP Awards 2026. (ISTIMEWA)
Para penerima SAKIP Awards 2026. (ISTIMEWA)

Advertisement

Dinas Kesehatan meraih nilai SAKIP tertinggi di Pontianak. Wali Kota Edi Rusdi Kamtono menjadikan penghargaan ini sebagai pemicu efisiensi, inovasi, dan pelayanan publik.

MIRZA AHMAD MUIN, Pontianak

DI tengah tantangan keterbatasan anggaran dan ancaman perlambatan ekonomi, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengingatkan bahwa penghargaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) bukan sekadar deretan angka di atas kertas.

Advertisement

Bagi Edi, penghargaan itu harus bermuara pada pelayanan publik yang semakin cepat, ramah, efektif, dan dirasakan langsung oleh masyarakat.

Pesan tersebut mengemuka dalam SAKIP Awards 2026 yang menempatkan Dinas Kesehatan Kota Pontianak sebagai perangkat daerah dengan nilai AKIP tertinggi, yakni 90,46.

Advertisement

Posisi berikutnya ditempati Sekretariat DPRD Kota Pontianak dengan nilai 88,41 dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) Kota Pontianak dengan nilai 85,86.

Menurut Edi, capaian tersebut menjadi bukti bahwa tata kelola pemerintahan yang baik dapat diwujudkan. Namun penghargaan itu juga menjadi pengingat bahwa setiap perangkat daerah harus terus meningkatkan kualitas layanan di tengah tuntutan masyarakat yang semakin tinggi.

“Program yang dijalankan harus mampu menghasilkan capaian yang terukur dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Edi usai menyerahkan penghargaan didampingi Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan di Aula SSA Kantor Wali Kota, Selasa (9/6).

Di balik seremoni penghargaan, Edi justru menyoroti sejumlah pekerjaan rumah yang masih perlu dibenahi. Hasil evaluasi menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara perencanaan dan realisasi program di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).

Selain itu, monitoring dan evaluasi internal dinilai belum berjalan optimal sehingga ketersediaan data berbasis eviden untuk mendukung pengambilan keputusan masih perlu diperkuat.

Advertisement

Artikel Terkait

Dorong Pelayanan Transparan dan Prima, Ria Norsan Luncurkan Monev Keterbukaan Informasi Publik 2026   

Dorong Pelayanan Transparan dan Prima, Ria Norsan Luncurkan Monev Keterbukaan Informasi Publik 2026  

Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan luncurkan Monev Keterbukaan Informasi Publik 2026 di Pontianak.

Denpasar Fashion Street 2026 Usung Eco-Fashion, Dorong Karya Desainer Lokal dan Gaya Hidup Berkelanjutan di Ruang Publik Kota Denpasar

Denpasar Fashion Street 2026 Usung Eco-Fashion, Dorong Karya Desainer Lokal dan Gaya Hidup Berkelanjutan di Ruang Publik Kota Denpasar

DFS 2026 Denpasar menampilkan eco-fashion, upcycling, dan karya desainer lokal untuk dorong ekonomi kreatif dan kesadaran lingkungan.

Sekda Ketapang Tegaskan SOP Harus Diterapkan Konsisten dalam Pelayanan Publik

Sekda Ketapang Tegaskan SOP Harus Diterapkan Konsisten dalam Pelayanan Publik

Sekda Ketapang minta seluruh OPD konsisten menerapkan SOP demi pelayanan publik yang cepat dan akuntabel.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer