alexametrics
25 C
Pontianak
Thursday, August 18, 2022

Segera Siapakan Syarat DAK Fisik Tahap II

PONTIANAK—Bertempat di Aula Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kalimantan Barat,  diselenggarakan Focus Group Discussion (FGD) mengenai Pengelolaan dan Penyaluran dana alokasi khusus (DAK) Fisik di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada 26 Agustus 2019.

Kegiatan tersebut diinisiasi oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kalimantan Barat dalam rangka membahas permasalahan dengan mencari solusi Penyaluran DAK Fisik, sehingga pelaksanaan DAK Fisik berjalan dengan baik. FGD dihadiri oleh seluruh Dinas Penerima DAK Fisik di lingkup Pemprov Kalimantan Barat.

Edward Nainggolan, kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kalimantan Barat, menyampaikan apresiasinya pada Pemprov Kalimantan Barat atas terealisasinya kontrak untuk seluruh kegiatan DAK Fisik di Pemprov Kalimantan Barat Tahun 2019.

Baca Juga :  Peran Penting Bendahara Sukseskan Kepatuhan Pajak

DAK Fisik merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

DAK fisik bertujuan untuk meningkatkan pembangunan dengan tujuan publik. Oleh sebab itu, Edward mengingatkan agar Pemprov Kalimantan Barat perlu mempersiapakan persyaratan DAK Fisik Tahap II Tahun 2019 yang paling lambat tanggal 21 Oktober disampaikan ke Kantor pelayanan Perbendaaraan Negara (KPPN) Pontianak.

DAK Fisik untuk Pemprov Kalimantan Barat tahun 2019 adalah sebesar Rp332,8 miliar, dengan jumlah yang dikontrakkan sebesar Rp320,5 M (967 kontrak). DAK fisik yang sudah dicairkan pada tahap I adalah sebesar Rp76,9 miliar (156 kontrak) pada akhir Juli 2019. Sementara tahap II akan disalurkan sebesar 45% dari kontrak pada akhir Oktober 2019 dan tahap III sebesar sisa kontrak pada minggu ketiga bulan Desember. (r/*)

Baca Juga :  DJP Kembali Buka Layanan Tatap Muka

PONTIANAK—Bertempat di Aula Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kalimantan Barat,  diselenggarakan Focus Group Discussion (FGD) mengenai Pengelolaan dan Penyaluran dana alokasi khusus (DAK) Fisik di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada 26 Agustus 2019.

Kegiatan tersebut diinisiasi oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kalimantan Barat dalam rangka membahas permasalahan dengan mencari solusi Penyaluran DAK Fisik, sehingga pelaksanaan DAK Fisik berjalan dengan baik. FGD dihadiri oleh seluruh Dinas Penerima DAK Fisik di lingkup Pemprov Kalimantan Barat.

Edward Nainggolan, kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kalimantan Barat, menyampaikan apresiasinya pada Pemprov Kalimantan Barat atas terealisasinya kontrak untuk seluruh kegiatan DAK Fisik di Pemprov Kalimantan Barat Tahun 2019.

Baca Juga :  KPPN Sintang Siap Raih Predikat WBK

DAK Fisik merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

DAK fisik bertujuan untuk meningkatkan pembangunan dengan tujuan publik. Oleh sebab itu, Edward mengingatkan agar Pemprov Kalimantan Barat perlu mempersiapakan persyaratan DAK Fisik Tahap II Tahun 2019 yang paling lambat tanggal 21 Oktober disampaikan ke Kantor pelayanan Perbendaaraan Negara (KPPN) Pontianak.

DAK Fisik untuk Pemprov Kalimantan Barat tahun 2019 adalah sebesar Rp332,8 miliar, dengan jumlah yang dikontrakkan sebesar Rp320,5 M (967 kontrak). DAK fisik yang sudah dicairkan pada tahap I adalah sebesar Rp76,9 miliar (156 kontrak) pada akhir Juli 2019. Sementara tahap II akan disalurkan sebesar 45% dari kontrak pada akhir Oktober 2019 dan tahap III sebesar sisa kontrak pada minggu ketiga bulan Desember. (r/*)

Baca Juga :  Awasi Kewajiban Wajib Pajak di KPP 

Most Read

Artikel Terbaru

/