Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Bawaslu Antisipasi Pelanggaran Selama Pendaftaran Parpol

M
Penulis: Misbahul Munir S❯
Ronny Irawan
Ronny Irawan
KETAPANG – Menjelang pendaftaran dan penyerahan dokumen persyaratan pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu pada 1 – 14 Agustus 2022, maupun tahapan verifikasi administrasi yang berlangsung pada 2 Agustus – 11 September, ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian khusus. Salah satunya penyalahgunaan data individu oleh calon peserta pemilu yang diinput ke dalam aplikasi SIPOL yang dapat dikategorikan sebagai dugaan pelanggaran pidana pemilu.

Koordinator Divisi Pengawasan dan HubunganAntar Lembaga Bawaslu Ketapang, Ronny Irawan, mengatakan najwa pihaknya perlu menyampaikan sejumlah hal yang harus menjadi perhatian bersama, khususnya bagi KPU Ketapang dan kepengurusan partai politik yang ada di Kabupaten Ketapang.

Pertama, pihaknya siap melaksanakan kewenangan pengawasan melekat terhadap pelaksanaan seluruh tahapan verifikasi partai politik calon peserta pemilu tahun 2024 di Kabupaten Ketapang. Disebutkan dia, baik yang berkaitan dengan pelaksanaan verifikasi administrasi, maupun pelaksanaan verifikasi faktual nantinya.

“Khusus untuk proses verifikasi administrasi keanggotaan partai politik, ada sejumlah hal yang akan menjadi fokus perhatian. Yakni pengawasan terhadap kebenaran dan keabsahan data atau dokumen keanggotaan partai politik,” kata Ronny.

Selain itu, juga pengawasan terhadap potensi kegandaan keanggotaan partai politik, serta potensi keberadaan ASN, anggota TNI, dan Polri serta pihak lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan dilarang menjadi anggota partai politik. “Termasuk pengawasan terhadap kemungkinan penyalahgunaan identitas individu oleh calon peserta pemilu yang diinput ke dalam aplikasi SIPOL yang dapat dikategorikan sebagai dugaan pelanggaran pidana pemilu,” jelasnya.

Kedua, Ronny berharap KPU Ketapang dapat bekerja secara profesional, transparan, serta akuntabel, sesuai regulasi dan kewenangan yang dimiliki. Dia juga mengimbau agar dapat memberikan pelayanan dan perlakuan yang setara terhadap seluruh partai politik calon peserta pemilu tanpa terkecuali.

Dia menegaskan, aspek kesetaraan pelayanan dan perlakuan ini penting, mengingat dalam proses verifikasi administrasi terhadap kebenaran dan keabsahan dokumen keanggotaan partai politik.

“Terdapat dua cluster partai politik yang diverifikasi. Cluster pertama, yakni sembilan partai politik yang memenuhi syarat parliamentary threshold pada Pemilu 2019 yang lalu. Sedangkan cluster kedua, terdiri dari partai politik peserta Pemilu 2019 yang tidak memenuhi syarat parliamentary threshold, serta partai politik baru,” ungkapnya.

Diakuinya, hal lain yang tidak kalah penting untuk diantisipasi, di mana KPU Ketapang perlu secara serius mempersiapkan langkah-langkah mitigasi sehubungan potensi trouble system sebagai dampak dari penerapan less papper lewat penggunaan aplikasi SIPOL sebagai alat bantu verifikasi administrasi secara nasional.

“Sekadar mengingatkan, bahwa peristiwa trouble system pada SIPOL juga pernah terjadi pada proses verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu Tahun 2019 yang lalu. Salah satu alternatif mitigasi yang bisa dipersiapkan, misalkan dengan membuka kemungkinan penerapan verifikasi administrasi secara offline, dengan tidak mengurangi derajat legalitas atau keabsahan terhadap proses dan hasil verifikasi administrasinya,” tuturnya.

Ketiga, lanjut Ronny, terhadap partai politik palon peserta pemilu yang melakukan penginputan dokumen keanggotaan di tingkat kabupaten melalui aplikasi SIPOL, diimbau agar kiranya memperhatikan aspek validitas dan legalitas data anggotanya.

“Perhatian Bawaslu Ketapang terhadap aspek validitasdata ini, dikarenakan tidak saja berpengaruh terhadap potensi status kegandaan keanggotaan partai pada dokumen yang diinput, baik di partai yang sama maupun di partai yang berbeda, akan tetapi juga dampaknya terhadap potensi kesesuaian profil anggota partai, antara yang tercantum di salinan dokumen KTA dengan bukti salinan identitas KTP elektronik anggota partai tersebut,” paparnya.

“Sedangkan perhatian terhadap aspek legalitas dokumen keanggotaan partai, dilatari kekhawatiran terhadap kemungkinan terjadinya tindakan penyalahgunaan terhadap identitas individu yang tentu saja memiliki implikasi secara pidana,” pungkas Ronny. (afi)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Bawaslu Temukan Sejumlah Partai Politik di Kota Pontianak Belum Perbarui Data Sipol KPU

Bawaslu Temukan Sejumlah Partai Politik di Kota Pontianak Belum Perbarui Data Sipol KPU

Bawaslu temukan sejumlah partai politik di Kota Pontianak belum perbarui data kepengurusan dan kantor di Sipol.

KPU Singkawang Tetapkan 179.067 Pemilih dalam Pemutakhiran Data Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2026

KPU Singkawang Tetapkan 179.067 Pemilih dalam Pemutakhiran Data Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2026

KPU Singkawang tetapkan 179.067 pemilih dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2026.

Pemilih Kubu Raya Tambah 2.823 Orang, KPU Tetapkan DPB Triwulan II Sebanyak 473.229 Pemilih

Pemilih Kubu Raya Tambah 2.823 Orang, KPU Tetapkan DPB Triwulan II Sebanyak 473.229 Pemilih

KPU Kab. Kubu Raya tetapkan DPB Triwulan II 2026 sebanyak 473.229 pemilih atau bertambah 2.823 orang.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer