Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Terdakwa Kasus Tipikor Ikut Rapat Paripurna

a
Penulis: admin2❯
OLAH TKP: Anggota Polsek Marau melakukan olah TKP di lokasi kecelakaan kerja yang menewaskan seorang mekanik alat berat, kemarin (15/10). ISTIMEWA
OLAH TKP: Anggota Polsek Marau melakukan olah TKP di lokasi kecelakaan kerja yang menewaskan seorang mekanik alat berat, kemarin (15/10). ISTIMEWA
KETAPANG – Terdaksa kasus korupsi Dana Desa (DD) Bantan Sari, Kecamatan Marau, Luhai, mengikuti Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ketapang, Senin (21/6) pagi. Anggota DPRD dari Partai Demokrat ini bebas beraktivitas setelah mendapatkan penangguhan penahanan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pontianak.

Salah satu penasihat hukum Luhai, Suryadi Ranik, mengatakan, kliennya sedang menjalani tahanan kota peralihan dari tahanan Rutan sementara sembari menjalani proses persidangan kasusnya di Pengadilan Tipikor Pontianak. "Kita mengajukan permohonan penahanan kota kepada majelis hakim Tipikor. Pengajuan kita dikabulkan oleh majelis hakim. Klien kami awalnya di Rutan, kini menjalani penahanan kota," katanya, kemarin (21/6).

Suryadi melanjutkan, pengajuan peralihan penahanan merupakan hak terdakwa dan kewenangan memutuskan merupakan kewenangan majelis hakim. Sebelumnya, pihaknya juga mengajukan penangguhan penahanan kliennya ke Kejaksaan Negeri Ketapang, tapi ditolak. "Saat sidang perdana pada 20 Mei 2021 lalu, kami mengajukan penahanan kota ke majelis hakim. Pada 31 Mei pengajuan dikabulkan majelis hakim," jelasnya.

Pihaknya mengajukan penahanan kota dengan pertimbangan bahwa kliennya memiliki keluarga dan anak-anak yang masih kecil, sehingga tidak terbiasa jauh. "Termasuk juga kami menjamin klien kami tidak melarikan diri. Yang mengajukan penahanan kota hanya terdakwa LH. Sedangkan terdakwa PT tidak mengajukan," ungkapnya.

Kasi Intel Kejari Ketapang, Fajar Yuliyanto, mengatakan kewenangan dalam menetapkan peralihan penahanan saat masa persidangan terdakwa merupakan kewenangan majelis hakim Tipikor Pontianak. "Statusnya penahanan kota sesuai penetapan dari majelis hakim dan penetapan ini murni kewenangan majelis hakim," kata Fajar.

Dia menjelaskan, saat ini penahanan terhadap terdakwa telah menjadi kewenangan hakim, setelah adanya pelimpahan dari pihaknya. Pada saat penahanan sebelum pelimpahan ke pengadilan, penasihat hukumnya juga sempat mengajukan penangguhan penahanan kepada pihaknya. "Saat itu kami tolak. Sekarang pengajuan ada di pengadilan dan kewenangan di majelis hakim dengan pertimbangan dari mereka. Sekarang kami hanya menjalankan apa yang menjadi penetapan hakim," ungkapnya.

Sesuai penetapan hakim, saat ini LH menjadi tahanan kota di Ketapang. Dengan status tersebut, terdakwa dilarang meninggalkan Ketapang terkecuali untuk kepentingan persidangan. "Untuk persidangan juga kewenangan hakim apakah di Pontianak, kalau di Pontianak maka kami wajib membawa terdakwa kesana. Kalau melalui virtual, maka kami memfasilitasi untuk persidangan. Sidang lanjutan rencanya Kamis ini dengan agenda saksi," tutur Fajar.

Terkait terdakwa yang beraktivitas seperti biasa, Fajar mengaku kalau di penetapan penahanan kota berasal dari majelis hakim Pengadilan Tipikor Pontianak tidak menyatakan adanya pembatasan aktivitas atau yang lebih spesifik. Penetapannya, menurut dia, hanya pemindahan dari penahanan Rutan ke tahanan kota, sehingga terdakwa tidak boleh meninggalkan Ketapang.

"Kalau untuk terdakwa beraktivitas sebagai dewan, silakan ditanyakan ke DPRD, apakah ada aturan yang melarang? Kalau di penetapan hakim, tidak ada menyebutkan soal pembatasan aktivitas," pungkasnya. (afi)

Advertisement
Advertisement

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer