Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Bayar Adat, Laman Mining Tinggal Bayar GRTT

a
Penulis: admin2❯
SEGEL TERSUS: Satpol PP Ketapang mendatangi dan menyegel tersus ilegal yang berada di bawah Jembatan Pawan II, Rabu (29/7) pagi. AHMAD SOFI/PONTIANAK POST
SEGEL TERSUS: Satpol PP Ketapang mendatangi dan menyegel tersus ilegal yang berada di bawah Jembatan Pawan II, Rabu (29/7) pagi. AHMAD SOFI/PONTIANAK POST
KUALA TOLAK – Setelah diputuskan bersalah oleh Demong Adat Nekdoyan, PT. Laman Mining akhirnya membayar hukum adat atas penyerobotan lahan serta pengrusakan hutan. Upacara bayar adat digelar di Rumah Adat Nekdoyan, Minggu (10/10).

Pembayaran adat dihadiri pihak perusahaan, masyarakat yang lahannya diserobot, Dewan Adat Dayak (DAD) Ketapang, DAD Matan Hilir Utara, Kapolsek Matan Hilir Utara, serta perangkat desa.

Ketua DAD Kecamatan Matan Hilir Utara (MHU), Albertus Jamhari, mengatakan penyelesaian hukum adat sesuai dengan pemberian hukum adat, yang dilakukan beberapa waktu lalu kepada tim 10 dan PT. Laman Mining. "Mereka terbukti melakukan kesalahan, makanya hari ini dilakukan penyelesaian hukum adat. Tim 10 dan PT Laman Mining telah membayar denda adat yang diberikan," katanya.

Selain penyelesaian adat, pihaknya juga menyarankan kepada PT. Laman Mining untuk segera menyelesaikan persoalan lahan di luar garis adat dengan masyarakat, yakni keluarga Antoni Salim dengan batas waktu 3x24 jam. "Kalau masalah ganti rugi tanam tumbuh tidak masuk dalam garis adat, tapi kita minta perusahaan cepat menyelesaikan agar tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini," pintanya.

Albertus menambahkan, jika ke depan tidak penyelesaian terkait ganti rugi tanam tumbuh, maka pihak dari keluarga Antoni Salim bisa menyerahkan persoalan ini ke adat. "Bisa kita kenakan hukum adat lagi dengan tidak mengurangi hukum adat yang sudah diberikan sebelumnya," ujarnya.

Legal PT. Laman Mining, Prayudi Anograha Valentinus, membenarkan jika pihaknya telah menjalankan hukum adat yang sudah dijatuhkan kepada perusahaan. Pihaknya menghormati hukum adat yang diberikan. "Harapan kami ke depannya hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi," ungkapnya.

Terkait penyelesaian ganti rugi tanam tumbuh (GRTT) warga, pihaknya secepatnya akan melakukan pertemuan dengan pihak Antoni Salim, untuk memperjelas persoalan GRTT tersebut. "Hari Kamis mendatang ada pertemuan lagi dan akan dibahas dalam pertemuan itu. Seperti apa nantinya tergantung dari hasil pertemuan nanti," tuturnya.

Sementara itu, Antoni Salim, mengatakan, dengan dilakukannya pembayaran denda adat oleh perusahaan, secara tidak langsung perusahaan mengakui kesalahannya. "Hukuman ini sebagai sanksi moral bagi perusahaan agar jangan sampai mengulangi perbuatannya dengan masuk ke wilayah investasi tanpa melihat tatanan kehidupan dan hak warga setempat," tegasnya.

Terkait persoalan GRTT terhadap lahan milik keluarganya, pihaknya menunggu itikad baik perusahaan yang telah diberi batas waktu 3x24 jam, untuk berkomunikasi dan menyelesaikan persoalan tanam tumbuh dilahan miliknya yang telah digusur tanpa izin. "Kalau seandainya dalam waktu yang ditentukan tidak ada itikad baik, maka kami akan lakukan somasi dan akan membawa persaoalan ini ke jalur hukum," tegasnya. (afi)

Advertisement
Advertisement
Editor : admin2

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer