Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Desak PT. HSL Tunaikan Kesepakatan

a
Penulis: admin2❯
Uti Royden Top
Uti Royden Top
KETAPANG – Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ketapang, Uti Royden Top, meminta PT. Harapan Sawit Lestari (HSL) menunaikan janjinya sesuai dengan hasil rapat dengar pendapat pada 14 April lalu. Pihaknya berkomitmen untuk mengawal permasalahan ini sampai tuntas.

Sebelumnya, DPRD melalui komisi II melakukan rapat dengar pendapat antara warga Dusun Bagan Kusik, Desa Asam Besar, Kecamatan Manis Mata dengan PT. HSL terkait masalah pola kemitraan replanting. Anak perusahaan Cargill ini menyetujui menyelesaikan tuntutan masyarakat untuk ganti rugi lahan seluas 2.537 hektare yang belum dibayar sejak 1994 hingga 2021.

Ketua Komisi II, Uti Royden Top, mengatakan rapat dengar pendapat terhadap permasalahan pola replanting PT. HSL dengan masyarakat merupakan yang ketiga kalinya.  Sebelumnya, pada rapat pertama dan ke dua, managemen PT. HSL tidak hadir. Hal ini sangat disayangkan, bahkan disesali oleh warga yang sudah datang ke DPRD Ketapang.

Sedangkan untuk rapat dengar pendapat ketiga, perusahaan datang dan menyetujui untuk menyelesaikan permasalahan yang selama ini berjalan. "Hasilnya kali ini pihak manajemen PT. HSL yang kebetulan mau mengikuti RDP, setuju menyelesaikan tuntutan dari masyarakat. Mereka mau untuk ganti rugi lahan seluas 2.537 hektare yang belum dibayar perusahaan sejak tahun1994 hingga 2021," katanya, kemarin (20/4).

Dengan adanya kesepakatan itu, dia berharap agar pihak perusahaan segera menyelesaikan persoalan. Dia meminta agar perusahaan segera memverifikasi data sesuai dengan batas waktu yakni, 10 hari sesuai yang telah ditentukan dalam kesepakatan.

"Tapi sampai hari ini sesuai dengan adanya laporan perwakilan masyarakat Bagan Kusik ke saya, belum ada verifikasi. Bahkan Satlak maupun Satgas belum ada yang turun. Mungkin mereka (perusahaan) lagi siap-siap data atau lain sebagainya," ungkapnya.

Dia juga mengingatkan agar pihak PT. HSL jangan sampai ingkar janji terhadap kesepakatan untuk menyelesaikan persoalan ganti rugi lahan ini. "Sebab jika perusahaan ingkar janji dalam 10 hari kedepan, masyarakat akan menutup sementara area yang ditanami sawit oleh perusahaan di Bagan Kusik sampai ada kejelasan. Kami juga dari komisi II tentunya akan mengawal barang ini hingga tuntas," tegasnya. (afi)

Advertisement
Advertisement
Editor : admin2

Artikel Terkait

PT Zhiwa Trust Corp Bantah Klaim Mantan Karyawan, Ungkap Soal Kuota Outsourcing di RSJ Kalbar

PT Zhiwa Trust Corp Bantah Klaim Mantan Karyawan, Ungkap Soal Kuota Outsourcing di RSJ Kalbar

PT Zhiwa Trust Corp membantah klaim mantan karyawan SP dan menjelaskan status kerja serta kuota tenaga outsourcing di RSJ Kalbar.

CV, PT, dan BUMDes Tak Lagi Nikmati PPh Final UMKM 0,5 Persen: Simak Perbandingan dengan Aturan Sebelumnya

CV, PT, dan BUMDes Tak Lagi Nikmati PPh Final UMKM 0,5 Persen: Simak Perbandingan dengan Aturan Sebelumnya

PP 20/2026 memangkas penerima PPh Final UMKM 0,5 persen. CV, firma, PT, dan BUMDes harus bersiap beralih ke skema pajak umum.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer