KUALA LUMPUR – Nurul Izzah akhirnya melepas jabatannya. Dia mundur sebagai penasihat senior bidang ekonomi dan finansial Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim, yang tidak lain ayahnya sendiri. Sebelumnya, jabatan yang disandang Nurul sejak 3 Januari lalu itu menuai kontroversi. Penunjukan tersebut dinilai nepotisme.
Meski begitu, Nurul tidak serta-merta keluar dari jabatan di lingkaran pemerintahan. Kini, dia menjabat co-chairman komite penasihat khusus Kementerian Keuangan yang diketuai mantan CEO Petronas Hassan Marican. Di komite tersebut, ada juga nama Direktur Studi Ekonomi Sunway University Yeah Kim Leng dan profesor ekonomi terkemuka Universiti Malaya Rajah Rasiah.
’’Ketua Komite Hassan Marican mengundang saya bergabung untuk membantu usaha mereka dalam memperkuat ekonomi negara dan rakyat. Saya dengan rendah hati menerima tanggung jawab itu dan menghargai setiap kesempatan untuk berkontribusi demi masa depan Malaysia yang lebih baik,’’ ujarnya, seperti dikutip Channel News Asia kemarin (12/2).
Jabatan baru Nurul sangat mungkin tetap menuai perdebatan. Sebab, komite itu melaporkan langsung kinerjanya kepada menteri keuangan yang juga dirangkap PM Anwar Ibhraim. Pemimpin 75 tahun itu mendirikan komite penasihat khusus tersebut pada 7 Februari lalu. Tugasnya, memberi nasihat tentang hal-hal terkait subsidi. Termasuk meninjau dan merestrukturisasi subsidi.
Komite tersebut juga memberikan nasihat kepada menteri keuangan seputar perusahaan yang terkait pemerintah (GLCs). Termasuk menentukan relevansi dan mengonsolidasikannya jika dinilai perlu. Selain itu, komite memberi saran tentang utang nasional dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Belum diketahui apakah Nurul akan dibayar dalam jabatan baru tersebut. Saat menjadi penasihat senior PM, dia tidak dibayar. Namun, para kritikus menilai nepotisme itu terlihat karena Nurul tidak punya pengalaman di bidang ekonomi dan keuangan.
Nurul memiliki gelar di bidang teknik serta gelar kedua di bidang kebijakan publik dan sosial dari Universitas Johns Hopkins di AS. Nurul juga merupakan wakil presiden Partai Keadilan Rakyat (PKR). Partai tersebut dipimpin Anwar.
Setelah pengangkatan itu, warganet langsung ramai berkomentar. Mereka menilai jabatan lamanya dan yang terbaru tidak ada beda. ’’Ini sama saja. Dia (Anwar, Red) ingin putrinya memiliki jabatan di pemerintahannya,’’ bunyi unggahan Fadhirul Anuar di akun Facebook Astro Awani.
Sementara itu, mantan PM Malaysia Mahathir Mohamad mengundurkan diri dari partai yang dibentuknya 2020 lalu, Partai Pejuang Tanah Air atau yang biasa disebut Pejuang. Diduga, Mahathir sudah tidak sejalan dengan putranya, Mukhriz Mahathir, yang saat ini memimpin partai tersebut. Mahathir mundur bersama 12 anggota partai lainnya.
’’Ada beberapa tokoh di Pejuang yang tidak setuju dengan gagasan pembentukan Gerakan Tanah Air (GTA) yang lebih inklusif dan mempersatukan lebih banyak kelompok,’’ ucap mantan Sekjen Pejuang Marzuki Yahya, yang ikut keluar bersama Mahathir.
GTA merupakan koalisi Partai Melayu-Muslim dan organisasi non pemerintah yang didirikan Mahathir. Sebelumnya, Pejuang bergabung dengan GTA. Namun, pada pemilu November lalu, perolehan suara GTA mengenaskan. Tidak berhasil meraih satu kursi pun. Untuk kali pertama dalam 53 tahun, Mahathir kalah di basisnya. Dia bahkan harus kehilangan deposit MYR 10 ribu (Rp 34,4 juta) gara-gara suara yang didapat kurang dari seperdelapan jumlah pemilih di Langkawi.
Pasca kekalahan telak itu, pada Desember 2022 Mahathir mundur sebagai pemimpin Pejuang. Namun, dia masih menjadi anggota partai. Nah, 14 Januari lalu, Pejuang resmi keluar dari GTA. Mahathir tidak terima dengan keputusan yang disepakati dalam rapat umum tahunan partai tersebut.
’’Pejuang menolak GTA itu seperti menolak saya. Itu karena saya di GTA, tapi Pejuang tidak mau bersama kami,’’ kata Mahathir pada Sabtu (11/2).
Kemungkinan yang membuat Mahathir kian berang adalah Pejuang memutuskan bernegosiasi dengan koalisi Pakatan Harapan (PH) atau oposisi koalisi Perikatan Nasional (PN). Pejuang berharap negosiasi memberikan hasil yang baik pada pemilihan enam negara bagian yang dijadwalkan tahun ini. (sha/c18/hud)
