Pandemi Covid-19 telah mengubah kebiasaan sebagian orang dalam berbagai hal. Tidak terkecuali dunia usaha. Kesadaran akan keselamatan dan kesehatan pekerja, serta protokol kesehatan diklaim meningkat. Lebih dari kepentingan korporasi, yaitu memutus mata rantai pandemi. Kendati angka kecelakaan kerja makin tinggi.
Aristono Edi Kiswantoro, Pontianak
MOBIL Toyota Avanza berkelir merah dan putih meluncur dari bengkel Auto2000, Jalan Arteri Supadio, Kubu Raya sore itu. Mobil layanan servis panggilan ke rumah konsumen tersebut memang selalu sibuk sejak pandemi Covid-19.
Sementara di bengkel, tersisa tiga montir yang bekerja. Berbaju safety warna merah dan bersepatu bot, mereka asyik mereparasi mobil Toyota Innova milik konsumen yang lebih memilih datang langsung ke bengkel. Separuh wajah mereka tak tampak karena masker yang dikenakan. Perusahaan mewajibkan semua karyawan memakai masker selama di lokasi kerja.
“Sudah biasa pakai masker. Sudah dua tahun juga. Walaupun agak pengap juga terkadang,” ujar seorang diantara montir-montir itu.
Pandemi Covid-19 telah mengubah kebiasaan merawat mobil kesayangannya. Kepala Bengkel Auto2000 Supadio Andry Sulaiman mengatakan sejak pandemi, banyak orang yang membatasi diri untuk keluar rumah. Termasuk ke bengkel.
“Banyak konsumen yang minta kami ke rumah atau tempat kerja mereka,” sebut dia.
Kendati demikian, tidak ada perbedaan standar bagi mekanik yang bertugas ke rumah pelanggan. Mereka tetap wajib mengenakan baju montir dan kelengkapan lainnya, serta mengenakan masker. Sementara hand sanitizer selalu tersedia di mobil.
Wajib Isi Survei Kesehatan
Lini penjualan pun mirip. Kepala Cabang Auto2000 Supadio, Syaifuddin menyebut sejak tahun lalu pihaknya sudah menanamkan fitur jualan mobil pada aplikasinya yang bernama Digiroom. Showroom ini membuka komunikasi dengan konsumen lewat telepon dan Whatsapp. Mengirim teks atau menelepon untuk klien kini sudah menjadi kebiasaan bagi para sales. Bahkan acara-acara kini digelar secara daring.
“Ini bagian dari standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di sini sekarang. Sebisa mungkin kami meminimalisir tatap muka. Agar karyawan kami terlindungi dan membantu pemerintah memutus mata rantai Covid-19,” ujar pria berkacamata ini.
Selain prokes, pengawasan kesehatan karyawan juga dilakukan setiap hari melalui survei kesehatan yang harus diisi online saban hari. Formulir itu berisi penilaian risiko Covid-19.
“Pertanyaannya terkait kondisi kesehatan hari ini, apakah ada kontak dengan penyintas, dan lain-lain. Ini menjadi semacam absensi untuk melindungi lingkungan kerja agar tidak terjadi hal yang buruk,” ucapnya.
Metode mengisi formulir online ini juga diterapkan untuk seluruh karyawan kelompok Astra International di Kalbar. Koordinator grup Astra International untuk Kalbar, Sukri Nasution menyebut perusahaan memang sangat ketat terkait K3, terutama prokes Covid-19. Bahkan seluruh karyawan diminta untuk vaksin.
“Alhamdulillah 100 persen karyawan Grup Astra di Kalbar sudah vaksin semua. Kami juga bekerja sama dengan Dinas Kesehatan mengadakan vaksinasi bagi masyarakat,” tukas dia.
Hoaks Pengaruhi Jam Kerja Pabrik Karet
Suasana pabrik karet PT Hok Tong di Jalan Gusti Situt Mahmud, Pontianak Utara terbilang lengang dari biasanya. Tampak buruh-buruh perempuan dengan perlengkapan K3 plus masker tengah menyortir potongan karet yang hendak dimasukkan ke mesin pencetak. Sementara di sisi lain pabrik, sejumlah pekerja pria sibuk memasukkan karet hasil sortiran ke mesin penggilingan.
“Beberapa hari ini pabrik karet ada pengurangan jam kerja,” ujar Jusdar selaku perwakilan Hok Tong, yang juga Ketua Gabungan Perusahaan Perkebunan Karet Indonesia (Gapkindo) Kalbar.
Dia memaparkan pengurangan jam operasional pabrik ini karena minimnya karet yang disuplai dari perkebunan. Sebabnya kegiatan menyadap karet menurun karena ada isu penutupan pabrik karet akibat krisis Covid-19.
“Hoaks yang beredar menyebutkan pabrik-pabrik tidak mau membeli karet petani, karena operasional tutup karena krisis Covid-19. Padahal tidak begitu. Malahan saat ini kami sangat kekurangan bahan baku,” ujarnya.
Kendati demikian pabrik-pabrik karet di Pontianak enggan melakukan PHK.
“Kita tidak ada mem-PHK. Apalagi di situasi yang sulit ini. Hanya pengurangan jam kerja sampai situasi normal kembali,” sebut dia.
Pihaknya juga tetap memberikan stimulus untuk para buruh.
“Pada situasi puncak Covid kemarin, kami memberikan bantuan sembako serta vitamin untuk karyawan dan warga sekitar. Kami juga mengingatkan agar apapun kondisi kita saat ini, harus selalu menaati prokes. Agar mata rantai Covid-19 putus, dan ekonomi bisa kembali normal,” ucap dia. Belakangan hoaks tersebut hilang dan jam kerja pabrik kembali normal.
Sawit Berjaya, Buruh Bermasker
Pabrik minyak goreng Wilmar Cahaya Indonesia milik Grup Wilmar di Siantan, Pontianak Utara cukup sibuk belakangan ini. Lantaran permintaan kian tinggi. Pontianak Post berkesempatan ikut dalam rombongan Pemprov Kalbar saat meninjau pabrik ini awal pada tengah tahun.
Sebelum meninjau pabrik, rombongan di bawa ke ruangan rapat. Proyektor menembakkan gambar video pada sebuah layar besar. Video itu menayangkan safety induction. Pemutaran video ini wajib bagi siapapun yang hendak ke lokasi pabrik.
Dalam durasi singkat namun padat, narator menjelaskan berbagai potensi bahaya kecelakaan dan cara menghindarinya. Termasuk memberi arahan kepada karyawan jika terjadi bencana alam atau kebakaran, bagaimana cara mencari perlindungan dan arah jalur evakuasi.
“Perhatian hari ini tidak ada jadwal simulasi safety. Apabila alarm tanda darurat berbunyi, itu adalah kejadian yang sebenarnya,” begitu kira-kira kalimat sang narator menutup video itu.
Masing-masing tamu kemudian dibekali helm, rompi, dan sepatu safety. Di depan pintu ruang rapat tersedia hand sanitizer dan kotak berisi masker. Siapa tahu ada tamu yang maskernya bermasalah.
Head Unit Wilmar Cahaya Indonesia Pontianak, Muhammad Erwin mengatakan bahwa saat ini produksi minyak goreng di pabrik ini sekitar 450 ton per hari, dengan pasar seluruh Indonesia. Selain itu pihaknya juga memproduksi sabun, bahan baku kosmetik, dan lainnya.
“Produksi kita stabil walaupun di tengah pandemi. Bahkan cenderung ada peningkatan,” imbuhnya.
Pantauan Pontianak Post, seluruh karyawan di sana mengenakan atribut K3 plus masker dengan disiplin. Di setiap pintu terdapat tong dengan keran, lengkap dengan sabun untuk mencuci tangan. Kata dia, di tengah meningkatnya aktivitas di sektor kelapa sawit baik hulu maupun hilir, pihaknya tetap mengutamakan K3, termasuk protokol kesehatan Covid-19.
Perusahaan memberlakukan pembatasan jarak di kantor dan pabrik. Selain itu jadwal kedatangan pun diatur. Perusahaan juga menyediakan hand sanitizer, tempat cuci tangan dan termometer tembak bagi karyawan dan orang-orang yang datang.
“Kalau kesehatan karyawan terganggu, tentu aktivitas pabrik juga ikut terganggu,” ujarnya.
Jaga Karyawan hingga di Rumah
Saat Pontianak Post mewawancarai Farid Akbar selaku Sales Branch Manager Pertamina Kalbar di perumahan karyawan Pertamina, Jl Sutoyo, Pontianak beberapa bulan lalu, sedang berlangsung penyemprotan disinfektan di sana. Memasuki kawasan perumahan karyawan, seluruh tamu diwajibkan menggunakan masker.
“Ya kita lakukan penyemprotan di kantor dan perumahan agar aman,” kata dia.
Wabah ini memang telah membuat situasi kerja Pertamina berubah. Rapat-rapat tingkat daerah, regional dan nasional kini lebih banyak dilakukan secara daring. Di halaman setiap kantor Pertamina, tempat cuci tangan beserta sabun wajib ada. Adapun hand sanitizer tersebar di sudut-sudut ruangan.
Farid menyebut, para karyawan cepat beradaptasi. Hal ini terbukti lewat penyaluran BBM dan LPG yang lancar. Apalagi permintaan LPG terus meningkat seiring aktivitas masyarakat yang banyak di dalam rumah.
“Aktivitas kami tetap tinggi. Tetapi kami tekankan ke karyawan dan mitra kami untuk mengutamakan kesehatan dan keselamatan, dengan tetap memakai masker dan jaga jarak. Sedangkan di lokasi pabrik dan pangkalan, karyawan wajib mengenakan helm, baju, dan sepatu safety,” sebutnya.
Rutin Gelar Simulasi
Sama dengan Pertamina, PT PLN (Persero) juga melakukan hal yang sama. Manajer PLN UPDK Kapuas, Sumbono yang menangani pembangkit-pembangkit di Kalbar mengatakan pekerjaan karyawannya sangat lekat dengan K3. Atribut macam helm, baju, sepatu standar safety hingga ear muff (penutup telinga) menjadi barang wajib bagi mereka yang bekerja di bagian mesin.
“Hanya dua tahun ini karyawan ada tambahan masker dan wajib cuci tangan dengan sabun,” kata dia.
Pihaknya pun berusaha untuk mensosialisasikan pentingnya penggunaan masker dan jaga jarak kepada para mitra dan vendor. Soal aturan social distancing, di internal, dia mengatakan pihaknya sudah menjalankannya secara disiplin.
“Di kantor kami sediakan masker, tempat cuci tangan dan hand sanitizer untuk karyawan. Begitu juga pembatasan jarak. Bahkan tahun lalu sempat ada bilik disinfektan. Tapi semenjak dilarang, kami tidak pakai lagi,” ucap dia.
Pihaknya berharap, keselamatan kerja menjadi budaya yang mendarah daging di dalam tubuh para karyawan. Pasalnya tanpa diminta, diawasi atau diancam sanksi pun, seseorang akan memperhatikan keselamatan dirinya sendiri dan orang lain di sekitarnya.
“Kelengkapan alat keselamatan di sekitar lokasi kerja rutin diperiksa apakah lengkap dan berfungsi. Selain itu, kami juga setiap tahun melakukan simulasi tanggap darurat yang mendatangkan ahli, dan terus di-upgrade,” imbuhnya.
Klaim K3 Membaik, Tapi Kecelakaan Kerja Tinggi
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Barat, Manto menilai perkembangan K3 di provinsi ini terus mengalami perbaikan. Begitu juga dengan ketaatan protokol kesehatan.
“Alhamdulillah, perusahaan-perusahaan yang di bawah monitoring kami patuh prokes. Bahkan beberapa perusahaan sangat ketat regulasinya. Ketika tim kami datang berkunjung harus dites. Ada yang PCR, ada yang antigen,” sebutnya.
Disnakertrans rutin melakukan peninjauan ke perusahaan-perusahaan di bawah pengawasannya. Disnakertrans punya 30 pengawas K3 saat ini yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Satu pengawas dalam sebulan dapat memonitor minimal 5 perusahaan berbeda. Mereka tidak hanya membuat laporan, melainkan juga turut membina manajemen perusahaan dan karyawannya.
“Data yang masuk ke saya setiap bulan ada lebih dua ratus pelaporan perusahaan. Kinerjanya tahun ini baik,” kata dia.
Bahkan ada belasan perusahaan yang dilaporkan nihil kecelakaan kerja.
“Setiap tahun kami menganugerahkan penghargaan Zero Accident kepada perusahaan-perusahaan yang nol kasus. Pihaknya melakukan verifikasi by data, kunjungan lapangan, hingga pengecekkan ke BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek). Bahkan sampai ke kotak P3K diperiksa. Apakah sesuai dengan daftar yang diwajibkan pemerintah atau tidak. Dia juga menyebut antusiasme karyawan perusahaan untuk ikut sertifikasi Ahli K3 kian tinggi. Apalagi prosesnya kian mudah dan cepat. Bila tahun-tahun sebelumnya, tim penilai berasal dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, kini bisa dilakukan oleh perwakilan kementerian di daerah. “Bahkan bisa dilakukan oleh pihak ketiga yang ditunjuk sebagai mitra. Misalnya Sucofindo, yang sudah bisa menyelenggarakan uji K3,” sebutnya.
Menurut dia, penting bagi perusahaan untuk punya Ahli K3 yang bertugas membantu dan mengawasi jalannya pekerjaan di lokasi kerja. Terlebih bila perusahaan tersebut memiliki risiko kecelakaan yang tinggi.
“Dengan adanya seorang karyawan yang memiliki sertifikasi K3, setidaknya risiko kecelakaan bisa berkurang,” jelas dia.
Selain itu, pihaknya terus melacak perusahaan-perusahaan yang belum memiliki Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3). Lembaga ini dibentuk di perusahaan untuk membantu melaksanakan dan menangani usaha-usaha keselamatan dan kesehatan kerja yang keanggotaannya terdiri dari unsur pengusaha dan pekerja. Hal ini telah tertuang dalam UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
“Ada beberapa temuan dimana perusahaan belum memiliki P2K3 dan kami proses hukum dan sudah dikenakan sanksi,” jelas dia.
Namun demikian, pernyataan bahwa kondisi K3 di Kalbar membaik berbanding terbalik dengan catatan BPJamsostek. Klaim jaminan kecelakaan kerja di Kalimantan Barat malah meningkat. Jumlah kasusnya pada tahun 2020 mencapai 1.223, dengan total klaim Rp15,5 miliar. Angka ini melonjak pada tahun 2021, dimana ada 2.284 kasus klaim kecelakaan kerja, dengan jumlah klaim Rp23,7 miliar.
Di luar kecelakaan kerja, klaim jaminan kematian juga meningkat. Tahun lalu jumlahnya hanya 488 kasus saja, dengan klaim Rp17,8 miliar. Sementara tahun ini kasusnya melonjak menjadi 828 kasus dengan nominal pembayaran Rp30,9 miliar. Namun kenaikan angka itu bisa berarti positif, yaitu sistem jaminan sosial berjalan. Dimana peningkatan jumlah kepesertaan BPJamsostek berbanding lurus dengan pengajuan klaim.
Agar Buruh Sadar K3
Koordinator Wilayah Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Kalbar, Suherman mengakui pelaksanaan K3 di Kalbar mulai meningkat. Kesadaran akan K3 kini tidak hanya dimiliki perusahaan besar saja, melainkan perusahaan menengah.
“Terutama perusahan besar mewajibkan pekerjanya untuk K3 dan prokes. Yang kami perhatikan sangat ketat sekali,” sebutnya.
Malahan menurut Suherman, di beberapa kasus yang dia temui, perusahaan sudah memiliki standar K3 namun karyawannya yang tidak mau. KSBSI Kalbar sendiri juga terus mendengungkan agar para buruh di provinsi ini sadar K3.
“Cuma perlu diedukasi kembali. Masih banyak pekerja yang belum sadar. Diminta pakai helm dan sepatu safety tidak mau,” tukas dia.
Dia mengimbau kepada buruh yang ada di Kalbar untuk divaksin. Terlebih pemerintah sudah memberikan vaksin secara gratis.
“Vaksin ini untuk memutus mata rantai penularan Covid-19, sehingga KSBI menghimbau kepada seluruh pekerja yang ada di Kalbar untuk vaksin. Situasi normal seperti sedia kala tentu sangat kita inginkan,” katanya.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Pontianak Andreas Acui Simanjaya mengatakan sebagian besar korporasi di Kalbar telah menjalankan K3 dan prokes Covid-19, terutama perusahaan besar. Selain karena kesadaran dan memiliki sistem K3, segmen korporasi relatif lebih terawasi oleh pemerintah. Namun di sektor nonformal, tidak demikian. Namun dia memaklumi hal tersebut. Pasalnya jumlah UMKM yang sangat banyak. Ditambah lagi sebagian besar UMKM hanya bisa hidup bila ada kegiatan ekonomi yang berjalan.
“Hampir 70 persen pelaku usaha terdampak pandemi, terutama saat PSBB tahun lalu dan PPKM Darurat tahun ini ini. Biaya operasional masih terus berjalan sementara pemasukan berkurang ataupun tidak ada. Tentu pemerintah untuk menutup atau memberi sanksi tempat usaha yang tidak menerapkan prokes itu. Misalnya warung kopi atau warung makan, kalau ditutup susah juga,” ujarnya.**
