Di kota yang dibelah oleh Sungai Kapuas dan Sungai Landak, air bukan sekadar aliran yang lewat di bawah jembatan-jembatan kayu dan beton. Di Pontianak, air adalah denyut nadi, sekaligus tantangan yang tak pernah benar-benar pergi.
MIRZA AHMAD MUIN, Pontianak
Sebagai kota delta dengan topografi datar dan ketinggian rata-rata hanya 0,8 hingga 1,5 meter di atas permukaan laut, Pontianak hidup dalam kedekatan yang intim dengan air.
Hujan ekstrem yang datang bersamaan dengan pasang sungai bisa dengan cepat mengubah jalanan menjadi genangan. Di sinilah pemerintah kota kini berupaya menata ulang relasinya dengan air, dari ancaman musiman menjadi sistem yang adaptif dan berkelanjutan.
Kepala Bidang Riset dan Inovasi Bapperida Pontianak, Eko Prihandono, menyebut air sebagai identitas kota yang tak bisa dipisahkan dari sejarahnya.
“Sejak awal berdiri, Pontianak telah hidup berdampingan dengan air. Tantangan hari ini adalah bagaimana menjadikannya bagian dari sistem kota yang adaptif, bukan ancaman yang berulang setiap musim hujan,” ujarnya saat menjadi narasumber dalam diskusi program Resilient Indonesian Slums Envisioned (RISE) di Jakarta, Rabu (25/2).
Sebuah studi terbaru mengenai skenario bahaya banjir menunjukkan sebagian besar wilayah Pontianak rawan genangan. Dalam simulasi 50 tahun mendatang, banjir dengan kedalaman lebih dari 0,5 meter diproyeksikan meningkat hingga 17 persen jika tidak ada intervensi serius.
Ancaman itu kian kompleks. Penurunan muka tanah, berkurangnya lahan resapan akibat ekspansi permukiman, hingga fenomena banjir gabungan, curah hujan tinggi bersamaan dengan pasang sungai, membentuk risiko berlapis yang menuntut respons terintegrasi.
Bagi pemerintah kota, ini bukan sekadar data di atas kertas. Ini adalah peringatan dini.
Pontianak yang lama dijuluki Kota Seribu Parit kini memperkuat sistem drainasenya. Total jaringan drainase telah mencapai lebih dari 604 ribu meter, mengalirkan limpasan air hujan dan pasang melalui saluran primer, sekunder, dan tersier yang saling terhubung.
Pemeliharaan dan normalisasi drainase terus dilakukan, disertai operasional pompa dan pintu air untuk mengendalikan debit. Gotong royong bulanan di enam kecamatan digencarkan—sebuah upaya membangun kesadaran kolektif agar parit tak berubah menjadi tempat sampah.
“Ini bagian dari langkah jangka pendek dan menengah. Infrastruktur harus berjalan seiring dengan partisipasi warga,” kata Eko.
Namun ketangguhan tak hanya dibangun dengan beton dan baja. Pemerintah kota juga memperkuat pendekatan infrastruktur hijau: memperluas ruang terbuka hijau, merestorasi lahan basah dan gambut, serta merancang kawasan multifungsi yang mampu menampung air saat hujan besar.
Dalam pendekatan ini, air tidak lagi dipandang sebagai musuh yang harus disingkirkan secepat mungkin ke laut, melainkan elemen alam yang diberi ruang untuk singgah dan diserap. Mengembalikan ruang bagi alam, bagi Pontianak, adalah investasi jangka panjang.
Upaya tersebut disusun secara kolaboratif. Pemerintah menggandeng akademisi, lembaga riset, komunitas, dan sektor swasta dalam merumuskan strategi adaptasi iklim. Rencana Aksi Iklim telah disusun, dan isu keberlanjutan dimasukkan dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dan panjang daerah.
Program 100 hari kerja wali kota dan wakil wali kota pun memprioritaskan normalisasi saluran serta penguatan kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan.
Bagi Eko, ketangguhan kota tidak semata diukur dari besarnya proyek infrastruktur. “Air adalah identitas Pontianak. Kita harus memastikan generasi mendatang tetap bisa hidup aman dan selaras dengan air,” ujarnya.
Di kota yang tumbuh di antara dua sungai besar, masa depan tak ditentukan oleh seberapa tinggi tanggul dibangun, melainkan oleh seberapa erat kolaborasi dijaga. Pontianak sedang belajar, bahwa untuk bertahan, ia tak perlu melawan air, melainkan berjalan bersamanya.(*)
Editor : Hanif