Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dewan Minta Perusahaan Fasilitasi Petani

a
Penulis: admin2❯
HIBAH KAPAL: Bupati Kayong Utara, Citra Duani, diabadikan bersama sejumlah kepala daerah yang menerima hibah kapal dari Kementerian Perhubungan RI di Kantor Kementerian Perhubungan, Selasa (14/7). HUMASKAB FOR PONTIANAK POST
HIBAH KAPAL: Bupati Kayong Utara, Citra Duani, diabadikan bersama sejumlah kepala daerah yang menerima hibah kapal dari Kementerian Perhubungan RI di Kantor Kementerian Perhubungan, Selasa (14/7). HUMASKAB FOR PONTIANAK POST
KETAPANG – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ketapang, Mat Hoji, mengajak seluruh masyarakat, khususnya petani, untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Hal itu disampaikan dia mengigat sejak beberapa pekan terakhir titik api di Ketapang mulai bermunculan.

"Saya mengimbau kepada seluruh masyarakat Ketapang agar tidak membuka lahan dengan membakar. Karena kita ketahui bersama saat ini sudah masuk musim kemarau," imbaunya, kemarin (1/3) di Ketapang.

Dia berharap, pada tahun 2021 ini kasus kebakaran bisa diminimalisir dan diatasi. Untuk mewujudkan hal tersebut, menurut dia, perlu peran serta masyarakat. "Kita harap kejadian kebakaran hutan dan lahan separti tahun-tahun sebelumnya tidak terulang kembali di tahun 2021. Sebab dampaknya sangat merugikan kita semua," ungkapnya.

Dia menambahkan, di tahun lalu, salah satu penyebab kebakaran hutan dan lahan (karhutla) adalah perbuatan oknum masyarakat yang sengaja membakar lahan. Baik itu, menurut dia, untuk kepentingan bertani maupun lainnya. "Ke depan kita juga minta perusahaan bisa memfasilitasi masyarakat di sekitar perusahaan. Jika ada yang ingin menggarap lahan, kita minta untuk difasilitasi oleh perusahaan," pesannya.

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Ketapang, Achmad Soleh, menambahkan, selain kesadaran masyarakat untuk tidak membakar lahan, seluruh perusahaan di Ketapang juga penting meningkatkan kewaspadaan. "Tahun lalu di Ketapang ada beberapa perusahaan perkebunan yang disanksi karena kasus karhutla. Tentu kejadian itu harus jadi pelajaran dan bahan evaluasi semua pihak," katanya.

Dia menyebut, karhutla merupakan isu nasional yang setiap tahun jadi pusat perhatian pemerintah, baik Pusat, Provinsi, maupun daerah. Semua pihak, diakui dia, terus saling bahu membahu meminimalisir bahkan meniadakan kasus Karhutla dengan berbagai cara. "Karena ini isu nasional, dan dampak karhutla sangat merugikan, maka kita semua harus saling menjaga lingkungan. Sebab tiga sampai empat pekan belakangan di Ketapang belum ada hujan," pungkasnya. (afi)

Advertisement
Advertisement

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer