Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kuasa hukum pendiri dan pengelola YCKM AMKI, Rustam Halim, mengatakan langkah yang ditempuh melalui pengaduan ke Ombudsman karena Mendikbudristek tidak memberikan jawaban. Hal ini sekaligus sikap tegas dalam penyelesaian konflik antara YCKM dan Yayasan International College (Yainco). “Kami sudah memberi tenggat waktu untuk menjawab surat selama 14 hari kerja, tapi hingga saat ini surat yang kami sampaikan tidak dijawab,” katanya, kemarin (1/11).
Sebelumnya, pihaknya telah mensomasi Mendikbudristek, Dirjen Kelembagaan dan Hukum Kemendikbudristek dan Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Dikti Wilayah XI Kalimantan di Banjarmasin. “Mendikbudristek R.I. c.q.Direktur Jenderal Direktorat Kelembagaan dan Hukum Kemendikbudristek R.I. tidak menghargai kami selaku pihak yang dirugikan dan tidak berbuat nyata, sehingga perlu kami adukan persoalan tersebut pada Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kabar untuk mencari solusi penyelesaian terbaik,” jelasnya.
Sebelum mengadukan Mendikbudristek, lanjut Rustam, pihaknya telah mensomasi Kepala Lembaga Layanan Dikti Wilayah XI Kalimantan, dan dijawab. Kendati dijawab, namun jawaban dari Kepala LLDIKTI Wilayah XI tidak memuaskan, dikarenakan jawaban tersebut tidak sesuai dengan fakta.
“Jawaban yang diberikan tidak memberikan solusi, melainkan tetap membiarkan persoalan tersebut menggantung dan berlarut-larut. Tidak adanya kejelasan sikap Kepala Lembaga Layanan DIKTI Wilayah XI dalam upaya menyelesaikan sengketa internal antara pendiri/Ketua Yayasan Citra Kayong Mandiri (YCKM), yakni Bapak Issat Isyak dengan Yainco,” tegas Rustam.
Dia menceritakan, kronologis kejadian itu bermula di tahun 2004 di pengelola Yainco mencari mitra kerja untuk mendirikan kampus/akademi. Akhirnya bertemulah dengan Issiat Isyak, selaku masyarakat yang peduli terhadap bidang pendidikan. Setelah disepakati berdirilah sebuah badan hukum bernama Yayasan Citra Kayong Mandiri (YCKM) yang mengelola Akademi Manajemen Komputer dan Informatika (AMKI) Ketapang, yang berdiri di Ketapang.
Pada pendirian tahun 2005/2006, operasional kampus dilaksanakan oleh YCKM meskipun badan hukumnya adalah Yainco dan belum ada pengesahan dari Kementeriam Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagaimana ijin Penyelenggaraan Nomor 150/D/0/2005. Akan tetapi, mengenai penerbitan ijasah untuk Program Diploma III maupun perpanjangan ijin pertama diajukan oleh YCKM sampai tahun 2010, termasuklah mengajukan usulan akreditasi kepada Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (BAN-PT).
“Untuk diketahui melalui YCKM, Isyat Isyak telah membuat jaminan bank (garansi bank) senilai Rp.500.000.000. Di mana uang tersebut sebagai jaminan satu tahun untuk menyelenggarakan AMKI dengan Program Studi Manajemen Informatika Jenjang Diploma III,” ungkapnya.
Di tahun 2007, YCKM mengajukan alih status kelola berdasarkan ketentuan yang berlaku dan telah mengirimkan data yang diperlukan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama dan telah disampaikan kepada Kopertis (sekarang disebut Lembaga Layanan DIKTI Wilayah XI Kalimantan dan tidak pernah diproses.
Terdapat dua badan hukum yayasan yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan dengan nama lembaga pendidikan AMKI, yakni YCKM dan Yainco. Guna menyelamatkan kisruh pengelolaan AMKI, Ketua YCKM, Issat Isyak, diberi surat pengangkatan sebagai pembina Yainco. Issat Isyak sangat keberatan dengan pengangkatan tersebut karena hanya berdasarkan surat dari Yainco, bukan melalui akte notaris. “Sampai saat ini Issat Isyak tidak mendapat peran sebagai Pembina Yainco,” papar Rustam.
Konflik internal antara YCKM dan Yainco berbuntut pada aktivitas perkuliahan. Di mana mahasiswa pada waktu itu menjadi bingung, sebab pihak Yainco meminta agar mahasiswa berkuliah di kampus AMKI Jalan Sutan Syahril Nomor 1 Ketapang. Padahal sudah ada kampus AMKI (YCKM) di Jalan K.S Tubun, Ketapang.
Menurutnya, perpindahan lokasi untuk menjalani kuliah tersebut seharusnya mengikuti prosedur perubahan pada Perguruan Tinggi Swasta (PTS) sebagaimana sudah diatur oleh pemerintah. Dalam rangka keterbukaan informasi publik harusnya mengajukan izin, atau tapi paling tidak memberitahukan kepada Kemendikbudristek. “Perlu dilakukan investitasi terhadap siapapun yang terlibat di Lembaga Layanan DIKTI, sebab pemidahahan kampus tersebut dilakukan secara sepihak yang dilakukan oleh Yainco,” paparnya.
Dampak dari persoalan internal tersebut ada pada lulusan, di mana lulusan tahun 2014 sebagaimana data wisudawan tahun 2013-2014, ada sekitar 30 orang namanya tidak ada dipangkalan data. Di antaranya nomor induk mahasiswa (NIM) sudah beralih kepada nama orang lain. Sedangkan sekitar 87 orang statusnya dikeluarkan, kendati nama dan nomor induk mahasiswa (NIM) ada, tetapi sudah dikeluarkan.
“Ini berdampak pada lulusan terutama bagi lulusan yang melamar sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), yang telah menerapkan sistem online,” ujar Rustam.
Dijelaskan kerugian materil dan moril dari lulusan yang telah diwisuda, yakni mahasiswa yang telah menyelesasikan pendidikan pada AMKI dan telah di wisuda tahun 2013/2014 berjumlah 117 orang tidak terdaftar pada pangkalan data perguruan tinggi.
Setahu pihaknya, lanjut Rustam, sejumlah alumni yang merasa dirugikan lantas berusaha meminta penjelasan tentang informasi pada pangkalan data alumni AMKI, dengan Lembaga Layanan Dikti Wilayah XI Kalimantan, namun tidak berhasil. Hingga saat ini usaha tersebut pun belum ditindaklanjuti oleh Lembaga Layanan DIKTI Wilayah XI Kalimantan. “Padahal lulusan sudah melaksanakan kewajiban sebagai lulusan. Sedangkan hak sebagai lulusan, yakni mendapat legalitas ijasah diabaikan dan diduga ada unsur kesengajaan,” tegasnya.
YCKM, lanjut Rustam, sudah melaksanakan isi nota kesepakatan. Yang menjadi persoalan adalah pihak Yainco tidak melaksanakan kesepakatan yang telah dibuatkan. “YCKM tidak pernah dilibatkan dan Yainco tidak pernah berkoordinasi dengan YCKM,” ungkapnya.
Dia menambahkan, Issiat Ishak, selaku pendidiri dan Ketua YCKM memiliki tanggung jawab moral terhadap lulusan, sebab lulusan harus memiliki posisi yang jelas dalam pangkalan data. “Kondisi yang terjadi saat ini amburadul, sebab ada nama orang lain yang masuk pada pangkalan data yang ada. Oleh sebab itu, kementerian harus melakukan investigasi agar tidak merugikan mahasiswa maupun alumni,” pintanya. (afi)
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement
