PONTIANAK – DPRD Provinsi Kalimantan Barat menggelar rapat paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang APBD Provinsi Kalbar tahun anggaran 2022.
Paripurna, selain dihadiri oleh Gubernur Kalbar, Sutarmidji beserta jajaran juga dibuka oleh Ketua DPRD Kalbar M Kebing L.
Paripurna tersebut memuat empat agenda. Di antaranya mendengar pendapat fraksi fraksi DPRD Kalbar atas laporan Badan Anggaran DPRD Kalbar, penetapan keputusan DPRD Kalbar tentang persetujuan, penandatangan berita acara persetujuan bersama antara Gubernur Kalbar dengan DPRD Kalbar dan terakhir penyampaian pendapat akhir kepada daerah.
Beberapa fraksi di DPRD Kalbar menyoroti banyak hal terkait Raperda tentang APBD Provinsi Kalbar tahun anggaran 2022. Seperti Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicaranya mengenai perlunya teknologi dalam peningkatan PAD, beberapa jembatan di daerah perhuluan Kalimantan Barat, Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) dan mall layanan publik.
Ada juga pendapatan dari fraksi lain seperti Fraksi Golongan Karya soal perda CSR, plasma melindungi petani termasuk kesehatan dan pendidikan dan kredit mikro untuk UMKM Kalimantan Barat. Fraksi Nasdem Kalbar menyoroti hutan adat, potensi besar PAD termasuk masalah IPM Kalbar. Sementara Gerindra Fokus pada perbaikan Jalan Sultan Hamid 2, Perum IV.
Dari Fraksi PAN Kalbar lebih fokus menyoroti persoalan aset-aset di Kalimantan Barat yang perlu terus dilakukan pembenahan. Sehingga mana milik Pemprov dan bukan bakalan tercatat dengan rapi. Sementara Fraksi PKB selain masalah formula anggaran bisa melewati komisi-komisi dahulu, sehingga bisa menjadi skala prioritas. Selain itu aktualisi BUMD yang dikelola Pemprov juga diminta terus berbenah.
Gubernur Kalbar Sutarmidji kemudian menjawab perlu teknologi dalam peningkatan PAD memang penting. Soal jembatan di beberapa wilayah yang dikunjunginya bisa ditangani tahun 2022. Termasuk masalah pengadaan barang dan jasa, Midji berharap kalau bisa dipercepat, harus dilakukan. “Saya berharap kalau boleh lelang sekarang lakukan juga untuk program tahun mendatang,” ucapnya.
Menjawab fraksi Golkar, Gubernur Sutarmidji menyebutkan, plasma memang harus melindungi petani dan masyarakat yang berada di sekitar. Demikian juga soal kesehatan dan pendidikan tetap menjadi perhatian utama Pemprov Kalbar. Soal mutasi, Midji biasanya melakukan karena adanya kekosongan, untuk mengisi jabatan tersebut.
Untuk kredit mikro UMKM, lanjut gubernur, Bank Kalbar sudah melakukan. Ke depan bakalan diperbanyak program kredit kepada para pelaku usaha kecil menengah ini. Jangkauannya dengan subsidi bunga rendah lagi. (den)
