Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ada Dugaan Pungli Pembuatan SKT oleh Kelurahan

a
Penulis: admin2❯
ILUSTRASI
ILUSTRASI
KETAPANG – Inspektorat Ketapang menerima laporan dugaan pungutan liar pembuatan surat keterangan tanah (SKT) oleh salah satu kelurah di Kecamatan Benua Kayong. Kini kasus tersebut telah disampaikan kepada Tim Saber Pungli Ketapang. Bahkan, dalam waktu dekat akan dilakukan gelar perkara.

Sekretaris Inspektorat Ketapang, Wiwiek Maryan, mengatakan pihaknya menerima laporan masyarakat terkait dugaan pungli pembuatan SKT yang dilakukan pihak Kelurahan Mulia Kerta, Kecamatan Benua Kayong. "Laporannya masuk ke kami dari masyarakat soal dugaan pungli pada akhir tahun kemarin," katanya, kemarin (8/2).

Menindaklanjuti laporan tersebut, pihaknya telah melakukan verifikasi laporan. Di antaranya mengecek administrasi seperti identitas pelapor, objek yang dilaporkan, dan bukti awal. Dari hasil verifikasi kemudian dinaikkan ke Inspektur untuk kemudian didisposisi ke tim mana yang menangani. "Kita juga sudah turun ke lapangan dalam rangka sosialisasi dan di saat bersamaan sudah dilakukan pemanggilan terhadap lurah oleh pihak Kecamatan dan dilakukan berita acara," jelasnya.

Dari hasil berita acara tersebut, ada dua poin yang dihasilkan mereka. Pertama, yang bersangkutan tidak mengaku melakukan pungli, tapi poin kedua ada pernyataan bahwa pungutan yang dilakukan atas dasar kesepakatan. "Untuk penanganan laporan ini sudah disampaikan ke Tim Saber Pungli. Untuk proses lebih lanjut bisa dikonfirmasi ke Tim Saber Pungli. Yang pasti kalau secara aturan tidak diperbolehkan memungut biaya," ungkapnya.

Ketua Satgas Saber Pungli Ketapang, Kompol Jonathan David, mengatakan jika pihaknya sedang menangani kasus dugaan pungli terkait pengurusan SKT di Kelurahan Mulia Kerta tersebut. "Laporan awal dari masyarakat ke inspektorat, karena kita ada asatgas jadi kita tangani. Laporan sudah kita terima dan sekarang lagi dalam progres," katanya.

Pada Selasa (9/2) pihaknya akan melakukan gelar perkara terkait dugaan pungli ini. Gelar perkara akan diikuti tim satgas saber pungli yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan dan inspektorat. "Hasilnya seperti apa akan kami sampaikan nanti," ungkapnya.

Sementara itu, Lurah Kelurahan Mulia Kerta, Uti Fat'hullah, membantah telah melakukan pungutan liar. Dia mengaku sama sekali tidak pernah membuat kebijakan pemungutan biaya terkait pengurusan SKT di wilayah Kelurahan Mulia Kerta. "Kami tak pernah minta apalagi mennentukan tarif, itu tidak pernah. Bahkan, saya tidak pernah menerima uangnya," tegasnya.

Dia mengaku, jika pihaknya tidak memiliki anggaran dalam pengurusan SKT. Hanya saja pihaknya tetap berupaya melayani masyarakat dengan menurunkan tim lapangan yang biasanya terdiri dari Kasi Tapem, staf, RT setempat, serta warga terdekat. "Tim yang turun ini ada kesekapatan sama tuan tanah. Dikasih (uang) sama mereka diambil, tapi tidak pernah menentukan tarif," jelasnya.

Dia menambahkan, secara logika tanpa anggaran pihaknya tidak bisa melakukan pengukuran tanah. Dia memisalkan, siapa yang akan turun ke lapangan jika tanpa biaya. Sedangkan dirinya sebagai Lurah tidak bisa bekerja sendiri tanpa adanya tim. "Jadi kalau mereka turun ada yang memberi, ya mereka ambil. Jadi laporan itu tidak benar, karena tidak pernah nentukan tarif," ungkapnya.

Terkait adanya laporan masyarakat terhadap pihaknya, dia mengaku bahwa ini ada ujian sebagai Lurah dan mendukung langkah Saber Pungli dalam melakukan penanganan ini. "Kami sudah layani masyarakat, eh malah dilaporkan. Sedangkan masyarakat yang bilang ada pengurusan tidak diproses, ya karena pengurusan pemecahan SKT ranahnya bukan ke kami, tapi ke BPN. Makanya tidak bisa kami uruskan," pungkas Uti. (afi)

Advertisement
Advertisement
Editor : admin2

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer