Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

61.792 Warga Belum Rekam KTP Elektronik

a
Penulis: admin2❯
Mansen
Mansen
KETAPANG – Sebanyak 61.792 masyarakat wajib KTP belum melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el). Jumlah tersebut berasal dari daerah perhuluan Ketapang. Beberapa faktor menjadi penyebabnya.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, Mansen, mengatakan masyarakat wajib KTP yang belum merekam KTP-el mencapai 14,92 persen. Jumlah tersebut, menurut dia, berasal dari berapa kecamatan. Di antaranya Kecamatan Kendawangan, Simpang Hulu, Hulu Sungai, Manis Mata, dan Kecamatan Tumbang Titi.

"Kecamatan Kendawangan yang belum rekam KTP elektronik sebanyak 10.112 orang atau 25,36 persen; Simpang Hulu 6.458 orang atau 23,91 persen; Manis Mata 7.126 orang atau 18,46 persen; Hulu Sungai 2.801 orang atau 22,20 persen; Tumbang Titi 4.118 orang atau 18,95 persen," jelasnya.

Mansen memaparkan, total warga Kabupaten Ketapang yang telah merekam KTP elektronik telah mencapai 85,08 persen atau 352.466 orang. Jumlah tersebut diakui dia, masih di bawah target nasional, yakni 99,2 persen. "Yang menjadi kendala seperti letak geografis Kabupaten Ketapang yang luas, keterbatasan akses internet, hingga masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan," ujar Mansen.

Kendati demikian, pihaknya terus berupaya agar dapat mencapai target nasional. Sejumlah langkah pun mereka lakukan, seperti pelayan jemput bola hingga ke desa termasuk ke sekolah-sekolah. "Kami juga melakukan sampai ke rumah penduduk yang sakit, lansia, panti jumpo hingga lembaga pemasyarakatan," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kalimantan Barat, Yohanes Budiman, mengatakan, capaian cakupan perekaman KTP elektronik di Kabupaten Ketapang berada di angka 85 persen. Jika dibanding kabupaten/kota di Kalbar, capaian tersebut, menurut dia, masih berada di bawah rata-rata. "Ketapang ini harus ada peningkatan, karena rata-rata di kabupaten/kota lain sudah 90 sekian persen," katanya saat berkunjung ke Ketapang, beberapa waktu lalu.

Yohanes menjelaskan, di tahun depan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak lagi mendapat Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik dari pusat. Hal ini, dikhawatirkan dia, menjadi salah satu kendala dalam upaya mengejar target nasional. "Tahun tahun sebelumnya dana itu sangat membantu kita dalam pengadaan sampras dan mendukung dalam pencapaian target. Untuk tahun anggaran 2022 kita tidak dapat lagi itu," ujarnya.

Menurutnya, hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota. Dia mendorong jajaran yang ada di bawahnya mampu berinovasi agar capaian target bisa dicapai dengan baik.

Dia juga meminta agar Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang dapat memberikan dukungan penuh bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. "Harus ada goodwill dari pimpinan daerah, sehingga ada anggaran yang mereka backup, paling tidak untuk pelayanan yang sifatnya sangat mendasar," pungkasnya. (afi)

Advertisement
Advertisement

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer