Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Warga yang berasal dari Desa Mayak dan Desa Tanjungpura, bahu-membahu membuat jembatan atau meting sementara, menggunakan kayu. Balok-balok kayu disusun dan dipaku mereka demi melintasi jalan yang terendam banjir. Jalan tersebut hanya bisa digunakan oleh pengguna kendaraan roda dua.
Pembuatan jalan sementara tersebut selain untuk membantu masyarakat agar tetap bisa melintas, juga sebagai bentuk protes dan kekecewaan terhadap pelaksanaan proyek. Pasalnya proyek pembangunan jalan tersebut menelan anggaran hingga Rp14 miliar dari APBD Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2019. Pembuatan jembatan sementara menjadi satu-satunya alternatif yang harus dibangun mereka, agar masyarakat tetap bisa melintas.
Salah satu warga Desa Mayak, Mohammad Hidayat (45), mengaku sangat kecewa dengan pelaksanaan proyek pembangunan ruas Jalan Raya Sungai Awan Kiri – Tanjungpura. Pasalnya, dia mengeluhkan, meski telah menelan biaya belasan miliar, namun pembangunannya tidak bisa mengatasi masalah banjir yang selama ini memang menjadi momok di lokasi tersebut.
Dia mengatakan, proyek peningkatan jalan tersebut dianggap kurang efektif. Selain jalan tetap terendam banjir, dia menilai, tidak ada penanganan lebih lanjut dari pihak terkait menangani masalah tersebut. "Kalau bicara kecewa, tentu kami sangat kecewa. Kami berharap pihak pelaksana maupun pihak terkait untuk bertanggung jawab," katanya, kemarin (25/11).
Dia menjelaskan, sebagai bentuk protes dan kekecewaan tersebut, masyarakat dari dua desa melakukan aksi gotong royong. Mereka membangun jalan sementara menggunakan kayu, agar masyarakat tetap bisa melintas di jalan tersebut. "Masyarakat sudah bangun jalan sementara, itu sebagai bentuk protes. Kita berharap dinas turun ke lapangan mengecek kondisi ini dan mencari solusinya agar anggaran sebesar itu tidak sia-sia," pintanya.
Hidayat mengaku kecewa dengan pihak pelaksana yang menuding masyarakat pekerja kayu sebagai penyebab banjir, lantaran melakukan pembendungan aliran sungai. Padahal, dipastikan dia bahwa banjir ini terjadi akibat timbunan yang kurang tinggi, terlebih di seputaran Sungai Mensubuk. "Kita minta aparat penegak hukum bisa memeriksa pekerjaan ini mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Jika ada kesalahan kita berharap ada sanksi tegas agar kedepan tidak ada lagi proyek-proyek dengan anggaran besar yang terkesan mubazir," pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan bahwa Jalan Raya Sungai Awan Kiri – Tanjungpura yang baru dikerjakan sudah terendam banjir. Penimbunan yang dilakukan agar jalan tersebut bebas dari banjir di musim hujan, justru terlihat tidak ada bedanya. Padahal, proyek tersebut menelan dana Rp14 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Ketapang tahun 2019.
Proyek tersebut masih dalam proses pengerjaan akhir. Namun, di beberapa titik sudah terendam banjir. Pihak pelaksana proyek menuding kondisi ini terjadi akibat adanya oknum warga yang sengaja membendung aliran air untuk kepentingan pengangkutan kayu dari dalam hutan, sehingga air naik hingga kelokasi pelaksanaan proyek.
Salah satu warga, Andi (34), mengatakan, terendamnya jalan kabupaten yang sedang dikerjakan tersebut, seolah hanya menghabiskan anggaran saja. Pasalnya, penimbunan untuk meninggikan badan jalan dinilai dia justru tidak berhasil. “Kalau seperti ini sama seperti sebelum ditimbun. Percuma saja anggarannya hingga Rp14 miliar kalau kondisi jalan masih terendam,” katanya, kemarin (21/11).
Dia menjelaskan, anggaran yang dikucurkan oleh Pemda Ketapang tersebut bertujuan agar jalan tersebut lebih tinggi dan tidak terendam banjir saat musim hujan tiba. Pasalnya, diakui dia jika di kawasan tersebut selalu menjadi langganan banjir saat musim hujan datang. “Masyarakat berharap dengan anggaran yang sebesar ini dampaknya bisa benar-benar dirasakan masyarakat,” harapnya. “Kita mendukung pembangunan ini, karena ini yang sangat diharapkan masyarakat. Akan tetapi pembangunannya jangan sekadar formalitas, harus dicari solusi kenapa ini terjadi, apakah karena timbunan rendah, tidak ada saluran air atau apa, ini harus dipecahkan. Jangan sampai anggaran yang besar menjadi sia-sia,” tambahnya.
Sementara itu, Site Manager Operasional PT. Bayu Karsa Utama, Suratno, mengeluhkan kondisi jalan yang saat ini terendam air tersebut. Pihaknya merasa dirugikan atas kejadian tersebut. “Kami juga mau mengeluh, karena informasinya air yang naik hingga ke lokasi disebabkan ada oknum warga yang sengaja membendung saluran untuk difungsikan, guna memudahkan mengangkut kayu dari dalam hutan,” tudingnya.
Sebagai pelaksana proyek, kondisi seperti ini sudah sering kali terjadi, sehingga membuat pihaknya kewalahan. Bahkan pihaknya harus merugi karena kembali melakukan penimbunan yang sudah dilakukan. “Persoalan ini sudah saya sampaikan termasuk ke dinas (Dinas PUPR, Red), tapi belum ada satu pun yang menanggapi. Jadi inisiatif kami selaku pelaksana, karena ini merupakan tanggung jawab, jadi kami akan kerjakan kembali sampai serah terima pekerjaan ini,” tuturnya.
Dia meminta pihak terkait peduli dan bersama-sama mendukung pembangunan. Kepada pihak yang sengaja melakukan pembendungan air, diminta dia agar dapat memperhatikan kondisi pembangunan yang saat ini dilakukan. “Kami terus bekerja maksimal. Jangan dibanjirilah, kasihan juga masyarakat lain yang melintas. Urusan membendung kalau itu persoalan klasik, harapan kami ada solusilah dari pihak terkait,” harapnya.
Ketua Komisi IV DPRD Ketapang, Achmad Sholeh, mengatakan, beberapa waktu lalu sempat melakukan monitoring terhadap beberapa proyek pembangunan di Ketapang, termasuk di proyek yang dikeluhkan ini. Dari hasil pantauannya, memang terdapat aliran sungai yang tersumbat, serta ditambah adanya pembendungan air aliran sungai oleh oknum warga. “Memang terbukti dan saya lihat sendiri waktu ninjau, bahkan bendungan dilakukan dengan menggunakan terpal, sehingga aliran sungai tidak mengalir,” katanya.
Untuk itu, guna mengatasi persoalan ini, dia menilai perlu campur tangan pihak pemerintah kecamatan hingga desa, untuk dapat menyosialisasikan kepada masyarakat, agar tidak melakukan pembendungan untuk kepentingan pribadi. “Nanti akan coba jadwalkan diskusi dengan pihak terkait termasuk kecamatan dan desa untuk mencari solusi dari persoalan ini. Selain itu menurut saya mengatasi persoalan ini satu di antaranya dengan melakukan normalisasi saluran-saluran yang ada agar tidak yang tersumbat supaya pembangunan jalan bisa maksimal dan tidak cepat hancur akibat direndam air terus,” pungkasnya. (afi)
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement
