Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

11 Kecamatan Siap Dimekarkan

a
Penulis: admin2❯
DANA HIBAH: Sekretaris Daerah Ketapang, Farhan, menyerahkan dana hibah pembangunan TPA Alfalah di Desa Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, Jumat (26/6) lalu. HUMASKAB FOR PONTIANAK POST
DANA HIBAH: Sekretaris Daerah Ketapang, Farhan, menyerahkan dana hibah pembangunan TPA Alfalah di Desa Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, Jumat (26/6) lalu. HUMASKAB FOR PONTIANAK POST
PEBIHINGAN – Bupati Ketapang Martin Rantan menyebutkan sebelas wilayah administrasi kecamatan akan dimekarkan di Kabupaten Ketapang. Hal tersebut diungkapkan dia saat melakukan kunjungan kerja di Desa Pebihingan, Kecamatan Pamahan, kemarin (28/6).

Sebelas kecamatan yang dimaksud Bupati di antaranya Kecamatan Sandai, Laur, Nanga Tayap, Manis Mata, Marau, Air upas, Singkup, Jelai Hulu, Tumbang Titi, Sungai Melayu Rayak dan Kecamatan Pemahan.

Dalam arahannya, Bupati meminta camat dan kepala desa mempersiapkan daerah otonomi baru untuk pemekaran kecamatan. Persiapan, menurut dia, perlu dilakukan mulai saat ini agar moratorium pemekaran dibuka, desa dan kecamatan yang akan dimekarkan sudah siap.

"Meskipun moratorium pemekaran otonomi belum dibuka oleh Pemerintah Pusat, tetapi pesiapan pemerakan sudah harus dilakukan sejak sekarang," kata Martin, saat melakukan kunjungan kerja di Desa Pebihingan, Kecamatan Pamahan, kemarin (28/6).

Martin yang juga didampingi Wakil Bupati Ketapang, Farhan, menilai solusi mengatasi luasnya wilayah, serta memperpendek rentang kedali Pemerintahan Kabupaten Ketapang ke kecamatan adalah dengan pemekaran. Sebab, ditegaskan dia bahwa Kabupaten Ketapang luasnya hampir sama dengan Provinsi Jawa Tengah.

"Provinsi Jawa Tengah memiliki 29 kabupaten dan enam kota. Sementara Kabupaten Ketapang memiliki luas wilayah seperti Jawa Tengah, akan tetapi hanya dibiayai satu APBD saja," ucapnya.

Untuk itu, dia meminta camat dan kepala desa bersama warga masyarakat untuk menyiapkan dokumen pemekaran, yang nanti akan diajukan kepada Pemerintah Pusat, jika moratorium pemekaran daerah otonomi dibuka kembali. "Persiapan perlu dilakukan sejak saat ini agar ke depannya mempermudah jika moratorium pemekaran dibuka kembali," ungkapnya. (afi)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Pemekaran Kecamatan di Sintang Terkendala Syarat 300 KK, Tontang Paling Membutuhkan Upaya

Pemekaran Kecamatan di Sintang Terkendala Syarat 300 KK, Tontang Paling Membutuhkan Upaya

Pemekaran kecamatan di Sintang terkendala syarat minimal 300 KK per desa, sementara Pemkab terus mengupayakan penyesuaian data.

Pemekaran Empat Kecamatan di Sintang Terkendala Syarat Tambahan dari Kemendagri

Pemekaran Empat Kecamatan di Sintang Terkendala Syarat Tambahan dari Kemendagri

Pemkab Sintang menyiapkan persyaratan tambahan dari Kemendagri untuk melanjutkan pembentukan empat kecamatan baru.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer