alexametrics
25.3 C
Pontianak
Friday, August 12, 2022

Instansi Pemerintah Lakukan KSWP

Dalam Rangka Pemberian Layanan Publik Tertentu

PONTIANAK—Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kalimantan Barat bersama intansi pemerintah di lingkungan Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan rapat koordinasi dan diskusi bersama tentang pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) di Aula Balai Diklat Keuangan Pontianak, Selasa (17/9).

Instansi pemerintah melakukan KSWP dalam rangka memberikan layanan publik tertentu. KSWP dilakukan dengan melalui aplikasi yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasaan Korupsi Tahun 2015 dan Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasaan Korupsi Tahun 2016 dan 2017, Presiden mengintruksikan kepada Gubernur dan Bupati untuk melaksanakan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Salah satu aksi dalam lampiran Intruksi Presiden nomor 5 Tahun 2015 adalah pengaturan mengenai kewajiban melakukan konfirmasi status wajib pajak untuk layanan publik tertentu. Ukuran keberhasilan dari aksi tersebut adalah diterbitkannya peraturan untuk mensyaratkan konfirmasi status wajib pajak dalam pemberian layanan publik kriteria tertentu.

Baca Juga :  Kantor Bea Cukai Entikong Musnahkan Rokok dan Minol Ilegal

Dalam Pemendagri Nomor 112 Tahun 2016, telah diamanatkan ketentuan mengenai tatacara pelaksanaan konfirmasi status wajib pajak dan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban pajak daerah oleh pemerintah daerah diatur dengan peraturan kepala daerah.

“Kepala daerah diminta oleh pusat untuk membuat perkada,” kata Kusmahendri, kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Melawi, menyampaikan salah satu bahasan pada kegiatan yang diadakan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 30 Agustus lalu di gedung Kementerian Dalam Negeri Jakarta.

Kegiatan dimaksud adalah monitoring dan evaluasi implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Sri Rahayu Murtiningsih, kepala Seksi Kerja Sama dan Hubungan Masyakarat Kanwil DJP Kalimantan Barat mengatakan bahwa KSWP merupakan salah satu aksi pencegahan dan pemberantasaan korupsi sebagaimana yang diintruksikan Presiden dalam Intruksi Presiden.

“Dirjen Pajak menyediakan aplikasi untuk KSWP, sedangkan pelaksanaan KSWP ada di intansi pemerintah yang memberikan pelayanan publik tertentu. Ketentuan yang mengatur KSWP salah satunya Permendagri Nomor 112 Tahun 2016,’” kata perempuan yang karib disapa Yayuk ini.

Baca Juga :  Kakanwil DJP Kalbar Resmikan Tax Center Politap

Yayuk berharap dengan adanya rapat koordinasi dan diskusi dengan intansi pemerintah yang memberikan pelayanan  publik tertentu di lingkungan Provinsi Kalimantan Barat, mendapat masukan, kendala, dan permasalahan terkait pelaksaaan KSWP.

Salah satu masukan yang diperoleh dari kegiatan tersebut dari Dina pegawai DPMPTSP Provinsi Kalimantan Barat. Dina mengusulkan agar Dirjen Pajak bekerjasama dengan BKPM agar KSWP dimasukkan dalam aplikasi OSS. Hal ini agar tidak dua kali kerja. OSS dan KSWP.  Kusmahendri mengatakan untuk pengintegrasian KSWP dan OSS sedang dilakukan pembahasan di pusat.
Beberapa peserta juga berharap beberapa aplikasi untuk proses perizinan dapat dijadikan satu sehingga masyarakat dan petugas dibuat mudah. Sedangkan untuk aplikasi KSWP sendiri tidak ada kendala kecuali di Kabupaten Sekadau yang terkendala karena sinyal jaringan. (r/*)

Dalam Rangka Pemberian Layanan Publik Tertentu

PONTIANAK—Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kalimantan Barat bersama intansi pemerintah di lingkungan Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan rapat koordinasi dan diskusi bersama tentang pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) di Aula Balai Diklat Keuangan Pontianak, Selasa (17/9).

Instansi pemerintah melakukan KSWP dalam rangka memberikan layanan publik tertentu. KSWP dilakukan dengan melalui aplikasi yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasaan Korupsi Tahun 2015 dan Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasaan Korupsi Tahun 2016 dan 2017, Presiden mengintruksikan kepada Gubernur dan Bupati untuk melaksanakan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Salah satu aksi dalam lampiran Intruksi Presiden nomor 5 Tahun 2015 adalah pengaturan mengenai kewajiban melakukan konfirmasi status wajib pajak untuk layanan publik tertentu. Ukuran keberhasilan dari aksi tersebut adalah diterbitkannya peraturan untuk mensyaratkan konfirmasi status wajib pajak dalam pemberian layanan publik kriteria tertentu.

Baca Juga :  Segera Siapakan Syarat DAK Fisik Tahap II

Dalam Pemendagri Nomor 112 Tahun 2016, telah diamanatkan ketentuan mengenai tatacara pelaksanaan konfirmasi status wajib pajak dan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban pajak daerah oleh pemerintah daerah diatur dengan peraturan kepala daerah.

“Kepala daerah diminta oleh pusat untuk membuat perkada,” kata Kusmahendri, kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Melawi, menyampaikan salah satu bahasan pada kegiatan yang diadakan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 30 Agustus lalu di gedung Kementerian Dalam Negeri Jakarta.

Kegiatan dimaksud adalah monitoring dan evaluasi implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Sri Rahayu Murtiningsih, kepala Seksi Kerja Sama dan Hubungan Masyakarat Kanwil DJP Kalimantan Barat mengatakan bahwa KSWP merupakan salah satu aksi pencegahan dan pemberantasaan korupsi sebagaimana yang diintruksikan Presiden dalam Intruksi Presiden.

“Dirjen Pajak menyediakan aplikasi untuk KSWP, sedangkan pelaksanaan KSWP ada di intansi pemerintah yang memberikan pelayanan publik tertentu. Ketentuan yang mengatur KSWP salah satunya Permendagri Nomor 112 Tahun 2016,’” kata perempuan yang karib disapa Yayuk ini.

Baca Juga :  KPPN Pontianak Bersiap Raih WBBM

Yayuk berharap dengan adanya rapat koordinasi dan diskusi dengan intansi pemerintah yang memberikan pelayanan  publik tertentu di lingkungan Provinsi Kalimantan Barat, mendapat masukan, kendala, dan permasalahan terkait pelaksaaan KSWP.

Salah satu masukan yang diperoleh dari kegiatan tersebut dari Dina pegawai DPMPTSP Provinsi Kalimantan Barat. Dina mengusulkan agar Dirjen Pajak bekerjasama dengan BKPM agar KSWP dimasukkan dalam aplikasi OSS. Hal ini agar tidak dua kali kerja. OSS dan KSWP.  Kusmahendri mengatakan untuk pengintegrasian KSWP dan OSS sedang dilakukan pembahasan di pusat.
Beberapa peserta juga berharap beberapa aplikasi untuk proses perizinan dapat dijadikan satu sehingga masyarakat dan petugas dibuat mudah. Sedangkan untuk aplikasi KSWP sendiri tidak ada kendala kecuali di Kabupaten Sekadau yang terkendala karena sinyal jaringan. (r/*)

Most Read

Berkorban Menjadi Guru Terbaik

TNI-POLRI Kompak Bersihkan Sungai Kapuas

Petani Akui Kesulitan Pupuk Bersubsidi

Heboh Penemuan Bayi di Tepi Jalan

Artikel Terbaru

/