alexametrics
32.8 C
Pontianak
Tuesday, August 16, 2022

DJKN Kalbar Percepat Alih Status BMN

PONTIANAK – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kalimantan Barat melaksanakan rapat koordinasi dengan Universitas Tanjungpura (Untan) dan Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah VIII dalam rangka percepatan alih status penggunaan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dengan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Kepala Balai BPHP Wilayah VIII, Utama Prijadi beserta jajarannya menyampaikan bahwa sesuai SK Menteri LHK Nomor 656 tahun 2016, Kementerian LHK telah menyerahkan pengelolaan hutan untuk tujuan tertentu kepada Untan. Namun di atasnya masih terdapat BMN berupa bangunan dan tanaman meranti.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Kanwil DJKN Kalbar, Edward UP Nainggolan menyampaikan bahwa BMN tersebut dapat dialihstatuskan sesuai dengan nilai yang tercatat pada Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Keuangan (SIMAK) BMN.

Baca Juga :  Pajak Bertutur untuk Generasi Bangsa Sadar Pajak

“Ajukan ke kami dengan dilengkapi dokumen pendukung seperti daftar rincian aset serta ketersediaan menerima alih status dari Untan,” tambah Edward.

Kepala Biro keuangan dan Umum Untan menyampaikan perlu koordinasi lebih lanjut antara Sekretariat Jenderal LHK dan Ristekdikti sehingga proses tersebut dapat segera terselesaikan. Sementara itu, Dekan Fakultas Kehutanan Untan, Dr. Ir. H. Gusti Hardiansyah, M.Sc, QAM menyampaikan rencana pengelolaan hutan sekitar dua ribu hektare yang akan digunakan antara lain untuk riset dan ekowisata.

“Make it simple but significant, mari percepat proses alih status BMN sehingga dapat dioptimalisasikan dan dimaksimalkan pemanfaatan hutan tersebut untuk tujuan Tri Dharma Perguruan Tinggi,” jelas Edward. Ia berharap aset BMN dapat dimanfaatkan dengan baik secara profesional dan akuntabel untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.*

Baca Juga :  Untan dan DJKN Jalin Kerja Sama Pengelolaan Piutang

PONTIANAK – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kalimantan Barat melaksanakan rapat koordinasi dengan Universitas Tanjungpura (Untan) dan Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah VIII dalam rangka percepatan alih status penggunaan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dengan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Kepala Balai BPHP Wilayah VIII, Utama Prijadi beserta jajarannya menyampaikan bahwa sesuai SK Menteri LHK Nomor 656 tahun 2016, Kementerian LHK telah menyerahkan pengelolaan hutan untuk tujuan tertentu kepada Untan. Namun di atasnya masih terdapat BMN berupa bangunan dan tanaman meranti.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Kanwil DJKN Kalbar, Edward UP Nainggolan menyampaikan bahwa BMN tersebut dapat dialihstatuskan sesuai dengan nilai yang tercatat pada Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Keuangan (SIMAK) BMN.

Baca Juga :  Sita 250 Ton Rotan Sulawesi

“Ajukan ke kami dengan dilengkapi dokumen pendukung seperti daftar rincian aset serta ketersediaan menerima alih status dari Untan,” tambah Edward.

Kepala Biro keuangan dan Umum Untan menyampaikan perlu koordinasi lebih lanjut antara Sekretariat Jenderal LHK dan Ristekdikti sehingga proses tersebut dapat segera terselesaikan. Sementara itu, Dekan Fakultas Kehutanan Untan, Dr. Ir. H. Gusti Hardiansyah, M.Sc, QAM menyampaikan rencana pengelolaan hutan sekitar dua ribu hektare yang akan digunakan antara lain untuk riset dan ekowisata.

“Make it simple but significant, mari percepat proses alih status BMN sehingga dapat dioptimalisasikan dan dimaksimalkan pemanfaatan hutan tersebut untuk tujuan Tri Dharma Perguruan Tinggi,” jelas Edward. Ia berharap aset BMN dapat dimanfaatkan dengan baik secara profesional dan akuntabel untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.*

Baca Juga :  Optimalisasi Pemanfaatan PLBN Aruk

Most Read

Artikel Terbaru

/