"Ini masa tanggap darurat. Banyak korban banjir butuh bantuan dan uluran tangan. Kita Kalbar saja berempati. Harusnya pemilik konsensi perkebunan lahan sawit yang menjadi penyumbang kerusakan ekosistem alam di Kalbar lebih merasa berempati. Bukannya ribut soal jumlah duit bantuan, dan ini itu. Namun justru tidak membantu," kata Herry sapaan karib politisi dapil Pontianak ini dengan nada geram.
Menurut dia disadari atau tidak, hampir 70, 80 bahkan sampai 90 persen hutan di Kalbar gundul karena ulah konsensi perkebunan kelapa sawit. Di mana-mana, rasanya tidak ada lagi hutan luas sebagai wilayah resapan air, sekaligus penjaga keseimbangan dan ekosistem alam di Kalbar. Seluas mata memandang dari udara, isi wilayah Kalbar adalah lahan-lahan konsensi perkebunan kelapa sawit.
Hasilnya, kata dia, bencana banjir hampir sepanjang waktu atau tahunan terjadi, jika deraan hujan terus mendera. "Nah, daerah perhuluan Kalbar yang sekarang terkena dampak musibah banjir, salah satunya disebabkan konsensi perusahaan kebun sawit. Ahli manapun tidak bisa menyangkal itu," ucapnya.
Dia menambahkan investasi sawit tidak hanya mendatangkan manfaat seperti pemberdayaan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Di satu sisi juga rentan ketika alam mengamuk akibat lingkungan sudah rusak. Susah untuk membenarkan kembali seperti semula.
"Lihat saja, program plasma. Banyak masyarakat juga dirugikan. Hitungannya ini itu. Dari dulu demikian. Begitu juga ketika lingkungan mengamuk seperti sekarang, kok terkesan ogah membantu. Seperti tidak terjadi apa-apa. Ini harusnya menjadi musibah nasional," kata dia dengan nada keras.
Dia menyebutkan undangan Gubernur Kalbar, Sutarmidji kepada investor sawit sebenarnya bermaksud baik. Salah satunya, membantu korban terdampak banjir dari rasa empati perusahaan sawit yang sudah banyak untung dari lahan konsesi mereka Kalbar. Solusi lain sepertinya yakni menemukan formulasi tepat agar bencana banjir tidak dialami lagi oleh masyarakat.
"Bagaimana bisa ketemu. Terlalu banyak alasan dari perwakilan perusahaan sawit. Saya sependapat dengan pak gub (Gubernur Kalbar, Sutarmidji), bagi perusahaan tak punya empati dan ribut soal letak lahan konsensus di daerah banjir atau bukan, sebaiknya izin HGU direvisi kembali atau dilaporkan ke pusat. Lahan-lahan baru tidak kunjung ditanami, jangan diberikan lagi pertambahan izin konsensi sawit," usul dia.
Di sisi lain, Herri juga mengkritis kerusakan jalan-jalan provinsi atau nasional yang disumbang perusahaan sawit sebenarnya tidak kecil. Sering kendaraan pengangkut hasil sawit melebihi muatan dari kapasitas jalan yang diperbolehkan.
Makanya tidak jarang, jalan-jalan yang awalnya sudah dibenarkan pemerintah rusak kembali. "Nah, masyarakat sering kali menyalahkan pemerintah. Padahal angkutan tonase sawit juga menjadi penyumbang kerusakan jalan," tukasnya.
Di sisi lain, politisi Golkar ini menyetujui jika Pajak Air Permukaan (PAP) sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kalbar wajib dibayarkan perusahaan sawit. Bagi perusahaan tidak membayar, segera audit walaupun sudah lama beroperasi. Pemeritah segel saja, jika perda daerah tidak diikuti.
Dukungan mengejar pajak PKB dan BBNKB dari kendaraan milik perusahaan sawit harus dilakukan. Bagi perusahaan pengemplang sebaiknya diumumkan dan segera lunasi kewajibannya. "Jangan sampai malu sendiri. Masyarakat nanti yang baca," tukasnya. (den) Editor : Yulfi Asmadi