alexametrics
26.7 C
Pontianak
Friday, August 19, 2022

Peserta Lelang Wajib Punya NPWP Cabang

MEMPAWAH—Bupati Mempawah Erlina meminta seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai kegiatan pengadaan barang dan jasa melalui proses lelang serta Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa selaku unit kerja penyelenggara proses pelelangan barang dan jasa, untuk mewajibkan pemenang lelang yang berdomisili di luar Kabupaten Mempawah mendaftarkan diri di KPP Pratama Mempawah guna memperoleh NPWP Cabang.

Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan penerimaan daerah yang bersumber dari Dana Transfer Pemerintah Pusat berupa Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan, melalui Surat Edaran Nomor 973/4544/BPPRD-B.

Selain itu, Bupati juga meminta agar kewajiban mempunyai NPWP Cabang dijadikan sebagai salah satu persyaratan untuk mengikuti proses pelelangan pengadaan barang dan jasa.

Baca Juga :  Penerimaan Pajak 2019 di Kalbar Tumbuh Melambat

“Bendahara pengeluaran pada Organisasi Perangkat Daerah sebagai pemungut Pajak Penghasilan Wajib memeriksa NPWP Cabang sebagai kelengkapan persyaratan pembayaran atas hasil pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa serta menyetorkan pajak penghasilan tersebut dengan menggunakan NPWP Cabang Pelaksana pengadaan barang dan jasa,” katanya.

Lebih lanjut Bupati menyampaikan, apabila pemenang lelang pengadaan barang dan jasa di wilayah Kabupaten Mempawah mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak Cabang Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mempawah, maka kewajiban membayar pajak akan dilakukan dan diadministrasikan di KPP Pratama Mempawah yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi langsung terhadap penerimaan bagi hasil pajak bagian Pemerintah Kabupaten Mempawah.

Permintaan Erlina ini seiring dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Wajib Pajak Cabang bagi Pelaku Usaha.

Baca Juga :  KP2KP MEMPAWAH, Layanan Daring SPT Tahunan Lewat Whatsapp

Dalam peraturan tersebut menyatakan pelaku usaha dan/atau pekerjaan atau profesi dan pemenang lelang pelaksanan pengadaan barang dan jasa yang bertempat tinggal atau kedudukan di daerah dan yang memiliki NPWP domisili di luar daerah, wajib mendaftarkan diri sebagai wajib pajak cabang di tempat kegiatan yang bersangkutan. (r/*)

MEMPAWAH—Bupati Mempawah Erlina meminta seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai kegiatan pengadaan barang dan jasa melalui proses lelang serta Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa selaku unit kerja penyelenggara proses pelelangan barang dan jasa, untuk mewajibkan pemenang lelang yang berdomisili di luar Kabupaten Mempawah mendaftarkan diri di KPP Pratama Mempawah guna memperoleh NPWP Cabang.

Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan penerimaan daerah yang bersumber dari Dana Transfer Pemerintah Pusat berupa Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan, melalui Surat Edaran Nomor 973/4544/BPPRD-B.

Selain itu, Bupati juga meminta agar kewajiban mempunyai NPWP Cabang dijadikan sebagai salah satu persyaratan untuk mengikuti proses pelelangan pengadaan barang dan jasa.

Baca Juga :  Pajak Membangun Negeri

“Bendahara pengeluaran pada Organisasi Perangkat Daerah sebagai pemungut Pajak Penghasilan Wajib memeriksa NPWP Cabang sebagai kelengkapan persyaratan pembayaran atas hasil pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa serta menyetorkan pajak penghasilan tersebut dengan menggunakan NPWP Cabang Pelaksana pengadaan barang dan jasa,” katanya.

Lebih lanjut Bupati menyampaikan, apabila pemenang lelang pengadaan barang dan jasa di wilayah Kabupaten Mempawah mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak Cabang Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mempawah, maka kewajiban membayar pajak akan dilakukan dan diadministrasikan di KPP Pratama Mempawah yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi langsung terhadap penerimaan bagi hasil pajak bagian Pemerintah Kabupaten Mempawah.

Permintaan Erlina ini seiring dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Wajib Pajak Cabang bagi Pelaku Usaha.

Baca Juga :  Indodax Terima Penghargaan Patuh Pajak dari DJP Kementerian Keuangan

Dalam peraturan tersebut menyatakan pelaku usaha dan/atau pekerjaan atau profesi dan pemenang lelang pelaksanan pengadaan barang dan jasa yang bertempat tinggal atau kedudukan di daerah dan yang memiliki NPWP domisili di luar daerah, wajib mendaftarkan diri sebagai wajib pajak cabang di tempat kegiatan yang bersangkutan. (r/*)

Most Read

Artikel Terbaru

/