Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Berikut Langkah Junaidi-Sahrani Agar Pelayanan BPJS Gratis Tepat Sasaran

H
Photo
Photo
KETAPANG - Calon Bupati (Cabup) Kabupaten Ketapang Nomor Urut 2, Junaidi, punya langkah khusus agar program pelayanan publik yang ada di Kabupaten Ketapang bisa berjalan sesuai dengan harapan masyarakat. Baik dalam bidang pendidikan, kesehatan dan bidang lainnya yang berkaitan dengan pelayanan di bidang masyarakat.

Terlebih dalam bidang kesehatan, yang dinilai Cabup Junaidi masih banyak kekurangan dalam Program BPJS Gratis yang tidak tepat sasaran. Dari 10,54% masyarakat tidak mampu, baru hanya sekitar 3% yang mendapat pelayanan kesehatan tersebut dan itu pun masih banyak yang tidak tepat sasaran.

"Mirisnya, dari yang tercover tersebut masih banyak yang tidak tepat sasaran, sehingga masih ada data-data yang tidak benar terkait status masyarakat Pra-sejahtera tersebut. Sedangkan masyarakat yang betul-betul membutuhkannya, justru tidak tercover karena adanya kesalahan pendataan," tegas Cabup Junaidi dalam siaran pers yang diterima Pontianak Post, Kamis (5/11).

Oleh karenanya, Cabup Junaidi akan melakukan sejumlah hal untuk mengatasi persoalan tersebut. Agar ke depannya, tak ada lagi salah data dan program dapat berjalan seperti yang diinginkan.

"Karenanya kami akan membuka hotline khusus terkait pengaduan-pengaduan. Baik dalam bidang pendidikan, kesehatan dan segala hal mengenai pelayanan publik di Kabupaten Ketapang agar masyarakat dapat berkomunikasi langsung dan hal ini bisa terselesaikan," sambungnya.

Tak hanya itu, Cabup Junaidi juga akan meminta untuk menginventarisir ulang semua data-data yang ada. Dan memverifikasinya agar mengetahui data mana yang sesuai dan data mana yang tidak sesuai.

"Kita juga akan menginventarisir secara detail dan menyeluruh. Kita akan minta aparatur desa untuk mendata ulang data-data yang sudah masuk dan kita verifikasi ulang," lanjut Cabup Junaidi.

"Dan juga akan kita beri tanda khusus bagi rumah-rumah yang memang masyarakat Pra-sejahtera. Supaya bagi yang menyalahgunakan, ada sanksi sosial dan rasa malu ketika rumah mereka diberi tanda tersebut," tutupnya. (*/r)

Advertisement
Advertisement
Editor : Heriyanto Pontianak Post

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer