alexametrics
25 C
Pontianak
Tuesday, June 28, 2022

Pasang Plang Penyitaan Tanah Perkara Tipikor Atas SWDMLLJ yang Tidak Terkutip

PONTIANAK– Tim Penyidik pada Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, pada  Selasa dan Rabu  10 s/d 11 Mei 2022 telah melakukan penyitaan dan pemasangan plang penyitaan tanah terkait perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan atas penerimaan pajak daerah.

Perkara tersebut berada pada Unit Instalasi Pelayanan Pendapatan Daerah (UIPPD) Balai Karangan, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020 atas SWDKLLJ yang tidak terkutip dan atas pajak kendaraan bermotor, denda dan tunggakan yang tidak disetor ke Kas Negara/Daerah Atas Nama Tersangka “GL“, sebesar Rp.1.521.835.513,00.

Penerangan Hukum Kejati Kalbar mengemukakan bahwa  hal tersebut dilakukan berdasarkan Izin Penyitaan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor : 147/Pen.Pid/2022/PN SAG Tanggal 27 April 2022. Adapun penyitaan tanah tersebut berada di 3 (tiga) lokasi, yaitu  sebidang tanah beralamat di Lingkungan Semajau RT.030/009 Kelurahan Beringin Kecamatan Kapuas. Luas Tanah 7.202,01 M2. Berdasarkan Surat Pernyataan Nomor : 593/108/Pem Tanggal 05 Juli 2021 An. Gustia Lazuardi Perolehan Hibah dari Gustia Iskandar (Orang Tua).

Baca Juga :  Ajak Tingkatkan Ibadah di 10 Hari Terakhir Ramadan

Sebidang tanah beralamat di Dusun Selimus Desa/Kelurahan Seraras Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sanggau, luas +95.000 M2.

Sebidang Tanah beralamat di Desa / Kelurahan Beringin Kecamatan Sanggau Kabupaten Sanggau, Luas 11.060 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 946 Atas nama Gustia Iskandar.

Penyitaan Tanah tersebut dilakukan dalam upaya untuk Pemulihan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.1.521.835.513,00.

Bahwa tersangka ‘ GL ‘’, pada waktu bertugas sebagai Staf Pelaksana pada UIPPD Balai Karangan UPTPPD Wilayah Sanggau dan sekarang bertugas Pengadmistrasi Persuratan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat diduga telah melakukan tindak pidana korupsi terkait penyalahgunaan penerimaan pajak pada Unit Instalasi Pendapatan Daerah (UIPPD) Balai Karangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalbar dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 atas Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang tidak terkutip dan atas pajak kendaraan bermotor, denda dan tunggakan yang tidak disetorkan ke kas daerah.

Baca Juga :  Kejati Kalbar Beri Bantuan ke Warga Terdampak Banjir di Sanggau, Sintang, Sekadau dan Melawi

Pengungkapan kasus ini merupakan hasil kolaborasi antara Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejati Kalbar dengan Inspektorat Provinsi Kalbar

Bahwa tersangka disangkakan melanggar pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (mrd/r)

PONTIANAK– Tim Penyidik pada Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, pada  Selasa dan Rabu  10 s/d 11 Mei 2022 telah melakukan penyitaan dan pemasangan plang penyitaan tanah terkait perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan atas penerimaan pajak daerah.

Perkara tersebut berada pada Unit Instalasi Pelayanan Pendapatan Daerah (UIPPD) Balai Karangan, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020 atas SWDKLLJ yang tidak terkutip dan atas pajak kendaraan bermotor, denda dan tunggakan yang tidak disetor ke Kas Negara/Daerah Atas Nama Tersangka “GL“, sebesar Rp.1.521.835.513,00.

Penerangan Hukum Kejati Kalbar mengemukakan bahwa  hal tersebut dilakukan berdasarkan Izin Penyitaan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor : 147/Pen.Pid/2022/PN SAG Tanggal 27 April 2022. Adapun penyitaan tanah tersebut berada di 3 (tiga) lokasi, yaitu  sebidang tanah beralamat di Lingkungan Semajau RT.030/009 Kelurahan Beringin Kecamatan Kapuas. Luas Tanah 7.202,01 M2. Berdasarkan Surat Pernyataan Nomor : 593/108/Pem Tanggal 05 Juli 2021 An. Gustia Lazuardi Perolehan Hibah dari Gustia Iskandar (Orang Tua).

Baca Juga :  Perbakin Kalbar Cup 2021, Jaring Atlet Tembak Masa Depan

Sebidang tanah beralamat di Dusun Selimus Desa/Kelurahan Seraras Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sanggau, luas +95.000 M2.

Sebidang Tanah beralamat di Desa / Kelurahan Beringin Kecamatan Sanggau Kabupaten Sanggau, Luas 11.060 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 946 Atas nama Gustia Iskandar.

Penyitaan Tanah tersebut dilakukan dalam upaya untuk Pemulihan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.1.521.835.513,00.

Bahwa tersangka ‘ GL ‘’, pada waktu bertugas sebagai Staf Pelaksana pada UIPPD Balai Karangan UPTPPD Wilayah Sanggau dan sekarang bertugas Pengadmistrasi Persuratan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat diduga telah melakukan tindak pidana korupsi terkait penyalahgunaan penerimaan pajak pada Unit Instalasi Pendapatan Daerah (UIPPD) Balai Karangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalbar dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 atas Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang tidak terkutip dan atas pajak kendaraan bermotor, denda dan tunggakan yang tidak disetorkan ke kas daerah.

Baca Juga :  Wakil Jaksa Agung Apresiasi Kejati Kalbar

Pengungkapan kasus ini merupakan hasil kolaborasi antara Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejati Kalbar dengan Inspektorat Provinsi Kalbar

Bahwa tersangka disangkakan melanggar pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (mrd/r)

Most Read

Artikel Terbaru

/