Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

APBD Perubahan 2021 Segera Dibahas

a
Penulis: admin2❯
MENDAPAT ARAHAN: Para PTT di Kabupaten Kayong Utara saat mendapatkan pengarahan dari Bupati Citra Duani setahun yang lalu. Akibat aturan Pemerintah Pusat, nasib mereka akan berakhir 3 tahun lagi. DOKUMEN
MENDAPAT ARAHAN: Para PTT di Kabupaten Kayong Utara saat mendapatkan pengarahan dari Bupati Citra Duani setahun yang lalu. Akibat aturan Pemerintah Pusat, nasib mereka akan berakhir 3 tahun lagi. DOKUMEN
KETAPANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ketapang menggelar rapat paripurna dengan agenda penandatanganan nota kesepakatan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) pendapatan dan belanja daerah serta perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2021, pada Senin (30/8) siang. Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Ketapang, M. Febriadi, digelar secara virtual.

Rapat tersebut dihadiri Wakil Bupati (Wabup) Ketapang Farhan, Wakil Ketua DPRD Ketapang Mat Hoji dan Jamhuri Amir. Sebanyak 11 anggota DPRD hadir secara langsung. Sementara 14 anggota dewan lainnya hadir secara virtual.

Sebelum ditandatangani Wabup Farhan dan pimpinan DPRD Ketapang, draf nota kesepakatan KUA dan PPAS dibacakan oleh Sekretaris DPRD Ketapang, Maryadi Asmu’ie. Nota kesepakatan tersebut di antaranya menyatakan, penyusunan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Kabupaten Ketapang. Selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2021.

Wabup Farhan mengatakan kesepakatan tersebut akan menjadi dasar untuk penyusunan rancangan APBD Perubahan tahun 2021. "Dalam penyusunan APBD Perubahan kita akan konsen di antaranya pada pencegahan dan penanganan Covid-19, pemulihan ekonomi daerah, termasuk bantuan sosial," kata Farhan.

Dia menambahkan, September ini, pihaknya sudah mulai melakukan kegiatan agar dapat mempercepat proses penyerapan anggaran. "Setelah ini kita akan mengirimkan PPAS kepada Organisasi Perangkat Daerah, sehingga dengan dasar PPAS itulah OPD itu menyusun rencana kerja mereka yang disebut dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)," jelasnya.

Farhan menekankan, agar seluruh OPD dapat melaksanakan tugas tersebut secara cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga APBD yang telah dianggarkan mereka dapat dimanfaatkan untuk mencapai target kinerja. "APBD yang sudah kita anggarkan dapat dimanfaatkan untuk kita mencapai target-target kinerja kita dan dapat memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat, karena kata kuncinya, APBD yang kita kucurkan itu juga berguna untuk lapangan pekerjaan bagi masyarakat," pungkasnya. (afi)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

DPRD Ketapang Setujui Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Seluruh Fraksi Kompak Beri Persetujuan

DPRD Ketapang Setujui Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Seluruh Fraksi Kompak Beri Persetujuan

Seluruh fraksi DPRD Ketapang menyetujui Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 menjadi Perda dalam rapat paripurna.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer